DPRD Sumbar gelar rapat paripurna dalam rangka penetapan APBD tahun 2021

Impiannews.com ( Padang)

 Rancangan APBD tahun 2021 disampaikan Gubernur kepada DPRD KUA- PPAS tahun 2021 disepakati DPRD dan Pemerintah Daerah. Aspek pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah, Rabu, (25/11/2020)  di ruang utama sidang paripurna DPRD sumbar.

Proyeksi pendapatan rancangan APBD 2021 Rp. 6.473.844.982.429 terdiri PAD Rp 2.289.889.031.451, pendapatan transfer Rp 4.150.917.683.000 dan lain- lain pendapatan sah Rp 33.038.267.978.

Aspek belanja daerah disediakan anggaran Rp 6.730.206.648.425 digunakan belanja operasi Rp 5.109.931.614.502, belanja modal Rp 576.952.388.987, belanja tak terduga Rp 84.814.953.389 dan belanja transfer Rp 902.146.205.551.

Sedangkan pembiayaan daerah dari penerimaan pembiayaan SILPA Rp 220.000.000.000 dan pengeluaran pembiayaan digunakan tambahan penyertaan modal Rp. 20.000.000.000.

“APBD Sumbar 2021 merupakan APBD krusial, karena APBD terakhir Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2016- 2021 untuk mewujudkan visi dan misi dan program strategis dijabarkan RPJMD Sumbar tahun 2016- 2021,” ujar Supardi

Anggaran di prioritaskan memenuhi target kinerja RPJMD belum tercapai, karena pandemi, maka sesuai Permendagri nomor 64 tahun 2020, alokasi anggaran 2021 digunakan penanganan pendemi covid 19.

“Penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi,” ujarnya lagi.

Pembahasan dilakukan Badan anggaran bersama TAPD dan OPD- OPD, proyeksi PAD Rp 30.000.000 peningkatan penerimaan bersumber Pajak Daerah, Retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain- lain PAD yang sah.

“Pendapatan transfer turun, kerena berkurangnya penerimaan DBH Rp 2.155.894.300 dari pos lain peningkatan Rp. 3.000.000.000,” tambahnya.

Total pendapatan daerah APBD 2021 Rp 6.518.722.813.929. Terduru PAD Rp 2. 333 .922. 757. 251, pendapatan transfer Rp 4.148.761.788.700 dan lain- lain pendapatan Rp 38.267.978.

Kinerja BUMD, terutama Bank Nagaru perlu jadi perhatian bersama, NPL sampai oktober 2020 diatas Rp 657 milyar, rektrukturisasi kredit Rp 2.1 triliun sebagian kredit macet dan ekspansi kredit melambat.

PT Jamkrida peran komisaris dan dewan pengawas perlu diberdayakan untuk mendorong kinerja. Claim asuransi dari kredit macet Rp 21.6 milyar menunjukkan kurang kehati- hatian pemberian penjaminan

“Kinerja BLUD RSUD milik Pemda belum sesuai harapan, Banggar mendorong peran dewan pengawas untuk meningkatkan kinerja BLUD RSUD,” ujarnya.(Ay)