Sudahkah Pemerintah Mengurus Rakyat Dengan Baik? Atau Hanya Sekedar Pencitraan?

Oleh: Wida Rohmah 

IMPIANNEWS.COM

Lembaga survei Indikator Politik menyampaikan, mayoritas responden menilai pemberantasan korupsi di pemerintahan Presiden Joko Widodo buruk. 

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, sebanyak 30,4 persen responden meyakini pemberantasan korupsi buruk. Sedangkan, sebanyak 7,3 persen responden meyakini pemberantasan korupsi sangat buruk. 

Burhanuddin merinci, hanya 1,4 persen responden yang menilai pemberantasan korupsi berjalan sangat baik. Sedangkan, 24,6 persen menilai pemberantasan korupsi baik. 

Di sisi lain, mayoritas publik menilai, kinerja penegak hukum berjalan baik di pemerintahan Jokowi. Sebanyak 2,5 persen responden meyakini penegakan hukum berjalan sangat baik. Lalu, sebanyak 39,3 persen berjalan baik. 

Kemudian, 33,7 Persen responden menilai sedang. Lalu, 19,9 persen responden menilai buruk dan 2,9 persen sangat buruk. 

Penilaian bahwa pemerintah berkinerja baik sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keberhasilan dalam program-program tertentu, komunikasi publik, serta media. Namun, di sisi lain masih ada masalah mendasar yang dirasakan masyarakat secara langsung. Kondisi riil seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kualitas hidup sering kali menjadi indikator yang lebih nyata di mata masyarakat. 

Pada sistem sekularisme, pencitraan merupakan suatu keniscayaan, salah satu contoh pencintraan adalah ketika pemerintah muncul dari fokus pada prestasi yang mudah dipromosikan, sementara masalah yang lebih struktural seperti kemiskinan dan pengangguran, terutama di kalangan anak muda, masih memerlukan perhatian serius. Realitas sosial-ekonomi di lapangan sering kali tidak sejalan dengan narasi yang dibangun oleh pemerintah, dan ini memicu ketidakpuasan meskipun ada klaim keberhasilan.

Pencitraan juga seringkali digunakan oleh pemerintah untuk menonjolkan aspek-aspek positif dan menutupi kekurangan yang ada. Dalam banyak kasus, pencitraan ini dilakukan melalui media massa, media sosial, atau kampanye komunikasi yang terorganisir, sehingga masyarakat lebih banyak disuguhi narasi keberhasilan ketimbang realitas masalah yang dihadapi sehari-hari.

Namun, meskipun pencitraan dapat mengelabui sebagian rakyat, kenyataan di lapangan tidak dapat disembunyikan sepenuhnya. Ketika masalah-masalah seperti pengangguran, biaya hidup, dan layanan publik yang buruk terus dirasakan oleh masyarakat, perlahan-lahan akan muncul kritik dan ketidakpuasan. 

kebijakan negara lebih berpihak kepada oligarki dari pada rakyat biasa adalah persoalan yang sering muncul dalam konteks politik dan ekonomi di banyak negara kapitalis, termasuk Indonesia. Oligarki, yang merujuk pada sekelompok kecil orang atau entitas yang memiliki kekayaan dan kekuasaan besar, sering  memengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan mayoritas rakyat. Kebijakan-kebijakan seperti kenaikan PPN dan pembatasan subsidi BBM mencerminkan keberpihakan pada kelompok yang lebih kuat secara ekonomi, sementara rakyat biasa menanggung beban yang lebih berat. Oligarki, yang memiliki pengaruh besar dalam politik dan ekonomi, cenderung lebih diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan ini, baik melalui pengurangan pajak atau kontrol atas sumber daya strategis, sementara masyarakat umum harus berjuang dengan biaya hidup yang meningkat. 

Dalam Islam, negara tidak hanya bertanggung jawab untuk mengurus rakyatnya, tetapi juga harus memiliki aparat yang handal, profesional, amanah, dan beriman. Aparat negara, yang mencakup pemimpin, birokrat, serta aparat penegak hukum, harus menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. 

Aparat negara yang handal, profesional, amanah, beriman, dan memiliki integritas tinggi adalah hasil dari penerapan sistem pendidikan yang berbasis aqidah Islam serta sistem kehidupan lainnya yang berlandaskan ajaran Islam.

Penerapan pendidikan berdasarkan aqidah Islam akan menghasilkan individu-individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki nilai-nilai luhur yang menjaga keadilan dan amanah. 

Dalam sistem Islam, pencitraan atau kemunafikan sangat dilarang karena Islam menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Pertanggungjawaban kepada Allah adalah aspek yang sangat penting dalam setiap tindakan, termasuk dalam penunaian amanah, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun pemerintahan. Prinsip ini menjadikan setiap individu, terutama aparat negara sadar bahwa segala tindakan mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. 

Wallahu'alam bishawab