IMPIANNEWS.COM (AS).
Dian Triansyah Djani selaku Presiden Dewan Keamanan PBB asal Indonesia menolak semua resolusi dan permintaan dari pemerintah Amerika Serikat mengenai embargo Iran.
AS meminta agar DK PBB mengembalikan seluruh sanksi PBB kepada Iran, termasuk mengenai embargo senjata dan nuklir.
Penolakan tersebut memancing kemarahan duta besar AS, sehingga ia menuduh lawan mendukung 'teroris'.
Dikutip impiannews.com lewat PortalSurabaya.com dari AP News, Djani membuat pengumuman itu sebagai tanggapan atas seruan untuk mengungkapkan hasil jajak pendapat dari pandangan 11 negara di DK PBB yang beranggotakan 15 orang itu.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bersikeras AS memiliki hak hukum untuk menarik kembali atau 'snapback' sanksi PBB, meskipun Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan besar yang didukung oleh DK PBB.
Semua anggota dewan, kecuali Republik Dominika, telah memberi tahu presiden DK PBB bahwa tindakan pemerintah AS itu ilegal karena Trump menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama, atau JCPOA, pada 2018.
Djani mengatakan kepada para anggota pada akhir pertemuan virtual di Timur Tengah bahwa tidak ada kesepakatan umum di antara anggota dewan.
“Setelah menghubungi anggota dan menerima surat dari banyak negara anggota, jelas bagi saya bahwa ada satu anggota yang memiliki posisi tertentu dalam masalah tersebut, sementara ada sejumlah besar anggota yang memiliki pandangan yang bertentangan,” katanya.
“Menurut saya belum ada konsensus di dewan. Jadi, presiden tidak dalam posisi untuk mengambil tindakan lebih lanjut," tambah Djani.
Misi AS untuk PBB kemudian mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan AS 'memiliki dasar hukum yang kuat untuk memulai pemulihan sanksi' di bawah resolusi Dewan Keamanan yang mendukung kesepakatan nuklir 2015.
“Fakta bahwa beberapa anggota dewan menyatakan ketidaksepakatan dengan posisi hukum kami dalam pertemuan informal (pertemuan virtual) tidak memiliki efek hukum,” kata misi tersebut.
Pernyataan Pompeo muncul ke PBB setelah Dewan Keamanan dengan tegas menolak resolusi AS untuk memperpanjang tanpa batas waktu embargo senjata PBB atas Iran, yang akan berakhir pada 18 Oktober 2020. Hanya Republik Dominika yang mendukung Amerika Serikat.
"Amerika Serikat tidak akan pernah mengizinkan negara sponsor terorisme terbesar di dunia untuk dengan bebas membeli dan menjual pesawat, tank, rudal, dan jenis senjata konvensional lainnya (atau) untuk memiliki senjata nuklir," kata Duta Besar AS Kelly Craft yang mengulangi pesan dari Pompeo.
Craft menuduh dewan tersebut kurang 'keberanian dan kejelasan moral', dan menuduh Iran menentang embargo senjata dan mengobarkan konflik serta pembunuhan di seluruh dunia karena memasok senjata ke milisi dan kelompok teroris.***
