 |
| Repost |
IMPIANNEWS.COM
Catatan, - "Sang Menteri Kaget Lihat Kada-DPRD, Anggarkan Mobnas Rp4,7 M"
Para menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK, ternyata memang unik. Selain ada yang tak tamat SMA, bertato dan perokok berat, tapi punya visi kelautan cukup hebat. Ada pula, menteri termiskin yang mobil dinasnya cuma Kijang Innova. Ketika blusukan ke Sumbar, mobil 'murah' itu bersanding dengan mobil-mobil mewah milik kepala daerah.
Ada yang menarik ketika Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, berkunjung ke kampus IPDN Baso di jalan raya Payakumbuh-Bukittinggi, persisnya di Kampung Cubadak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Sabtu (17/1/2015) lalu.
Bersama istrinya dr Erni Guntarti, politisi kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 1 Desember 1957 ini, tidak menaiki Toyota Crown Royal Saloon yang biasa menemani perjalanan dinas menteri di Indonesia. Terutama menteri zaman Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Sebaliknya, Tjahjo Kumolo datang dengan mobil jenis Kijang Innova, seharga Rp200 juta-an. Sementara, sejumlah kepala daerah yang menyambutnya, datang dengan mobil-mobil berharga 'selangit'. Paling tidak, harga mobil mereka lebih mahal dari mobil RI 20 yang ditumpangi Tjahjo.
"Lihat, mobil RI 20 yang dinaiki Pak Menteri," celetuk Afridel Ilham, wartawan Padang Ekspres yang menjadi tandem saya di Payakumbuh. "Iya, cuma Kijang Innova," tukuk Wahyu Sikumbang, koresponden RCTI yang saya kenal bertahun silam, sewaktu kami sama-sama bekerja di Surat Kabar Mingguan Deteksi Bukittinggi.
Maka, saat Tjahjo Kumolo selesai memberi ceramah umum, wawancara dengan awak media, melewati sesi foto bersama para praja IPDN, serta melayani permintaan mengisi jingle buat Radio Republik Indonesia. Saya, bersama Wahyu Sikumbang dan Afridel Ilham, langsung 'menodong' Tjahjo yang akan kembali ke Bukittinggi.
"Mobil dinasnya, Kijang Innova ya Pak? Kalah dari Pajero dan Fortuner kepala daerah,"tanya kami kepada Tjahjo. "Saya sudah lama pakai mobil ini. Sebelum jadi menteri, sudah mobil ini juga. Buat apa yang terlalu mahal? Yang penting nyaman, aman dan bisa sampai tujuan," jawab Tjahjo sambil merapikan kacamatanya.
Tiba-tiba, seorang pria berkemeja putih lengan panjang ala Presiden Jokowi (sepertinya diadopsi dari gaya mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan), menghampiri kami. Pria yang bisa jadi adalah pejabat eselon I di Kemendagri atau staf khusus Tjahjo Kumolo tersebut, menyalami saya. "Pertanyaan yang bagus," bisiknya, sambil melemparkan senyum.
 |
| Wartawan Padang Ekspres |
Padahal sebelumnya, pria ini sempat ketus, karena tas punggung saya, tak sengaja mengenai bahu dr Erni Guntarti, istri Tjahjo yang berhijab itu. "Pak Menteri mobil dinasnya memang ini. Baik di Jakarta atau ke daerah," katanya sambil menanyai saya dari media mana. "Padang Ekspres," jawab saya.
Selain menaiki mobil 'murah'. Tjahyo dalam kunjungannya ke kampus IPDN Baso yang hari itu menggelar dialog wawasan kebangsaan bertajuk "Membumikan Peristiwa Situjuah 15 Januari 1949: Mata Rantai PDRI 1948-1949", datang tanpa pengawalan ketat. Juga tanpa iring-iringan panjang kendaraan, seperti gaya pejabat bermental Orba bila turun ke daerah.
Bahkan, mobil vorijder (pembuka jalan) yang mengiringi perjalanan Tjahjo Kumolo, hanya satu unit. Tak berlapis.Di belakang vorijder Polri itu, langsung mengekor mobil Tjahjo dan satu mobil pengiring. Simple sekali. Tak memekakkan telinga. Apalagi menggangu kenyamanan rakyat yang juga punya hak di jalan raya.
