Oleh: D. Leni Ernita
IMPIANNEWS.COM
Dikutip dari Merdeka.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memahami bila pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi BBM ada yang tidak tepat sasaran. Mengingat, jumlah BLT yang disebar sangat banyak, untuk 20,65 juta warga Indonesia.
"Ya ini kan yang kita bagikan ini 20 juta 600 ribu, jumlah seperti itu enggak mungkin lah kita 100 persen benar," katanya usai menyerahkan BLT BBM di Lampung, Sabtu (3/9), (Merdeka.com, 03/09/2022).
Pada pidato resminya di Istana Negara (3/9/2022) Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa keputusan menaikkan harga BBM ini bukanlah keputusan yang gampang. Namun, memanasnya politik global, menurutnya, telah memberi tekanan besar pada harga BBM di pasar dunia sehingga menambah berat beban keuangan negara.
Maklum, anggaran subsidi energi termasuk BBM dalam APBN memang terhitung cukup besar, dan nilainya bergantung harga internasional yang dihitung dengan dolar. Kementerian ESDM dalam siaran persnya menyebut, tahun 2022 ini nilai subsidi energi telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152 triliun menjadi Rp502 triliun, dan angka ini ke depan diprediksi akan terus meningkat. Sri Mulyani bahkan mengatakan bisa tembus ke angka Rp653 triliun.
Presiden juga mengeklaim bahwa selama ini mayoritas penikmat subsidi ini adalah kelompok masyarakat berkemampuan. Oleh karena itu, pemerintah pun memutuskan subsidi BBM dicabut, dan sebagian dananya akan dialihkan untuk bantuan sosial yang terus dipropagandakan sebagai “subsidi tepat sasaran”.
Persoalannya, banyak pihak yang meragukan kebijakan ini akan membawa kemaslahatan bagi kondisi perekonomian masyarakat banyak. Selain karena bersifat tambal sulam, efek domino yang dipastikan akan menyertai kenaikan harga BBM tidak bisa ditutup oleh efek bantalan sosial yang disiapkan. Apalagi, bansos tersebut hanya bersifat temporal dan dengan sasaran yang sangat terbatas.
Padahal, dengan statusnya sebagai komoditas strategis, fluktuasi harga BBM dipastikan akan memicu kenaikan harga komoditas lainnya dalam jangka yang panjang dan dirasakan oleh semua golongan. Dalam catatan Kemenkeu, laju inflasi ditaksir akan meningkat dari 4,69 % pada Agustus 2022 (yoy) menjadi 6,8 %
Alhasil, klaim bahwa pengalihan subsidi merupakan salah satu jalan mewujudkan ketahanan ekonomi nasional tampaknya hanya omong kosong belaka. Terlebih situasi seperti ini terus terjadi secara berulang, dan pemberian subsidi kepada rakyat terus menjadi kambing hitam. Seakan-akan rakyat adalah beban. Padahal inti masalahnya ada pada ketidakmampuan negara mengurus rakyat akibat penerapan sistem hidup yang tidak tepat.
Ketahanan ekonomi didefinisikan sebagai dinamika kehidupan finansial suatu negara yang tangguh dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, rintangan, hambatan, serta tantangan yang berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri demi menjamin kemakmuran bangsa dan negara.
Dengan demikian, ketahanan ekonomi sejatinya mengharuskan adanya sistem politik ekonomi dan hankam yang tangguh, termasuk politik anggaran dan moneter yang kuat. Juga mengharuskan adanya sistem politik luar negeri yang mandiri sehingga bebas dari segala bentuk intervensi asing dan fokus menyejahterakan seluruh rakyat sehingga negara mampu tampil sebagai institusi yang stabil, mandiri, dan berdaulat.
Namun, pada faktanya, negeri ini tidak memiliki apa yang dipersyaratkan untuk memiliki ketahanan ekonomi nasional. Sistem hidup yang berbasis paham sekularisme kapitalisme liberalisme yang sudah lama diterapkan justru menjadi biang persoalan.
Sebagaimana namanya, sistem ini memang tegak di atas akidah dan standar hidup yang rusak. Yakni akidah sekularisme yang menafikan peran agama dari kehidupan, serta memiliki aturan yang bersandar pada nilai kemanfaatan.
Sistem ini memberi ruang besar bagi para kapitalis lokal maupun global untuk mengangkangi kekuasaan, dan dengannya mereka bisa membuat berbagai aturan untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Termasuk menguasai sumber-sumber kebutuhan vital masyarakat, seperti sektor pangan dan energi melalui skema privatisasi dan liberalisasi yang dilegalkan oleh undang-undang.
Bahkan pada akhirnya, sistem ini membuka lebar jalan penjajahan, melalui ketundukan negara pada berbagai perjanjian internasional, termasuk sistem moneter berbasis dolar dan liberalisasi perdagangan yang sejatinya merupakan alat penjajahan bagi negara-negara kapitalis
Tidak hanya dari SDA yang melimpah ruah, tetapi juga dari ganimah, fai, kharaz, rikaz, jizyah, dan yang lainnya. Ditambah sistem moneter antiriba dan berbasis emas perak, menjadikan ekonomi stabil dan resistan terhadap inflasi dan berbagai krisis, jauh dari risiko penjajahan melalui jebakan utang.
Sayangnya, hari ini kesadaran umat sedang dipalingkan. Perang pemikiran, termasuk mainstreaming moderasi Islam dan penyesatan politik yang digencarkan kekuatan kapitalisme global dan dijalankan para kompradornya telah mengaburkan pandangan umat dari kecemerlangan sistem kepemimpinan Islam. Mereka tidak mampu melihat bahwa din yang mereka peluk adalah obat mujarab dari segala penyakit yang mereka derita berkepanjangan.
Alhasil, pekerjaan besar kita hari ini adalah merevitalisasi keimanan dan pemahaman umat tentang Islam. Bahwa sejatinya Islam adalah akidah yang memancarkan sistem kehidupan.
Islam tegak di atas asas keimanan bahwa Allah Swt. adalah Pencipta dan Pengatur Kehidupan. Aturan Islam yang ditegakkan secara kafah oleh negara Islam (khilafah) dipastikan akan membawa kebahagiaan dan mengantarkan manusia pada kehidupan yang sejahtera dan diliputi keberkahan.
Wallahu 'alam biashowwab
0 Comments