 |
| Alwis menjelaskan, seperti halnya di Kota Padang, selisih hasil sinkronisasi DP4 (Daftar Penduduk Pontensial Pemilihan) dengan data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian ditetapkan menjadi DPT juga terjadi dalam pilkada di Sidoarjo dan Malang. |
Terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pemerintah Kota Padang dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen mewujudkan hajatan demokrasi tersebut berjalan lancar dalam situasi yang kondusif dan tanpa konflik.
Komitmen tersebut diperkuat setelah mengambil contoh dari dua daerah yang sukses memilih kepala daerahnya dengan partisipasi pemilih tinggi dan tidak ada konflik, baik soal selisih suara maupun karena pelanggaran – pelanggaran pilkada.
“Kedua daerah, terutama Kota Malang memiliki karakteristik yang mirip, meskipun tidak bisa dikatakan sama dalam menyikapi pemilu. Kendati terdapat selisih data pemiih dari DPS (Daftar Pemilih Sementara) dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap), namun masyarakatnya menerima ketetapan jumlah pemilih itu. Pasalnya, sudah melalui verifikasi dengan melakukan coklit (pencocokan dan penelitian-red) oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih-red),” kata Alwis disela kunjungan tersebut.
Alwis menjelaskan, seperti halnya di Kota Padang, selisih hasil sinkronisasi DP4 (Daftar Penduduk Pontensial Pemilihan) dengan data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian ditetapkan menjadi DPT juga terjadi dalam pilkada di Sidoarjo dan Malang. Hal ini sudah dijelaskan KPU Kota Padang bahwa data dari hasil sinkronisasi DPT Pilgub (pemilu terakhir-red) ditambah dengan DP4 menghasilkan selisih karena ada sirkulasi data yang masuk dan keluar.
“Selisih DP4 dengan DPT juga terjadi pada pilkada di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang. Hal itu karena sirkulasi data masuk dan keluar setelah dilakukan coklit,” ujar Alwis.
" Kunjungan ini juga sebagai studi perbandingan Kota Padang yang tengah menghadapi pemilihan walikota dan wakil walikota agar keberhasilan serupa juga bisa terlaksana dan target partisipasi pemilih bisa menyentuh 70 persen," kata Alwis saat diterima Wakil Bupati Nur Ahmad Saifudin SH di Pendopo Bupati Sidoarjo.
Adapun dalam kunjungan tersebut, rombongan Kota Padang sebanyak 20 orang disambut Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifudin SH unsur Forkopimda lainnya. Hadir langsung dalam kesempatan itu, Kapolres Sidoarjo Kombes Himawan Bayu Aji, Dandim 0816/Sidoarjo, Danlanud dan Ketua KPU serta beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pertemuan dan dialog berlangsung di ruangan Pendopo Sidoarjo saat pagi menjelang shalat jumat (11/5).
Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Saifudin SH mengatakan, pilkada Sidoarjo tahun 2015 terselenggara bukan tanpa tantangan, melainkan diperlukan ketegasan dari KPU dan Panwaslu serta peran dari kontestan politik dalam mengajak warga untuk menjaga situasi kondusif serta menunaikan hak pilihnya. Alhasil, pemilihan bupati dan wakil bupati berjalan baik, demokratis dan konstitusional dengan tingkat partisipasi menyentuh 68 persen.
"Tantangan dalam pilbub Sidoarjo tahun 2015 lalu juga cukup berat, namun bisa berjalan baik dengan partisipasi yang cukup tinggi," ujarnya.
Adanya selisih jumlah DP4 dengan DPT, menurut Wabup Sidoarjo merupakan suatu yang logis terjadi, makanya tidak ada pihak yang protes terkait angka DPT. Padahal selisih yang terjadi cukup tinggi yaitu mencapai 200 ribu pemilih. “Perbedaan tersebut untuk dipahami saja agar terus dilakukan perbaikan ke depannya. Sekarang yang penting hajatan demokrasi berjalan lancar,” katanya.
Terkait mewujudkan kondisi kondusif dan meningkatkan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan pilkada, Kapolresta Padang AKBP Yulmar Tri Himawan dan Dandim 0132/ Padang Letkol. Kav. Eryzal Satria juga mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengulik kiat yang dilakukan forkopimda setempat. Terutama dalam membangun koordinasi antara unsur forkopimda dan kiat mengatasi kerawanan konflik dan gangguan dalam pilkada.
Kapolres Sidoarjo Kombes Himawan Bayu Aji mengulas terkait menjaga kondisi kondusif di masa pemilu, baik pilkada, pileg, pilgub maupun pilpres. Menurut Himawan, pihaknya mengidentifikasi tingkat kerawanan dan titik kerawanan serta jenis kerawanan yang berpotensi dalam gangguan kamtibmas. “Dalam pelaksanaannya terus dilakukan koordinasi dengan semua pihak terkait terutama dalam lingkungan forkopimda,” ulasnya
Sedangkan kunjungan di Kota Malang, rombongan dipimpin Asisten Pemerintahan Vidal Triza mewakili Pjs Walikota. Rombongan disambut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Malang Abdul Malik beserta beberapa pejabat lainnya di ruang pertemuan Balaikota Malang, Sabtu (12/5) pagi.(th)
