PADANG – Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat memberikan lapor dan evaluasi serta rekomendasi atas kinerja Pemprov Sumbar tahun 2021. Salahsatunya tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi berdasarkan temuan BPK terutama pencegahan dan penanganan covid 19 di BPBD belum lunas.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat minta kepatuhan standar pelayanan publik dan transparansi publik.
“Kita meminta agar dilakukan berbasis IT, APBD harus dipublikas di website resmi milik Pemprov Sumbar,” ujar Hidayat saat konferensi pers Refleksi Kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dan Harapan di 2022 di ruang fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Senin, 3 Januari 2022.
Menurut Hidayat, pihakhya juga mengingatkan banyak aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak termanfaatkan dan terkelola baik.
“Kami ingatkan, agar optimalisasi pengelolaan aset daerah. Terserah mau dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Penting bisa menambah penerimaan daerah,” ujar Hidayat sembari meminta gubernur tidak banyak berbasa – basi harus sesuai ucapan dengan perbuatan.
Anggota Fraksi Gerindra Sumbar Khairuddin Simanjuntak mengatakan, pihaknya mendorong, agar Pemprov Sumbar lebih optimal mensosialisasikan beasiswa Rajawali, karena dinilai belum optimal.
“Kita pernah mendengar ada masyarakat di kampung- kampung tidak mengetahui adanya beasiswa Rajawali. Temuan ini sangat memiriskan, kok program bagus seperti ini tidak diketahui masyarakat luas,” Khairuddin Simanjuntak
Anggota Fraksi Syafruddin mengatakan, pengelolaan pendidikan menengah mengamanatkan pembentukan kurikulum berkearifan lokal.
“Untuk penguatan karakter dan nilai nilai ABS- SBK dikalangan siswa pendidikan menengah,” ujar Syafruddin mengaku di komisinya ada dari haram jadah sampai sajadah.
Anggota Fraksi Gerindra Mario Syahjohan mengatakan, masih terdapat sejumlah proyek mangkrak tidak sesuai spesifikasi. Seperti pembangunan gedung kebudayaan dan termasuk beberapa kegiatan penggadaan barang dan jasa.
“Kami akan mempertajam bersama Komisi serta pihak inspektorat, BPK dan lembaga lainnya, agar dapat semua dikalkulasikan secara jernih untuk kemudian diambil sikap tegas kepada pihak dinilai lalai dalam mengelola keuangan daerah,” ujar Mario Syahjohan.
Anggota Fraksi Gerindra Jasma mengatakan, pihaknya menemukan penggadaan itik tidak sesuai ketentuan, kandang dan vaksin tidakbqda, serta pengadaan sapi tidak lengkap..
“Terkuras sia- sia uang rakyat, karena banyak temuan sapi sudah ada mati dan itik tak bertemu wujudnya dilapangan, maka kebangkitan perekonomian masyarakat, karena pandemi sangat jauh dari harapan,” ujar Jasma.
Sekretaris DPD Gerinda Sumbar Evi Yandri mengatakan, pihaknya mengapresiasi sekaligus mengkritisi kebijakan Pemerintah Daerah, karena Gerindra selalu berdiri tegap memperjuangkan aspirasi rakyat dan memastikan aspirasi rakyat terlaksana.
“Kita sesuai arahan, diminta untuk mendorong dan membantu serta mendukung full program dan kegiatan gubernur dan Pemprov Sumbar bertujuan kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Evi Yandri owner Durian Rajo ini.
Lanjut Evi Yandri, pihaknya tidak segan memberikan masukan, saran dan kritikan solutif dan kontruktif kepada Gubernur dan Pemprov Sumbar untuk percepatan pembangunan daerah.
“Seandainya kami berada di Pemerintahan kami tidak serta merta manut dengan Pemerintah dan seandainya diluar Pemerintahan kamu tidak asal kritik tetapi memberikan solusi,” ujar Evi Yandri.
Adapun berbagai macam temuan Fraksi Gerindra masalah tata kelola pemerintahan masih jauh bersih dan baik. Lemahnya eksekutif kontrol memastikan pelaksaan program dan kegiatan.
Gubernur diminta memegang tanggungjawab langsung pembebasan lahan dan memastikan kelanjutan pembangunan jalan tol Padang- Pekan Baru tetap berjalan.
( ** )
.webp)