Menhan Prabowo Jabatannya Terancam Dicopot Setelah Kunjungan Kerja ke AS dan Prancis?

 Menhan Prabowo Jabatannya Terancam Dicopot  Setelah Kunjungan Kerja ke AS dan Prancis?

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. /ANTARA/Aditya Pradana Purba/

IMPIANNEWS.COM (Jakarta).

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto">Prabowo Subianto pekan ini disibukkan dengan kunjungannya ke Amarika Serikat dan Prancis.

Pertama, demi memenuhi undangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Menhan Prabowo Subianto">Prabowo Subianto akhirnya terbang ke negeri Paman Sam itu.

Kunjungan Prabowo ke AS dijadwalkan kurang lebih selama 4 hari, mulai dari tanggal 15 sampai 19 Oktober 2020 lalu.

Kunjungannya ini pun mencuri perhatian media luar negeri. Prabowo menjadi perhatian publik luar negeri karena salah satu isu mengenai pelanggaran HAM yang ia lakukan saat menjadi anggota TNI.

Amnesty Internasional misalnya mengecam keputusan Departemen Luar Negeri AS yang memberikan Visa bagi Prabowo mengunjungi Washington.

Akan tetapi, Deplu AS tak peduli, sebab kunjungan Prabowo ini penting bagi kerja sama pertahanan Washington-Jakarta.

Menhan Prabowo Subiatano (kanan) saat melakukan pertemuan dengan Menhan AS Dr.Mark T.Esper Dok.Menhan

"Prabowo adalah menteri pertahanan yang ditunjuk oleh presiden Indonesia Jokowi yang dua kali terpilih, dimana Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," ucap seorang pejabat Pentagon yang tak mau disebut namanya seperti dikutip dari The New York Times, dikutip dari PortalSurabaya.com dilansir impiannews.com pada 21 Oktober 2020.

“Dia adalah teman kita, dari kemitraan yang sangat penting, dan penting bagi kita untuk terlibat dengannya dan memperlakukannya sebagai mitra,” imbuhnya.

Rupa-rupanya kegigihan Amerika Serikat mengundang Prabowo ke Pentagon memang ada sebabnya.

Sehari sebelum kedatangan Prabowo, sekutu-sekutu utama AS yang tergabung dalam Five Eyes yakni Australia, Kanada, Inggris Raya, dan Selandia Baru mengadakan pertemuan virtual pada 16 Oktober 2020.

Kemudian, Menhan Prabowo Subianto">Prabowo Subianto juga diketahui telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menhan Prancis Florence Parly di Kantor Kementerian Pertahanan Prancis di Paris, Rabu 21 Oktober 2020

Dikutip PortalSurabaya.com dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar RI Paris yang diterima ANTARA, Kamis 22 Oktober 2020, kedua Menhan dalam pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi dan dinamika kawasan Indo-Pasifik.

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Prancis, Florence Parly, di Kantor Kementerian Pertahanan Prancis di Paris , 21 Oktober 2020. kemlu.go.id

Lantaran selain memiliki teritori, sekitar 1,6 juta warganya juga berada di Kawasan Indo-Pasifik.

Selanjutnya, melalui konteks ini, kedua menteri juga menegaskan pentingnya untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.

Tak disangka, kedua Menhan secara khusus membahas kerangka kerja sama pertahanan ke depan.

Disambut baik oleh kedua Menhan, berbagai kemajuan yang sudah dicapai dalam mempererat kerja sama pertahanan kedua negara tahun 2020 ini, juga termasuk dalam upaya memajukan industri pertahanan Indonesia.

"Saya mencatat kemajuan yang cukup pesat dari kemitraan strategis Indonesia-Prancis di bidang pertahanan dalam setahun ini.

Indonesia ingin terus mengembangkan kerja sama dengan Prancis di berbagai sektor pertahanan termasuk dalam memperkuat alutsista TNI dan memajukan kapasitas industri pertahanan Indonesia sebagai bagian dari global production chain produk alutsista," kata Prabowo Subianto">Prabowo Subianto.

Pada Januari 2020 lalu, kedua Menhan sebelumnya sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama Bidang Pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA).

Perjanjian itu diketahui akan memayungi kerja sama pertahanan secara komprehensif.

Kerja sama di berbagai bidang: pendidikan dan latihan militer, keamanan maritim, pemberantasan terorisme, pengembangan industri pertahanan, sampai penguatan kapasitas dalam penanganan bencana seperti pandemi COVID-19 yang saat ini melanda kedua negara itu.

Kedua Menhan dalam kaitannya dengan hal itu, meminta agar tim perunding dapat segera menyelesaikan DCA, agar bisa ditandatangani oleh kedua menteri pada akhir tahun ini, sebagai bagian dari peringatan HUT 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Pertemuan kedua menteri pertahanan yang kedua kalinya tahun ini menunjukkan semakin intensifnya komunikasi dan kerja sama pertahanan kedua negara.

“Di tengah pandemi, yang mengharuskan berbagai kegiatan tertunda, kerja sama Indonesia-Prancis di bidang pertahanan semakin erat,

tidak saja terlihat dari intensitas komunikasi kedua menhan namun juga dengan kegiatan kelompok kerja strategic defense equipment cooperation yang sudah dua kali tahun ini,” kata Dubes RI, Arrmanatha Nasir, dikutip PortalSurabaya.com dari Antara, Jumat 23 Oktober 2020.

Kerja sama antara Indonesia dengan Prancis di bidang pertahanan selama ini dilandaskan kesepakatan kedua negara pada tahun 2017.

Kesepakatan yang melalui Letter of Intent (LoI) atau Pernyataan Kehendak untuk peningkatan kerja sama pertahanan termasuk kerja sama kelautan dan keamanan maritim.

Sejak 2013, pada setiap tahunnya, kerja sama pertahanan bilateral di beberapa bidang seperti pelatihan dan pendidikan, saling kunjung, serta pemberantasan terorisme telah dibahas melalui forum Dialog Pertahanan Indonesia-Prancis (Indonesia-France Defense Dialogue/IFDD).

Akan tetapi, baru-baru ini sejumlah relawan Jokowi yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), memaparkan hal yang mengejutkan.

Bagaimana tidak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk segera melakukan reshuffle kabinet dan mencopot sejumlah menteri yang merusak visinya, yang disampaikan oleh kelompok Baranusa.

Menurut Ketua Baranusa Adi Kurniawan, terdapat sejumlah menteri Jokowi di periode kedua yang menjadi pengganggu dan harus diganti sebelum Indonesia semakin terpuruk.

"Harus dievaluasi dan lakukan reshuffle kemudian benahi sistem kinerjanya," kata Adi Kurniawan kepada wartawan, yang dikutip PortalSurabaya.com pada Kamis 22 Oktober 2020.

Adi menegaskan bahwa soal ekonomi perlu disoroti, yang dianggapnya paling substansi karena diperiode kedua pemerintahan Jokowi menjadi rusak karena salah pilih menteri.

"Akhirnya rakyat yang dikorbankan. Pecat para menteri yang gagal dan stop korbankan rakyat," ujar Adi.

Tak tanggung-tanggung, ia juga membeberkan nama-nama menteri yang dianggap Adi membuat rusak visi Presiden Jokowi.

Sebab menurutnya, hampir semua menteri Jokowi saat ini harus diganti kecuali, Menteri PUPR, Mochamad Basuki Hadimuljono.

"Seperti Erick Thohir, Sri Mulyani, Nadiem Makarim, Edhy Prabowo, saya rasa hampir semuanya termasuk Prabowo. Kecuali Menteri PUPR Pak Basuki," kata Adi gamblang.

Tak lupa, Adi pun menambahkan, pihaknya sebagai relawan Jokowi bukan hanya berharap reshuffle ini terjadi, tetapi lebih ke mendesak agar Presiden Jokowi segera melakukannya.

"Situasinya memang harus disegerakan presiden lakukan reshuffle demi memilihkan situasi ekonomi dan politik. Jika tidak, para Menteri yang kami anggap gagal itu akan semakin membuat rusak visi presiden," pungkas Adi.***