(Muslimah Pemerhati Umat)
IMPIANNEWS.COM
Kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, memakan korban jiwa enam warga dan berdampak pada sedikitnya 7.500 orang. Kejadian ini dipicu kekeringan di daerah itu selama dua bulan terakhir. (Kompas.id, 27/7/2023).
Kekeringan ini terjadi sebab dampak dari badai el nino sejak awal juni 2023. Kemarau yang terjadi sejak Mei hingga saat ini membuat warga terancam kelaparan. Bupati Puncak Willem Wandik mengatakan kemarau panjang di wilayah tersebut membuat lahan pertanian milik warga rusak dan tidak bisa ditanami. Bahkan sayur-sayuran yang telah ditanam rusak dan busuk. Medan yang sulit dari daerah tersebut hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki dari Distrik Sinak menjadi alasan lambatnya distribusi bantuan bahan makanan kepada warga. Cara lainnya adalah dengan menggunakan pesawat. Namun, pihak penyalur bantuan mengaku kesulitan mendapatkan layanan penerbangan lantaran faktor ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kasus kematian di Papua, menggambarkan adanya ketimpangan pembangunan di wilayah Papua. Meski Indonesia telah merdeka sejak lama.
Pengamat Politik Dr. Muhammad Uhaib di kanal YouTube PAKTA Channel menilai sangat ironis jika ada orang Papua meninggal karena kelaparan di tengah sumber daya alam yang melimpah. Miris memang kelaparan yang terjadi di Papua sampai menghilangkan nyawa.
Bagaikan ayam yang mati di lumbung padi. Padahal, Papua merupakan daerah yang kaya SDA. Sebut saja perusahan PT Freeport perusahan tambang emas raksasa Amerika Serikat (AS) terbesar di Indonesia dan sudah lama berdiri hamper setengah abad di Papua dari sisi pendapat perbulan juga cukup fantastis. Melansir dari data keuangan Freeport-McMoran 37% dari total pendapatan bersal dari operasi di Indonesia yang nilainnya mencapai Rp US$ 8,43 miliar atau setara dengan 126,39 triliun. Namun tidak memiliki dampak apapun bagi Papua.
Padahal jika kita telisik berbagai kekayaan SDA di Papua, hasilnya mampu menyejahterakan per individu warga Papua. Menurut data ESDM, kekayaan SDA Papua, diantaranya meliputi emas, minyak, gas bumi, tembaga, serta perak. Kementerian ESDM mencatat (2020), Papua memiliki tambang emas terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 229.893,75 ha atau senilai 52% dari total cadangan bijih emas Indonesia. Sayangnya, melimpahnya SDA Papua itu tidak membuatnya menjadi wilayah yang kaya. SDA yang melimpah tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang bahkan asing. Sebaliknya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Papua pada Maret 2022 mencapai 922,12 ribu orang. Angka ini setara dengan 26,56% dari total penduduk di provinsi tersebut. Bahkan presentasi kemiskinan di Papua menjadi yang tertinggi di antara seluruh provinsi lainnya. Ironis bukan?
Kasus ini menggambarkan betapa ada ketimpangan pembangunan di wilayah Papua yang sejatinya kaya. Apalagi RI sudah merdeka 78 tahun. Namun kemerdekaan yang sejati belum dirasakan oleh masyarakat Papua. Terbukti di wilayah yang kaya SDA tetapi mereka masih harus merasakan kelaparan, ditambah lagi dengan masalah keamanan yang tidak terjamin. Karena keberadaan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) yang berulah sewaktu-waktu mengancam nyawa hingga melayang. Sama sekali tidak ada jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dan juga keamanan yang harusnya mereka rasakan.
Pemilihan Sistem ekonomi dan politik yang tidak tepat membahayakan rakyat. Sistem ekonomi kapitalis menghendaki agar negara tidak ikut campur dalam hal kepemilikan apapun, termasuk kekayaan alam. Negara hanya bertindak sebagai pembuat kebijakan yang akan memudahkan para pemilik modal menguasai SDA. Maka, terjadinya kelaparan di Papua yang tanahnya kaya SDA, bukan sekadar soal perubahan cuaca, apalagi kendala sulitnya medan saat penyaluran bantuan, tetapi abainya negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Karena SDA yang seharusnya hak rakyat justru dijual ke asing. Alhasil, berbagai persoalan Papua tidak bisa diselesaikan jika sistem kapitalis yang dijadikan solusi.
Dalam sistem Islam, negara tidak akan membuat rakyatnya kelaparan apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Munculnya gejala kelangkaan barang sudah membuat Khilafah harus mengoreksi total keberlangsungan distribusi ekonominya, agar kelangkaan barang jangan sampai terjadi. Jangan juga ditimpa kelaparan. Khilafah wajib menjaga keberlangsungan dan keseimbangan distribusi ekonomi. Negara harus ikut serta menjamin agar semua individu rakyat bisa makan dengan porsi cukup tanpa ancaman kelaparan. Allah Taala berfirman, “… supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…” (QS Al-Hasyr [59]: 7).
Islam memiliki sistem ekonomi politik yang menyejahterakan semua wilayah, tanpa melihat potensi wilayah. Semua wilayah akan dijamin kebutuhan pangan, sandang dan papannya. Karena negara memahami betul tanggung jawabnya sebagai penjaga bagi masyarakat. Oleh karena itu, negara wajib memenuhi kebutuhan dasar umat seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Negara Islam akan menerapkan konsep kepemilikan dengan tepat. Sumber daya alam yang memiliki hasil yang terus mengalir menjadi kepemilikan umum. Harta ini haram dikuasai individu atau korporasi. Negaralah yang mengelola harta tersebut yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kepentingan umat. Bukan justru menyerahkannya kepada dan untuk memenuhi kepentingan asing. Adapun jika telah terpenuhi untuk kepentingan umat secara merata di semua wilayah, maka bisa saja kelebihan SDA tersebut akan di ekspor ke negara lain. Keuntungan dari ekspor tersebut menjadi pemasukan bagi baitul mal. Jadi kesejahteraan akan dapat dirasakan oleh seluruh umat.
Wallahua'lam bishawab
0 Comments