Sumbar Andalkan "Vaksinasi Terpusat", Demi Tingkatkan Jumlah Masyarakat Tervaksin

IMPIANNEWS.COM

Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih mengandalkan vaksinasi terpusat di provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang mendapatkan suntikan vaksin COVID-19.

"Pelaksanaan vaksinasi terpusat cukup efektif untuk meningkatkan capaian. Pada 30 Oktober 2021 kita lakukan gerakan Sumbar Sadar Vaksin dengan target 100 ribu orang, tercapai 105 ribu lebih," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat memaparkan evaluasi pelaksanaan vaksinasi pada Rapat Forkopimda Provinsi Sumbar Bersama Panglima TNI dan Kapolri di Auditorium Gubernuran, Rabu (3/11/2021).

Selain gerakan vaksinasi yang diinisiasi Forkopimda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, vaksinasi terpusat juga digelar oleh berbagai pihak seperti universitas hingga partai politik.

"Saat ini posisi vaksinasi Sumbar untuk dosis I sudah naik signifikan. Dari awalnya peringkat dua dari bawah, sekarang sudah naik tujuh tangga dengan capaian 37,44 persen dari sasaran 4,4 juta," ujarnya.

Namun untuk vaksinasi tahap II diakui masih relatif rendah 17,51 persen sehingga menjadi perhatian serius untuk peningkatannya ke depan.

Berdasarkan Kabupaten/kota peningkatan capaian vaksinasi signifikan terlihat pada Kota Padang Panjang, Bukittinggi, Sawahlunto dan Kota Padang. Bahkan untuk Padang Panjang, capaian sudah mencapai 79.95 persen sehingga masuk pada PPKM level I.

Sementara daerah yang capaiannya masih rendah diantaranya Agam, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Tanah Datar dan Mentawai. "Ini akan kita dorong dilakukan penguatan bersama Forkopimda," katanya.

Sementara untuk antisipasi Natal dan Tahun Baru, Pemprov Sumbar berharap seluruh pemangku kepeningan bisa menjaga kondisi yang sudah mulai membaik. "Kita sudah punya Perda Nomor 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, tinggal penerapan dan pengawasan pelaksanaan. Kita juga upayakan menghindari kerumunan dan meningkatkan kedisiplinan prokes," katanya.

Gubernur juga telah menyurati Bupati dan Walikota untuk mewajibkan syarat vaksin untuk wisatawan yang ingin masuk ke objek wisata.

Sementara itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan kondisi penyebaran COVID-19 secara umum di Indonesia sudah mulai terkendali. Rata-rata laju harian berada di bawah angka 1000.

"ni kemajuan luar biasa berkat kerja keras dari semua pihak. Pengendalian laju angka harian itu berdampak pada positivity rate berada di bawah 1. Ini jauh di bawah garis batas WHO. Indonesia berada pada posisi I terbaik di Asia Tenggara dalam pengendalian COVID-19," katanya.

Indonesia sudah membuka ruang bagi wisatawan untuk masuk berwisata tetapi penegakan aturan terutama protokol kesehatan tidak boleh kendor. Kegiatan mengakibatkan kerumunan tetap harus diwaspadai karena ada risiko peningkatan kenaikan COVID-19. Kita juga harus mengantisipasi kenaikan laju harian COVID-19 yang terjadi di Eropa akibat varian baru," ujarnya.

Ia menyorot beberapa daerah di Sumbar yang meskipun laju harian COVID-19 menurun, tetapi tingkat kematian juga meningkat di atas rata-rata nasional.

"Ini perlu dilakukan langkah-langkah khusus. Biasanya yang meninggal usia rentan, lansia karena itu vaksinasi adalah solusi terbaik untuk terus didorong," katanya.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan beberapa negara di Eropa saat ini memasuki gelombang III COVID-19. Padahal sudah negara maju dengan fasilitas kesehatan yang baik, tenaga kesehatan baik. 

Inggris, Belanda dan Jerman capaian vaksinasinya sudah 65 persen tapi tetap masuk gelombang III. Singapura bahkan sudah 80 persen vaksinasi tetapi masih ada masalah dengan virus varian baru. Ternyata mereka sama dengan kita, melakukan penurunan level, relaksasi kegiatan masyarakat disertai kendornya protokol kesehatan. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita di Indonesia. Protokol kesehatan tidak boleh kendor," katanya.

Ikut hadir dalam kegiatan itu Wakil Ketua DPRD Sumbar, Forkopimda Provinsi Sumbar, Walikota Padang beserta jajarannya hadir secara langsung, dan Bupati /walikota Se-Sumbar menghadiri secara virtual, rektor perguruan tinggi, direktur rumah sakit, OPD terkait, dan instansi vertikal, serta organisasi masyarakat.***

Sumber: Biro Adpim Setdaprov Sumbar

Post a Comment

0 Comments