Ini berbeda dengan gaya sebagian 'Raja-Raja Kecil' di daerah. Sudahlah ia bersama istri dan anaknya, mendapat fasilitas mobil dinas. Saat turun ke bawah, tak tanggung pula raungan sirine mobil patwal (patroli wilayah) yang menemaninya. Jangankan rakyat, kodok di pinggir jalan pun, langsung meloncat ke semak-semak, mendengar raungan itu.
Kembali kepada Tjahjo Kumolo, sebelum meninggalkan Kampus IPDN Baso yang megah, untuk menemui kader PDI-Perjuangan pada malam harinya, dan menghadiri pesta pernikahan putri Gubernur Irwan Prayitno pada Minggu (18/1), Tjahyo yang sudah naik mobil dinas, sempat turun lagi untuk foto bareng wartawan. "Nanti, kalau mau konfirmasi, ini nomor saya," kata Tjahjo, sambil menyodorkan kartu namanya.
Sebelumnya, saat memberi ceramah umum di hadapan ratusan praja IPDN, Tjahjo Kumolo sempat 'menyindir' kurenah para pejabat daerah yang masih bergaya hidup mewah di tengah kemiskinan rakyat. Sindiran itu ia sampaikan, saat menceritakan proses evaluasi terhadap Ranperda APBD 2015 yang diajukan seluruh provinsi, sepanjang akhir tahun 2014 lalu.
"Kami terpaksa teliti lagi Ranperda APBD 2015 yang diajukan seluruh provinsi. Karena ternyata, ada mata anggaran yang tidak dibahas dalam rapat TAPD dengan Banggar DPRD, tapi diajukan ke Kemendagri. Saya sebutkan, misalnya Riau. Pembelian mobil dinas gubernur, bupati, wako dan DPRD-nya mencapai Rp4,7 Miliar. Saya langsung coret, karena kaget, masak beli mobil miliaran," kata Tjahjo Kumolo.
Jebolan Universitas Diponegoro itu juga menyebut, ada provinsi di negeri ini yang mengalokasikan anggaran melebihi dari harga sebenarnya. "Misalnya untuk beli sebuah kue cuma Rp1 Miliar, tapi dilaporkan ke Kemendagri Rp10 Miliar. Untung Sekjen Kemendagri dan Dirjen Otoda ingatkan saya, Pak Menteri ini kok dimanipulasi. Kok janggal," tukuk Tjahjo.
Karena itu pula, menurut mantan Ketua Umum DPP KNPI ini, Kemendagri telah memetakan area rawan korupsi di daerah. Paling tidak, menurut Tjahjo Kumolo yang
memiliki kekayaan senilai Rp511,57 Juta (berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 2001), ada 6 area rawan korupsi yang harus diwaspadai.
Yakni, penyusunan anggaran, pungutan pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, serta anggaran bantuan sosial (bansos), hibah, dan perjalanan dinas pejabat daerah. "Keenam area rawan korupsi ini, harus diwaspadai," kata Tjahjo Kumulo di depan sejumlah tokoh Sumbar yang hadir dalam kesempata itu.
Antara lain, terlihat Bupati Agam Indra Catri, Bupati Solok Syamsu Rahim, Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi, anggota DPRD Sumbar sekaligus mantan Bupati Aristo Munandar, mantan Sekdaprov Rusdi Lubis, mantan Wabup Limapuluh Kota Irfendi Arbi, dan Ketua KNPI Sumbar Defika Yufiandra.
Masih menurut Tjahjo Kumolo, selain memetakan keenam area rawan korupsi, Kemendagri melalui Irjen, KPK dan BPK, sudah melakukan identifikasi, kenapa ada daerah rawan korupsi. Salah satunya karena pembinaan pengawasan daerah kurang intens. Karena itu, tim Kemendagri akan rutin ke daerah. Minimal, 2 bulan sekali.
Tim akan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang baik, termasuk membangun komitmen penyerapan anggaran. "Karena ada daerah yang penyerapan anggarannya keterlaluan sekali, seperti DKI Jakarta yang hanya 40 persen, karena itu gubernurnya kemarin saya tegur, untung saja PAD-nya besar," beber Tjahjo Kumolo.
