IMPIANNEWS.COM
BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan soft launching aplikasi TiTaTu pada Selasa (13/8/2024).
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, mengatakan, soft launching aplikasi ini dilakukan karena Kabupaten Bandung memiliki potensi bencana yang tinggi.
"Baik itu bencana alam seperti banjir, longsor, maupun bencana lainnya yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat," ujar Cakra, Selasa (13/8/2024).
Memang benar rencana ini harus diapresiasi. Karena bencana alam adalah takdir Alloh ta'ala yang tidak bisa di kuasai oleh manusia yang terbatas dan saling membutuhkan. Akan tetapi butuh kepastian, rencana, dan fasilitas dari pemerintah agar warga merasa tenang dan tau harus apa dan bagaimana jika terjadi bencana tersebut, bahkan secara fsikologpun masyarakat akan merasa panik. Dan pemerintah harus mencari tau apa penyebabnya dan mengintropeksi diri karena bencana alam bisa saja terjadi karena kerusakan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri dan dari pemerintah sebagai raa'in seperti perijinan pembangunan (rumah, villa, atau tempat2 wisata) dià, hanya mencari keuntungan dan manfaat materi sepihak saja tidak berpikir tentang kerusakan yang terjadi, yang berefek pada datangnya bencana yang menimpa penduduk sekitar lokasi.
Berbeda dengan sistem Khilafah ketika syariat Islam diterapkan secara kaaffah, yang dimana akan lebih memperhatikan kemaslahatan ummat dan keseimbangan alam. Dimana Khilafah akan mengatur perijinan sumber daya alam seperti tanah tertentu, hutan, air, dan tambang yang tidak bisa dimiliki oleh pribadi ataupun golongan. Sejatinya dalam sistem Islam, penguasa memiliki kesadaran yang sangat tinggi akan keberadaannya kelak akan dimintai pertangung jawababan atas semua kebijakan yang akan diputuskan. Sesuai dengan hadist Nabi, “Kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun an ra’iyyatihi.”
Artinya, “Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya", wallohualam bishowab.
