IMPIANNEWS.COM (Indonesia).
Pemerintah Indonesia terus mengelorakan dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Indonesia pun kembali memberikan warning kepada Israel untuk membuka blokade kawasan penduduk sebagai titik awal langkah perdamaian.
”Pemerintah Indonesia kembali menegaskan posisinya. Jelas dan terang mendukung kemerdekan rakyat Palestina. Ini akan terus terus diupayakan di tengah tantangan yang makin berat,” jelas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya yang diteriman, Minggu (26/7).
Nah, untuk turut menyokong perjuangan rakyat Palestina, Indonesia tidak hanya memberikan dukungan politis, tetapi juga keuangan dan program pembangunan kapasitas.
Pemerintah RI telah mengucurkan dana sekitar Rp36,5 miliar sebagai bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Palestina di tengah konfliknya dengan Israel yang makin diperburuk dengan pandemi Covid-19.
Bantuan itu disalurkan kepada pemerintah Palestina dan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA) masing-masing sebesar 1 juta dolar AS (setara Rp14,6 miliar) serta Palang Merah Internasional (ICRC) sebesar 500 ribu dolar AS (setara Rp7,3 miliar).
Untuk program pengembangan kapasitas, dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, Indonesia memberikan lebih dari 8 juta dolar AS (sekitar Rp117 miliar) yang mencakup 170 jenis pelatihan bagi 2.000 warga Palestina.
”Terkait dengan kemandirian ekonomi, Indonesia juga telah mengeluarkan kebebasan bebas pajak sebesar 0 persen untuk dua produk unggulan Palestina, yaitu kurma dan buah zaitun,” jelas Retno.
Ia menjamin dukungan Indonesia kepada Palestina akan terus diwujudkan melalui berbagai cara dan saluran yang ada.
Menurut Retno, posisi yang solid dari masyarakat internasional untuk mendukung Palestina harus terus diupayakan di tengah tantangan yang makin berat.
Retno menambahkan ada dua tantangan itu berkaitan dengan rencana perdamaian yang ditawarkan Amerika Serikat, yaitu Kesepakatan Abad Ini dan rencana Israel untuk menganeksasi wilayah Palestina di Tepi Barat yang semula akan dijalankan pada tanggal 1 Juli 2020.
Indonesia mengecam kedua langkah yang dianggap bertentangan dengan hukum internasional serta makin menjauhkan upaya perdamaian Israel-Palestina berdasarkan solusi dua negara.
”Untuk itu, Indonesia menggalang dukungan guna menentang rencana aneksasi tersebut melalui surat yang dikirim Menlu RI ke sejumlah negara dan organisasi internasional,” timpalnya.
Dua tantangan itu berkaitan dengan rencana perdamaian yang ditawarkan Amerika Serikat, yaitu Kesepakatan Abad Ini dan rencana Israel untuk menganeksasi wilayah Palestina di Tepi Barat yang semula akan dijalankan pada tanggal 1 Juli 2020.
Untuk itu, Indonesia menggalang dukungan guna menentang rencana aneksasi tersebut melalui surat yang dikirim Menlu RI ke sejumlah negara dan organisasi internasional.
Seruan tersebut ditanggapi positif, di antaranya oleh Afrika Selatan, Brunei Darussalam, Malaysia, Tiongkok, Jepang, Rusia, Tunisia, Vietnam, