IMPIANNEWS.COM
Lima Puluh Kota, --- Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara virtual dari Ruang Teleconference di Rumah Dinas Bupati Lima Puluh Kota, Selasa (22/09/2020).
Rapat melalui vidio conference tersebut dihadiri oleh Bupati Lima Puluh Kota Ir. H. Irfendi Arbi, MP didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas Kominfo dan OPD terkait lainnya.
Rakernas dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini mengangkat tema tentang "Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional".
Rapat dibuka langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, SE, M.Sc, Ph.D dengan menyampaikan dukungannya untuk mewujudkan pelaporan APBN dan APBNP yang profesional, kredibel, akuntabel dan transparan.
Beliau mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu kerjasama semua pihak terutama dalam menyusun langkah-langkah emergensi dan petunjuk teknis yang fleksibel untuk memperkuat sinergitas menghadapi situasi extraordinary.
“Sinergi yang selama ini dibangun dengan seluruh pemangku kepentingan harus tetap dijaga dan terus ditingkatkan. Apalagi saat negara dalam ancaman ekonomi akibat pandemi Covid-19” ucap Sri Mulyani.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan juga menyerahkan penghargaan kepada Peraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada seluruh Kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah.
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota pun termasuk sebagai salah satu Pemerintah Daerah yang menerima penghargaan WTP 2020 dari Menteri Keuangan secara virtual. Sejak kepemimpinan Bupati Irfendi Arbi, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerima predikat opini WTP dari BPK sebanyak 5 kali berturut-turut.
Kegiatan Rakernas juga diisi dengan talkshow yang menghadirkan beberapa orang narasumber, diantaranya berasal dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Pemerintah Daerah.
Febrio Nathan Kacaribu, selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI membahas tentang respon pemerintah dalam menghadapi wabah Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional dengan mengucurkan dana sebesar 607,65 triliun.
Selanjutnya Andin Hadiyanto, Direktur Jendral
Perbendaharaan Kemenkeu RI menyampaikan materi tentang pengawalan pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19 serta program/kegiatan pemulihan ekonomi nasional.
Salamat Simanullang, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah BPKP RI membahas tentang pengawalan akuntabilitas pelaksanaan APBN dan APBNP, terutama dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Feri Wibisono, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Agung menyampaikan materi tentang resiko hukum dalam kebijakan penanganan Covid-19.
Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno pun ikut menyampaikan materi tentang harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, serta sharing antar daerah dalam terobosan penanganan Covid-19.(014)