Kemudian, tim kemendagri yang diturunkan itu, menurut Tjhajo, akan mendorong terwujudnya optimalisasi kesejahteraan rakyat. Karena Kemendagri melihat, ada daerah yang dapat anggaran besar, tapi pembangunannya belum optimal. Misalnya, Papua. Sudah Rp35 Triliun dana Otonomi Khususnya. Tapi, warganya masih mengeluh kekurangan infrastruktur. Ada pula, 182 PDAM yang punya hutang Rp4,7 Triliun.
Sekjen PDI-Perjuangan yang pernah menjadi anggota DPR-RI dari Partai Golkar itu menyadari, persoalan di daerah-daerah sangat komplit. Semuanya diurus. Tidak hanya pelayanan administasi publik, tapi juga sanitasi dan angka kematian ibu hamil. Karena itu, ia berharap, komitmen dari instansi vertikal di daerah.
"Dandim, Kapolres, Kajari, tolonglah akur dengan kepala daerah. Kalau mau menahan Kepala SKPD, paling tidak, kasih tahu kepala daerah. Sebaliknya, kepala daerah bangun pula komunikasi. Kalau memang ada yang bisa diakomodir, misalnya untuk kepala SKPD, silahkan diakomodir. Tapi tolong profesional. Yang insinyur, jangan dijadikan kepala RSUD," ujar Tjahjo.
Kecuali mendorong kepala daerah mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Tjahjo meminta penguasa daerah terbuka dengan awak media. "Baca koran, lihat televisi, terbukalah dengan wartawan. Bila ada program, sampaikan. Sehingga publik tahu. Tak perlu dipikirkan, apakah media itu independen atau partisan," ucapnya.
Tidak itu saja, Tjahjo meminta kepala daerah lebih kreatif. "Pelayanan kecil kepada warga, semisal IMB, akta kelahiran dan KTP, kalau perlu gratis. Tak usah dipungut lagi retribusinya. Sebab ada potensi-potensi lain bagi kepala daerah, untuk menggenjot pendapatan asli daerah. Kita semua tahu itu," kata Tjahjo.
Menyinggung soal kehadirannya ke gedung KPK beberapa waktu lalu yang diberitakan media terkait rekening gendut 51 kepala daerah, Tjahyo saat ditanya, tidak mau berkomentar. "Apakah ada kepala daerah di Sumbar yang rekeningnya gendut pak?" kata wartawan. "Saya tak berwenang mengomentari, tanya ke PPATK," ujarnya.
Dalam ceramah umum di IPDN, Tjahyo menceritakan soal kehadirannya ke gedung KPK, tempo hari. Tapi. Tjahjo hanya mengizinkan wartawan, mengutip soal permintaannya kepada KPK untuk menjelaskan, mana dana operasional menteri yang boleh digunakan dan tidak. Karena ia tak ingin, seperti mantan Menteri Jero Wacik. Sedangkan soal rekening gendut kepala daerah, ia berkali-kali menyatakan off the record.
Terkait pro-kontra penghapusan dana hibah dan bansos dalam APBD, termasuk APBD Sumbar 2015 yang membawa effek domino terhadap APBD 19 kabupaten/kota. Tjahjo menegaskan, evaluasi dana hibah/bansos, tidak hanya dilakukan Kemendagri terhadap APBD Sumbar, tapi untuk seluruh daerah di Indonesia. Termasuk juga terhadap bansos yang disalukan lewat kementerian.
"Semuanya, kita inventarisir. Karena dari 17 kementerian yang menyalurkan bansos, ada yang mekanismenya transparan, ada yang tidak. Ada yang pola dan mekanisme penerimanya, itu-itu saja setiap tahun. Pertanggungjawabannya tidak benar. Ini yang kita evaluasi. Arahan kami, bansos masih ada, tapi penggunaannya tidak melalui kementerian," kata Tjahjyo.
Dia menyebut, bansos adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat membutuhkan. Diantaranya dalam bentuk dana bergulir. Ini harus tepat. Karenanya, semua kementerian atau daerah tak bisa anggarkan bansos. Karena, kalau semua kementerian mengatur. Lalu, semua desa, kecamatan dan kabupaten punya aturan pula, urusannya bisa repot.
