IMPIANNEWS.COM
Lima puluh Kota, --- Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti Rakor Virtual Evaluasi Pilkada Serentak tahun 2020 dengan Menko Polhukam RI di Aula Dinas Kominfo Ibuh Payakumbuh, Senin (14/12/2020)
Rakor dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota serta didampingi kepala OPD terkait. Pelaksanaan rakor dengan Pemerintah Daerah secara virtual ini dihadiri oleh Mendagri, Menko Polhukam, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Gubernur DI Yogyakarta selaku tuan rumah dalam rakor ini.
Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa Pilkada yang sudah di rencanakan setahun lalu ini yang pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan September 2020 harus diundur ke tanggal 09 Desember 2020 dikarenakan pandemi Covid-19.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa 92% masyarakat yang tinggal di daerah akan mengadakan Pilkada serentak dan diperkirakan 83% masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam pilkada tersebut. Menurut data KPU partisiapasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada pun meningkat dari tahun ke tahun, sebelumnya 51% hingga menjadi 75%.
Dari hasil pemantauan di beberapa daerah, Pilkada yang dilaksanakan secara serentak ini dinilai aman dari gangguan konfensional, berbagai bentuk pelanggaran dan taat dalam menegakan protokol kesehatan covid-19. Sehingga tidak ditemui permasalahan yang terlalu berarti dalam pelaksanaan Pilkada ini. Walaupun ada beberapa permasalahan pelanggaran protokol kesehatan pada saat pendaftaran pasangan calon yang akan maju dalam pilkada, di karenakan para pasangan calon membawa massa yang cukup banyak pada saat pendaftaran dan begitu pula halnya pada masa kampanye. Hal ini pun sudah ditindaklanjuti serta menjadi bahan evaluasi bagi kita semua.
Pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam RI Mahfud MD menyampaikan bahwa Pilkada yang pada awalnya ditakutkan menjadi penyebab munculnya cluster baru dalam penyebaran Covid-19, namun Alhamdulillah sampai hari ini hal tersebut tidak terjadi.
Lebih lanjut Mahfud MD juga menyampaikan bahwa ada atau tidaknya Pilkada ini bukan menjadi tolak ukur dalam peningkatan ataupun penurunan kasus Covid-19, namun kedisiplinan dalam menegakan prokol kesehatan justru lebih menentukan. Pengaturan jam kununjungan dalam proses pelaksaan Pilkada tahun ini harus kita apresiasi, karena hal tersebut sangat membantu dalam mengurangi kerumunan masyarakat yang akan memberikan hak suaranya pada Pilkada di TPS.
Mahfud MD memperkirakan sekitar 83% sampai 86% TPS sangat mematuhi protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana himbauan yang telah disampaikan sebelumnya.
Namun hal ini belumlah akhir dari pilkada, karena masih ada beberapa tahapan lain yang perlu diperhatikan hingga prosesi pelantikan pasangan calon terpilih dalam Pilkada ini selesai. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pilkada ini, masih diharapkan partisipasinya sampai proses pelantikan pasangan calon yang meraih jumlah suara terbanyak selesai dilantik.(014)
0 Comments