Isu Kecintaan Rakyat Timor Leste: Jika ada Kesempatan Kedua, Kami Ingin Kembali ke Pelukan Ibu Pertiwi
Xanana Gusmao
IMPIANNEWS.COM (Timur Leste).
Timor Leste merupakan negara yang tak bisa lepas dari sejarah Indonesia. Negara yang pernah menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu melepaskan diri dari NKRI usai terjadi pemberontakan oleh kalangan elite di sana.
Sebenarnya, Timor Leste yang dulunya bernama Timor Timur lah yang ingin bergabung dengan NKRI pada tahun 1976.
Namun, seiring berjalannya waktu, Timor Leste menilai Indonesia sebagai negara penjajah.
Melalui refrendum yang dimotori Australia dan Portugal, tepat tanggal 30 Agustus 1999 Timor Leste resmi berpisah dari Indonesia.
Kini 21 tahun sudah Timor Leste berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Namun bukannya makmur, Timor Leste malah terpuruk menjadi negara termiskin di dunia.
Meski telah menjadi provinsi ke-27 kala itu, gejolak yang terjadi selama 25 tahun di kawasan tersebut membuat mereka ingin menjadi negara merdeka.
Refrendum pun dilaksanakan dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengakhiri konflik berdarah di sana.
Meski telah mejadi negara merdeka dan terlepas dari Indonesia, Timor Leste baru mendapatkan pengakuan dunia 3 tahun kemudian.
Atau tepatnya pada tahun 2002, selepas referendum diadakan di wilayah yang dulunya bernama Timor Timur tersebut.
Ternyata meski telah menjadi sebuah negara sendiri selama 21 tahun, fakta menarik terungkap akhir-akhir ini.
Banyak isu mengenai warga negara Timor Leste memilih untuk bergabung dengan Indonesia kembali bila diberi kesempatan kedua.
Hal tersebut pun menggemparkan banyak pihak lantaran getolnya warga Timor Leste pada akhir abad ke 20 lalu yang menginginkan kemerdekaan sebagai sebuah negara.
Namun ternyata fakta yang diungkap oleh bank dunia ini menjadi bukti kuat alasan banyak warga Timor Leste ingin kembali ke pelukan Ibu Pertiwi.
Mengutip dari Kompas.com yang melansir dari laporan United National Development Programme (UNDP), Timor Leste berada di peringkat 152 negara sebagai negara termiskin di dunia dari 162 negara.
Hal itu sangat jomplang dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Laman Heritage bahkan menyebutkan skor kebebasan ekonomi Timor Leste adalah 45,9.
Skor tersebut menjadikan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia tersebut menduduki peringkat 171 negara di dunia dalam indeks 2020.
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) di Timor Leste diungkap sebagai sebabnya, lantaran lemah meski ada peningkatan sejak tahun 2009.
Tak hanya itu saja, perekonomian negara tersebut hanya bergantung pada pengeluaran pemerintah.
Sedang dana masuknya hanya diperoleh dari Dana Perminyakan saja.
Dengan kata lain seperti apa yang diungkap dari laporan resmi Bank Dunia tahun 2020, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Timor Leste paling lambat dibanding dengan negara Asia Tenggara lainnya.
Oleh sebab itu, negara dengan nama resmi Republica Democratica de Timor Leste masuk dalam daftar negara paling miskin di dunia.
Angka PDB per kapita Timor Leste diperkirakan akan mencapai 2.356 dollar AS atau sekitar Rp 34,23 juta (kurs Rp 14.532) pada Desember 2020.
Capaian itu masih di bawah pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2019 lalu sebesar 4.174,9 dollar AS atau sekitar Rp 60 juta.
Sejumlah sektor ekonomi Timor Leste sebenarnya masih sangat bergantung pada Australia dan Indonesia, terutama barang-barang impor.
Timor Leste sendiri masih mengandalkan pemasukan dari hasil minyak.
Pada tahun 2019 lalu, produksi minyak Timor Leste mencapai 38 juta barel setara minyak (BOE) yang banyak dikerjasamakan dengan Australia.
Sementara itu, mengutip data Timor Leste Economic Report yang dirilis Bank Dunia pada April 2020, ekonomi Timor Leste bakal semakin terpuruk di 2020 karena pandemi virus corona (Covid-19) dan kondisi politik yang belum stabil.
Pemerintah Timor Leste sudah mencairkan dana sebesar 250 juta dari Petroleum Fund di mana 60 persennya digunakan untuk penanganan Covid-19.
Hambatan lain untuk kebebasan ekonominya adalah korupsi yang merajalela dan tidak efektifnya peradilan, sehingga melemahkan integritas pemerintah ***
