Penulis: Halimah
IMPIANNEWS.COM
Presiden Jokowi menggelontorkan dana bansos dengan nilai fantastis menjelang pilpres 2024. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan masa pandemi Covid-19 tahun 2021, Rp. 468,2 T dan Rp. 4060,6 T pada tahun 2022.
Penyaluran bansos ini menjadi sorotan karena di khawatirkan dapat memuat konflik kepentingan. Sebab, bansos yang dibagi-bagikan Presiden dan anak buahnya yang dinilai condong bahkan mendukung capres no urut 2 prabowo dan gibran. (kompas.com 2 februari 2024)
Setiap menjelang pemilu bukan hal yang aneh bagi pasangan Capres dan Cawapres mereka akan gencar membagikan bansos berupa uang atau sembako ataupun uang untuk menarik perhatian masyarakat, di tengah-tengah kesulitan masyarakat saat ini belum lagi harga kebutuhan pokok di pasaran melambung tinggi.
Dalam sistem kapitalis saat ini, kekuasaan menjadi tujuan dengan berbagai macam cara dan memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin. Hal seperti ini wajar adanya karena dalam sistem ini orang bebas melakukan apapun dengan mengabaikan aturan agama dalam kehidupannya.
Di sisi lain, rendahnya taraf berfikir dan pragmatis di kalangan masyarakat yang di sebabkan oleh rendahnya pendidikan, rendahnya kesadaran politik , maka keadaan tersebut banyak di manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.
Kemiskinan yang menjadi masalah yang kronis di negeri ini. Seharusnya pemerintah mengentaskan kemiskinan dengan cara yang komprehensif hingga ke akarnya bukan hanya sekedar dengan pemberian bansos yang bersifat sementara, apalagi di lakukan menjelang pemilu.
Pada fakta nya bansos ini di berikan tidak merata bahkan kadang salah sasaran, malah ada yang merugikan negara rakyat pun jauh dari kata sejahtera.
Dalam sistem kapitalis ini agama dipisahkan dari kehidupan, aturan yang dipakai dalam sistem ini berasal dari pemikiran manusia yang tentunya terbatas dan akan membuat pertentangan dan perselisihan, peraturan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan para pemilik modal. Dalam sistem demokrasi negara menjamin kebebasan prilaku, inilah yang menjadikan terbukanya peluang penyalahgunaan jabatan, sehingga dapat berpeluang untuk berbuat korupsi.
Bansos ini bukan solusi yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan, sejatinya kemiskinan yang terjadi saat ini bukanlah takdir semata namun juga sudah terstruktur sedemikian rupa karena sistem. Paradigma dari sistem saat ini yang berkuasa adalah orang yang memiliki modal, ditambah dengan adanya kepemilikan umum dikelola individu, maka semakin akan menambah daftar kemiskinan bagi rakyat.
Sedangkan dalam islam, negara akan memberikan jaminan keamanan dan juga pemenuhan kebutuhan pokok rakyat nya sehingga negara mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat nya. Dengan berbagai mekanisme dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan syariat islam. Dalam islam segala bentuk kekuasaan dan jabatan adalah amanah, dan amanah ini tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Begitu pun dengan seorang pemimpin dalam islam harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan syariat islam, harus berkepribadian islami, sehingga akan menimbulkan rasa takut pada Allah dan takut untuk menyalahgunakan wewenang jabatannya. Pemimpin dalam islam akan melindungi dan mengurus semua kebutuhan rakyatnya dan menjamin kesejahteraan masyarakat, karena dalam islam negara adalah pelayan bagi rakyatnya.
Negara pun tentunya akan memberikan edukasi dan pendidikan pada rakyatnya berdasarkan syariat islam, agar rakyat mengetahui dan mempunyai kesadaran bagaimana kriteria seorang pemimpin dalam islam, apa hak dan kewajiban seorang pemimpin, dalam islam sangat jelas terjamin kualitas keimanan dan ketakwaan seorang pemimpin kepada Allah Swt.
Seorang pemimpin dalam islam tentunya akan amanah dan adil tidak perlu lagi membangun pencitraan agar dicintai rakyatnya. Akan tetapi rakyat yang akan secara sadar mencintai dan memilihnya dengan sendirinya karena melihat dan merasakan ketakwaan dan keimanan calon pemimpinnya.
Wallahualam bissawab
0 Comments