IMPIANNEWS.COM
Oleh : Rida Nurfarida,SE
Penyedia jasa dan barang layanan publik, BUMN mengalami kerugian yang tidak kentara, tak main-main jumlah kerugian nya pun bernilai fantastis. Dilansir dalam finance.detik.com, PT.Garuda Indonesia mengalami kerugian hingga Rp.43 triliun. Utang PLN pun terkonfirmasi saat ini senilai Rp.500 triliun, ditambah lagi perusahaan konstruksi BUMN PT.WASKITA KARYA (Persero) juga merugi hingga Rp.7,3 triliun (economy.okezone.com), PT KAI pun mengalami kerugian sebesar Rp.303,4 miliar.
Bahkan Erick Tohir menyembutkan bahwa terdapat 9 klaster perusahaan plat merah yang mengalami kerugian, penurunan terbesar di pimpin klaster migas dan energi senilai Rp.193 triliun, berikutnya klaster infrastuktur yang turun hingga Rp.71 triliun, kemudian klaster pariwisata turun Rp.55 triliun, lalu ada klaster jasa keuangan turun hingga Rp.39 triliun, klaster telekomunikasi turun Rp.36 triliun, klaster minerba turun Rp.14 triliun, logistik turun Rp. 11 triliun , danareksa PPA turun Rp. 4 triliun dan manufaktur turun Rp. 4 triliun (tempo.com).
Keprihatinan terhadap perusahaan BUMN yang semakin merugi dan berutang tiap tahunnya menggambarkan bahwa orientasi untung dan rugi yang selama ini menjadi landasan tolak ukur sebagaimana korporasi swasta yang mencirikhaskan kapitalisme adalah sebuah kesalahan. Dalam ekonomi kapitalisme solusi yang digiring untuk menyelesaikan permasalahan tidak akan pernah keluar dari yang namanya utang dan investasi asing. Terlebih negara pun menjadi sasaran sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menanggung kerugian ini, yang pada akhirnya harus mengeluarkan dana talangan untuk menutupi kerugian ini.
Jikalau APBN negara tidak mampu menutupi nya maka privatisasi dan investasi asing yang akan menjadi solusi nya.akibatnya jika Perusahaan plat merah sudah jatuh ke tangan asing atau sudah di privatisasi Otomatis rakyat pun yang akan merasakan akibatnya. Disini akan terlihat bahwa tidak akan ada lagi jaminan negara bagi rakyat dalam memenuhi kebutuhannya, jika sudah demikian maka rakyat pun harus memenuhi segala kebutuhan nya sendiri karena transaksi nya sudah dengan para korporasi bukan dengan negara lagi.
Maka dari itu jelas sekali problema yang terjadi dalam perusahaan BUMN ini tidak lain ditimbulkan karena adanya salah urus dalam mengelola perusahaan-perusahaannya. Asas kapitalisme ini lah akar dari permasalahan yang bermunculan dalam perusahaan BUMN yang nantinya akan berpeluang terjadi penjajahan Ekonomi, sehingga rakyat akan semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.seperti air,listrik ,gas dan sebagainya.
Berbeda halnya dengan Islam dimana harta milik negara ini dipandang sebagai sebuah izin dari sang Khaliq pemilik alam semesta ini yakni Allah SWT yang pemanfaatannya berada ditangan negara, Islam pun mengatur batasan yang jelas terkait harta yang dimiliki dan dikelola oleh negara, mana harta yang boleh dimiliki individu dan harta yang dimiliki oleh umum.
Harta yang dimiliki negara digunakan untuk berbagai kebutuhan negara dalam memenuhi kewajibannya dalam mengurus rakyat seperti gaji pegawai, pembangunan sarana prasarana publik dan sebagainya. Sedangkan harta milik umum tidak boleh negara memberikan nya kepada seseorang pun seperti air, garam, minyak, listrik , komunikasi , transportasi dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan rakyat secara luas.
Terkait pembelanjaan dan pemgembangan harta negara hanya boleh dilakukan di sektor-sektor yang disyariatkan. Negara dilarang mengelola dan membelanjakan harta di sektor yang diharamkan oleh Allah seperti utang riba, privatisasi milik umum.
Sudah jelas lah bahwa keberadaan harta negara dan kepemilkan umum ini tidak lain hanya untuk meriayah rakyat. Agar setiap rakat merasakan terpenuhi segala kebutuhanya bukan lagi untung dan rugi yang menjadi landasan negara. Dengan demikian Islam sejatinya adalah solusi tuntas bagi permaslahan BUMN ini. Seperti halnya khalifah umar bin khatab yang senantiasa akan berhati hati dalam mengelola dan menggunakan harta negara dan harta milik umum.
Sudah saatnya kita beriman kepada islam sepenuhnya agar tidak ada lagi penjajahan, terutama penjajahan ekonomi kalau kita mau menggunakan sistem islam. Sebagaimana firman Allah swt : _" ..Dan sekali- kali Allah swt tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."_ (Tqs.An-nisa:141) .
_Wallahualam_
