Pelayanan Mewah untuk Anggota DPR. Sesuaikah dengan Kinerjanya?

Oleh : Rina Karlina

IMPIANNEWS.COM

Slogan demokrasi "Dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat" sepertinya hanya gagasan belaka saja, faktanya tidak ada dampak pengaruh yang begitu meyakinkan terhadap rakyat. Bahkan yang didapatkan sebaliknya dari slogan tersebut. Seperti berita yang sedang ramai diperbincangkan, bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga, kebijakan pemberian tunjungan perumahan Anggota DPR Periode 2024-2029 tidak memiliki perencanaan mengingat besarnya pemborosan anggaran atas tunjangan tersebut. 

Peneliti ICW, Seira Tamara mengatakan total pemborosan anggaran oleh anggota DPR untuk tunjangan perumahan berkisar dari Rp1,36 triliun hingga Rp 2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Karenanya, ia menduga kebijakan tunjangan tersebut hanya untuk memperkaya Anggota DPR. "ICW menduga bahwa kepentingan tersebut tidak memiliki perencanaan sehingga patut diduga gagasan pemberian tunjangan hanya untuk memperkaya anggota DPR tanpa memikirkan kepentingan publik," kata Seira dalam keterangan tertulis, JAKARTA, KOMPAS.com Sabtu (12/10/2024).

Anggota DPR menjadi 'trend' profesi baru yang diperebutkan banyak orang termasuk kalangan artis. Karena salah satunya dengan tunjangan rumah dinas yang menambah panjang daftar fasilitas yang diterima anggota dewan. Selain itu, ditambah dengan tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, uang sidang, fasilitas kredit, dan lain-lain. Begitupun dengan gaji anggota yang cukup fantasis, sehingga banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi anggota DPR. Adanya berbagai tunjangan tersebut diharapkan memudahkan peran anggota dewan sebagai wakil rakyat dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Namun melihat realita sebelumnya, dan realita anggota Dewan periode ini, mungkinkah harapan rakyat dapat terwujud? Dan apakah dapat optimal kerja mereka dengan segudang fasilitas yang diberikan?

Realitanya justru dengan adanya rumah jabatan anggota, tunjangan ini bisa menjadi satu pemborosan anggaran negara, dan menimbulkan kesenjangan ditengah-tengah masyarakat. Karena di saat masyarakat susah, masyarakat tidak bisa makan, banyak yang kena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di mana-mana, tahu-tahu anggota DPR mendapatkan fasilitas yang begitu mewah. Ini akan menimbulkan protes masyarakat bahkan nyinyir terhadap tindakan tersebut dan beranggapan tunjangan ini hanya memperkaya mereka.

Bahkan,  masih banyak rakyat yang kesulitan memiliki rumah. Faktor semakin mahalnya bahan bangunan ataupun rumah siap huni membuat rakyat semakin tidak sanggup menanggung bebannya. Bahkan ada juga ‘beban’ iuran Tapera bagi pekerja. Makin ironis ketika keputusan anggota dewan justru membuat rakyat semakin susah hidupnya.

Dalam Islam, ada Majelis Ummah, yang merupakan wakil rakyat, namun berbeda peran dan fungsi dengan anggota dewan dalam sistem demokrasi. Anggota majelis ummat murni mewakili umat, atas dasar iman dan kesadaran utuh sebagai wakil rakyat yang bertugas untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Dan juga amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya demi kesejahteraan umat. Kesadaran ini menjadikan mereka fokus pada fungsi yang harus diwujudkan karena merupakan Amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, dan bukan pada keistimewaan yang diberikan negara. Apalagi Islam juga memliki aturan terkait dengan harta, kepemilikan maupun pemanfaatannya. 

Ketika sistem Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali mengatur ketatanegaraan , maka akan mendapatkan kesejateraan bagi seluruh umat. Dan menjadi solusi satu-satunya dengan diterapkannya syariat Islam. 

Wallahu'alam bi shawab