Jokowi Kabur Saat Demo UU Cipta Kerja, Rocky Gerung: Mental Pengecut, Harusnya Hadapi Publik
Rocky Gerung kritik absennya Jokowi saat masyarakat hendak menemuinya pada Kamis, 8 Oktober 2020. /Kolase Pikiran rakyat
IMPIANNEWS.COM (Jakarta).
Pengesahan UU Cipta Kerja telah menuai banyak korban dari kedua belah pihak yang kebingungan untuk siapa mereka mengorbankan darah dalam aksi demonstrasi tiga hari terakhir.
Presiden Joko Widodo sebagai penanggung jawa utama terkait UU Cipta Kerja masih tutup mulut terkait pengesahan UU kontroversial ini.
Pengamat politik kenamaan Indonesia, Rocky Gerung juga ikut menyuarakan pendapatnya terkait hal tersebut.
Menurutnya, permasalahan yang dihadapi para petinggi yang mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini bukan sekadar masalah teknis tapi masalah etis.
"Lebih dari soal-soal teknis itu yang orang udah gak peduli lagi, soal yang dituju mata kita adalah, begitu banyak mahasiswa dan demonstran lainnya yang masih ditangkap, kena gas air mata, yang meninggal segala macam, dan presiden nonton dari jauh, kan ini gila nih," tuturnya.
Rocky Gerung mengatakan bahwa ini merupakan penyelewengan moral tertinggi. Ia menilai Jokowi harusnya ada di pusat kekuasaan dan mengatakan bahwa ia yang bertanggung jawab karena yang meminta ini dipercepat.
"Akibatnya apa? Percepatan demonstrasi tidak tertahankan, kan itu konsekuensi yang mesti diambil oleh presiden," ungkapnya.
Seperti yang dikutip impiannews.com lewat Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 9 Oktober 2020, menurut mantan dosen Universitas Indonesia tersebut, ada oknum yang mengarahkan untuk menyalahkan DPR sepenuhnya.
"Kelihatannya ada yang mengarahkan bahwa kesalahan ini sepenuhnya kepada DPR, karena DPR yang mengesahkan, tapi kalau kita urutkan sebenarnya ini harusnya presiden yang bertanggung jawab penuh," tuturnya
"Karena ini adalah hajat dari pemerintah dan presiden," ucapnya menambahkan.
Menurut Rocky Gerung, semua ini adalah keinginan presiden, investasi dan pemulihan ekonomi adalah janji yang Joko Widodo berikan jauh sebelum Covid datang beberapa bulan yang lalu untuk menyelesaikan kekacauan hukum dan membawa Indonesia lari kencang.
"Sekarang dia yang lari terbirit-birit, karena ada isu demonstrasi di istana, jadi mental ini yang tidak bisa dipahami oleh publik, mental pengecut sebetulnya. Sehingga menteri-menteri yang disuruh ngomong," tuturnya.
"Seharusnya presiden terangin tuh apa itu Omnibus Law, kan mesti dia yang nerangin dulu, dia gak mampu nerangkan itu, dia kabur," ucapnya menambahkan.
Rocky Gerung menyayangkan tugas presiden yang seharusnya mengayomi dan sebagai contoh bagi masyarakatnya, justru saat ini malah diam seribu bahasa.
"Presiden itu disuruh oleh konstitusi untuk membahagiakan rakyat atau menjaga rakyat, kan itu perintahnya kan, beri rasa aman, sekarang semua tidak merasa aman, karena masyarakat gak tau mau mengadu kepada siapa itu, Joko Widodo tetap bungkam nyatanya sampai saat ini," ungkapnya.
Menurutnya, sampai saat ini, DPR tetap defensif bahwa UU ini akan bekerja di Indonesia.
"Presiden punya waktu 30 hari, mungkin presiden akan coba-coba nego 30 hari ke depan, tapi toh jika sudah lewat 30 hari itu akan berlaku (juga)," tuturnya.
Rocky Gerung juga mengatakan, semua persoalan ini bukan lagi sekadar kemarahan publik, saat ini presiden telah dicap buruk bagi masyarakat Indonesia.
"Jadi bukan lagi kemarahan publik, tapi publik menganggap ternyata yang disebut sebagai presiden itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab terhadap ucapannya sendiri," ucapnya
"Kan kalau presiden yang bermutu, dalam keadaan ribut sekalipun dia datangi satu kelompok mahasiswa yang sedang demo, saya presiden Indonesia saya ingin terangkan kepada saudara-saudara, tapi kita tahu bahwa dia tak mungkin terangkan itu, karena dia hanya alat dari akumulasi kapital kan," tutup Rocky Gerung.***