Seharusnya, menurut Tjahjo, buat daerah-daerah pesisir, bansosnya lebih berpihak kepada nelayan miskin. Lalu buat daerah yang potensi bencana gempanya besar, bantuannya lebih banyak untuk membangun rumah-rumah tahan gempa. "Begitupula dana hibah, harus diatur dengan baik. Kalau tidak, akan banyak kepala daerah yang terjerat, termasuk anggota-anggota DPRD," ujarnya.
Walau begitu, ia menegaskan, bansos atau hibah buat Sumbar, tak dipangkas semua. "Masyarakat kan perlu bantuan juga, tak semuanya dihapus. Harus tetap ada. Tapi, tak bisa lagi asal-asalan. Karena selama ini, banyak daerah yang orang miskinnya hanya 10, tapi karena dana besar, ditingkatkan jadi 200. Ini yang tak benar. Ini dievalusi," tukuk Tjahjo.
Soal perjalanan dinas pejabat dan DPRD ke luar daerah yang dipangkas Kemendagri, menurut Tjahjo, memang harus dilakukan rasionalisasi. Tapi Tjahjo tidak menutup kesempatan bagi pejabat daerah melakukan kunjungan kerja. "Saya kira, anggota DPRD termasuk bupati, wali kota, dan SKPD itu, memang butuh kunjungan kerja ke luar daerah," kata bekas pengacara ini.
Tapi, imbuh Tjahjo, kunjungan kerja itu harus lebih efektif dan efisien. "Kalau perlu, sekali ke Jakarta, selesaikanlah 10 masalah. Jangan, satu hari ke Jakarta, satu masalah balik lagi. Lalu, bulan depannya, ke Jakarta lagi. Silahkan, 3 hari di Jakarta, tapi bisa menyelesaikan semua masalah. Sehingga, sisa anggaran bisa digunakan untuk kegiatan lain bagi kesejahteraan rakyat," sebut Tjahjo.
Sementara, menyangkut Pilkada serentak di Indonesia yang terus memantik pro-kontra. Tjahjo Kumolo optimistis, seluruh fraksi di DPR mendukung Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang diterbikan Presiden SBY di pengujung jabatannya, untuk disahkan sebagai UU. Sehingga, dengan demikian, kemungkinan pilkada ditunda sangat kecil.
"Dari dua kali kami rapat kerja dengan Komisi II, mencermati pandang-pandangan fraksi di DPR kemarin. Kesimpulannya, mereka teman-teman fraksi setuju. Tapi kan harus diparipurnakan Selasa (hari ini-red). Karena paripurna itu adalah hak anggota DPR," kata ayah kandung Rahajeng Widyaswari, Karunia Putripari Cendana dan Arjuna Cakra Candasa ini kepada Padang Ekspres.
Tjahjo menambahkan, kalau DPR setuju Perppu Pilkada diundangkan, pemerintah Jokowi-JK, akan terbuka dengan masukan. "Seandainya ada masukan dari pandangan mini fraksi, kalau ingin ada beberapa penyempurnaan atau perubahan, akan diterima. Agar pilkada itu bisa lebih demokratis, tak ada moneys politics dan kecurangan," sebutnya.
Alumni Lemhanas 1994 ini menjelaskan, Kemendagri bersama 204 daerah yang akan melaksanakan pilkada tahun ini, siap melaksanakan pilkada serentak. "Dari catatan kami, anggarannya siap dalam APBD 2015. KPU-nya juga siap. Ada satu-dua yang masih kekurangan, tapi tinggal dibahas dengan DPRD-nya. Kalau toh ada kekurangan, kami akan tanya ke KPU, siap atau tidak," tukuknya.
Di pengujung blusukannya ke Kampus IPDN Baso, Tjahjo Kumolo yang menyerukan revolusi mental di lingkungan IPDN, terutama dalam rekrutmen praja baru, sempat ditanya wartawan RRI terkait Daerah Istimewa Minangkabau. Untuk ini, ia menyatakan, Sumatera Barat memang punya jati diri yang harus dilestarikan.
"Soal prosesnya itu, apakah masuk dalam Otonomi Khusus atau masuk ke dalam wilayah pembinaan adat yang ada ruang untuk membikin peningkatan sebagai daerah adat dan daerah pariwisata, Kemendagri akan membuka diri," kata Tjahjo Kumolo. Sebelumnya, ia juga memuji Sumbar sebagai daerah yang akan akan history perjuangan bangsa. (***)
0 Comments