Ketua DPRD Sumbar Harapkan Silat Masuk Kurikulum Tambahan di Sekolah

BACA JUGA : Komisi III DPRD Sumbar (Sumatera Barat) melaksanakan Rapat Kerja Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Pembahasan Masalah Sewa / Kontrak Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .

BACA JUGA : BEM Sumbar menyatakan menolak pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

BACA JUGA : Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mendatangi DPRD Sumbar menolak pengesahan RKUHP.

BACA JUGA : Sekretaris DPRD Sumbar Raflis, S.H. MM. Menerima Kunjungan Anggota DPRD Kota Padang Sidempuan di Kantor DPRD Sumbar.

IMPIANNEWS.COM

Payakumbuh --- Pencak silat direncanakan akan masuk kurikulum tambahan di sekolah. Wacana itu mengapung saat pelantikan Pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumbar yang berlangsung di Payakumbuh, Sabtu (11/6/2022).

Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Syaifullah mengakui iven-iven silat tradisi Minangkabau akhir-akhir mulai sepi akhir-akhir ini. Langkah strategis untuk melestarikan silat tradisi perlu dilaksanakan.

Menurut Ketua DPRD Sumbar Supardi, pemerintah daerah perlu memasukkan pencak silat dalam kurikulum tambahan di sekolah. Terutama, katanya, pada jenjang pendidikan dasar (SD) dan menengah pertama (SMP).

Syaifullah sependapat, salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan memasukan silat tradisi dalam kurikulum pendidikan. Pihaknya perlu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumbar agar silat tradisi dilestarikan dari generasi ke generasi,

“Mestinya dimasukan sebagai kurikulum tambahan. Ini bisa menjadi salah satu upaya pemerintah daerah memperhatikan kelestarian silat,” kata Supardi.

Menurutnya, iven-iven silat mulai sepi saat sekarang. Kondisi ini dikhawatirkan akan menggerus kelestarian olahraga yang telah masuk dalam situs warisan budaya dunia ini

Sejumlah massa aksi ujuk rasa gagal bertemu dengan anggota DPRD Sumbar.

Tim WCU UNP Menjalin Kerjasama dengan UMPEDAC (Universiti Malaya Power Energy Dedicated Advanced Center) Universiti Malaya.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi, sosialisasikan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2019.