Menlu RI, Tegaskan Indonesia Tak Bisa Jadi Markas Militer Asing
Indonesia membantah dengan tegas klaim Amerika Serikat (AS) yang menyebut wilayah Tanah Air bakal dipakai sebagai salah satu pangkalan militer China.
Bantahan tersebut disampaikan langsung Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Dalam laporan tahunan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon ke Kongres, China menargetkan sejumlah negara termasuk Indonesia, sebagai tempat membangun pangkalan militer.
Pernyataan itu tertuang dalam laporan berjudul "Military and Security Developments Involving The People's Republic of China 2020".
Retno menegaskan, Indonesia menganut sistem politik luar negeri bebas aktif. Maka, sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri itu, wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun.
"Saya ulangi bahwa wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun," kata Retno.
Dalam laporan Pentagon, tak hanya Indonesia yang disebut. Negara lain yang juga diklaim AS disasar China. Yakni, Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan. Tawaran juga diberikan ke Namibia, Vanuatu dan Kepulauan Solomon.
Kamboja bahkan disebut sudah menandatangani perjanjian rahasia yang memungkinkan militernya dipakai China. Tetapi perjanjian rahasia antara China dan Kamboja juga sudah dibantah Perdana Menteri Hun Sen pada 2019.
Tujuan China membangun pangkalan tersebut, menurut AS, guna memungkinkan militer negeri itu (PLA) memproyeksikan dan mempertahankan kekuatan militer pada jarak yang lebih jauh.
Sebelumnya, China memang memiliki pangkalan militer di Republik Djibouti di Afrika, yang dibangun, merupakan satu-satunya pangkalan China di luar negeri.
AS juga menyebut China menggunakan proyek Belt Road Initiative (BRI/OBOR) sebagai perantara, dengan sejumlah negara. Indonesia, turut menjadi pesertanya.
Pentagon juga menyebut soal China yang tengah menggandakan stok hulu ledaknya untuk satu dekade mendatang. Saat ini, China memiliki 200 hulu ledak. Meski hal itu dibantah.
Juru Bicara Kementerian Luar negeri China Hua Chunying menyebut laporan tersebut sangat bias. ***
