Impiannews.com ( Padang)
Komisi IV DPRD Sumbar melaksakan rapat dengar pendapat dengan PUPR Sumbar, dan HutamaKarya menyangkut Aspirasi masyarakat Limapuluh Kota yang merasa dirugikan dengan pembangunan jalan toll ruas IV Jalan Payakumbuh-Pangkalan.
Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin oleh Lazuardi dari komisi IV yang didampingi anggotanya Syawal datuk Putih dan Desrio putra Dari partai Gerindra yang, Senin 9 November 2020 diruangan khsusus I DPRD Sumbar.
Lazuardi melihat masalah pembangunan ruas IV jalan Tol dari Payakumbuh sampai Pangkalan masih ada polemik, dimana peta lokasi pembangunannya menggusur lahan permungkiman dan lahan pertanian.
jika dilanjutkan penggusuran lahan pertanian dan perumahan rakyat, masyarakat akan terkena dampak kerugian yang sangat besar atau masyarakat sengsara. Masyarakat Lima Puluhkota tersebut didampingi Walhi melihat bahwa pembangunan toll ruas IV dapat dikaji ulang setidaknya masyarakat tidak dirugikan dengan keberadaan pembangunan jalan toll tersebut. Keinginan masyarakat pembangunan jalan toll tetap berlanjut tanpa mengganggu perekonomian masyarakat setempat. Ungkap lazuardi
Saat Rapat dengar pendapat tersebut Iwan dari Hutama Karya mengeluarkan, basicdisegn. Dia mengatakan. bahwa basicdesign merupakan perencanaan awal pembangunan jalan toll dan tidak perlu masyarakat khawatir,” ucap Iwan
Sementara itu Yoni candra Ketua Walhi melihat dari Peta detail pembangunan Jalan toll ruas IV bisa mengancam perekonomian karena patok pancang jalan toll itu menggusur persawahan dan rumah padat penduduk.
Masyarakat berharap agar pembangunan jalan toll tetap berjalan tanpa menghabiskan mata pencaharian dan menggusur perumahan padat penduduk. Yoni berharap kepada pemerintah untuk bijak dalam menentukan patok - patok ruas IV jalan toll Payakumbuh ke Pangkalan. Sehingga pembangunan berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk Masyarakat dan pemerintah.
Dari rapat yang berlangsung alot tersebut. jurnalis sumbar melihat ada terdengar dari Hutama Karya sebagai pelaksana dan konsultan jalan tol Padang-Pekanbaru mengatakan keberatan untuk menggeser patok tersebut karena akan memakan dana lebih dari perencanaan awal.
Sementara Kepala Dinas PUPR Lima Puluh Kota yunire yunirman mengungkapkan, belum sepenuhnya memgetahui tentang patok ruas IV jalan Toll Payakumbuh ke Pangkalan karena selama ini PUPR hanya mendapatkan keterangan tentang proyek besar ini, melalui rapat dan sosialisasi bersama kepala daerah saja. Sehingga foto bidang secara detail belum melihat.
Desrio mengatakan bahwa proyek di sumbar harus mengikuti mekanisme kearifan lokal sehingga ada gejolak dikemudian hari.
Desriomengingatkan jangan terjadi seperti pembangunan Jalan toll Padang Pariaman, dimana sekarang pembebasan lahan sudah selesai tapi kelanjutan proyek pembangunan juga akhirnya terhenti alias terbengkalai,” ujar Desrio putra dari partai Gerindra.
Hadir dalam dengar pendapat DPRD SUMBAR dengan PUPR. Hutama Karya, dinas PUPR Sumbar, PUPR Kab. Lima Puluh Kota dan Walhi. (Ay)
.webp)