IMPIANNEWS.COM
JAKARTA - Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Expo Pengawasan Intern 2024 di The Krakatau Grand Ballroom, Jl TMII Pintu 1 Jakarta Timur, Selasa (28/05/2024). bertemakan “Independensi Pengawasan Untuk Akselerasi Pembangunan” BPKP membangun keselarasan atas independensi pengawasan dan semangat pengawalan pembangunan dan diikuti oleh 99 Peserta dari Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga serta BUMN.
Kegiatan expo pengawasan intern ini berperan sebagai media bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha (KLPBU) untuk menampilkan berbagai hasil kontribusi pembangunan dan menunjukan peran serta APIP dalam mengawal pembangunan tersebut. Pameran ini sekaligus menunjukkan bahwa peran KLPBU dalam kontribusinya terhadap pembangunan nasional dan APIP dalam pengawalan program pemerintah semakin vital dan strategis.
Pada pelaksanaan Tahun 2024 ini, Kabupaten Solok menjadi satu-satunya Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh BPKP mewakili Sumatera Barat pada ajang tersebut.
Dikomandoi oleh Inspektur Daerah Dery Akmal, ST, Kabupaten Solok berhasil masuk 10 Besar peserta hasil pilihan juri dari 99 Peserta se-Indonesia. Pada kegiatan tersebut Inspektur Daerah yang didampingi Inspektur Pembantu V Hafizol Gafur, SE, Kabid Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Fathnaini Aisyah, SPt, Kabid Pengelolaan Pendapatan BKD Rince Kusmala Dewi, SE.MM serta Staf Muhammad Azis Cupak, SSTP dan Devin Rahmat, SPt, Kabupaten Solok menampilkan dan mempresentasikan program-program unggulan Kabupaten Solok, serta capaian yang telah diraih selama kepemimpinan Bupati Epyardi Asda, M.Mar.
Salah satu yang menjadi ketertarikan Juri adalah melalui program unggulan 1 Kecamatan 1 Excavator, dimana melalui program ini terjadi penghematan/efesiensi anggaran sebesar Rp 65 Milyar dan ini diapresiasi oleh salah seorang Juri saat melakukan sesi tanyajawab.
Inspektur Daerah berharap tahun depan bisa kembali mewakili Sumatera Barat dan bisa memberikan kontribusi yang lebih baik hingga dapat menjadi yang terbaik di tingkat nasional untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2025.
