PRRI bukan merupakan pemberontakan, melainkan protes anak negeri ini atas kebijakan pusat yang melupakan daerah.

IMPIANNEWS.COM

PAYAKUMBUH — Ketua DPRD Sumbar Supardi tegas mengatakan kalau PRRI bukan pemberontakan yang ingin mendirikan negara sendiri, melainkan koreksi terhadap pemerintah pusat terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat luar ibu kota.

BACA JUGA : Ketua DPRD Sumbar Supardi silaturahmi dengan Forum Wartawan Parlemen.

Hak tersebut disampaikan Supardi saat memberikan sambutan di depan ratusan siswa se- Payakumbuh, Senin (30/5/2022), di Aula Fakultas Pertanian Universitas Andalas Payakumbuh.

Selain ketua DPRD Sumbar, sebagai narasumber juga hadir Asril Caniago dan kepala dinas Sosial Payakumbuh Yuswandi.

BACA JUGA : DPRD Sumbar gelar rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian laporan reses dan penutupan masa persidangan pertama tahun 2022 - 2023 serta pembukaan masa persidangan ke ll tahun 2022/2023.

Lebih jauh dikatakan Supardi dalam acara penguatan nilai kepahlawanan dan keperintisan melalui guru serta siswa, jika saja PRRI itu merupakan pemberontakan, maka semua komponen yang terlibat akan dimasukkan dalam kategori garis hitam, namun tidak untuk PRRI.

“PRRI bukan merupakan pemberontakan, melainkan protes anak negri ini atas kebijakan pusat yang melupakan daerah, sementara kita semua ikut berjuang untuk kemerdekaan, dan itu dimaklumi pemerintah pusat, sehingga PRRI tidak bagian dari pemberontakan,” tegas Supardi.

Pernyataan Supardi disambut tepuk riuh peserta, dan semua merasakan kalau masyarakat Sumatera Barat bukan pembangkang, melainkan cerdas dalam menyikapi keadaan.

BACA JUGA : Komisi III DPRD Sumbar (Sumatera Barat) melaksanakan Rapat Kerja Bersama Mitra Kerja Dalam Rangka Pembahasan Masalah Sewa / Kontrak Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .

Supardi juga dengan tegas mengatakan, kalau masyarakat Sumatera Barat sangat nasionalis dan bisa menerima perbedaan, serta sangat tolerans.

“Masyarakat Sumatera Barat atau Ranah Minang sangat tolerans, jadi kalau ada yang mengatakan kita tidak tolerans dan kurang nasionalis itu tidak, yang benar kita amat nasionalis dan tolerans,” tegas Supardi

BACA JUGA : BEM Sumbar menyatakan menolak pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Acara penguatan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan tersebut berjalan dengan antusias para peserta, sehingga waktu berjalan tidak terasa.

Salah seorang siswi peserta Wati, mengatakan jika acara tersebut sebaiknya dilaksankan secara berkelanjutan, sehingga bisa menanamkan rasa hormat pada pendahulu, dan bisa menumbuhkan rasa nasionalisme.

“Saya berharap acara seperti ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, dan terimakasih pada pak Supardi yang telah memberikan perhatian untuk menambah wawasan kami,” tukuk Siswi tersebut.(**)

Point-Point untuk memajukan pariwisata kebudayaan, akan menjadi rujukan DPRD Sumbar pembahasan Rancangan Perubahan APBD tahun 2022, atau APBD induk 2023

Komisi III DPRD Sumbar, mengajak masyarakat memanfaatkan Program 5 (lima)

DPRD Sumbar Menerima Nota Jawaban Gubernur tentang Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.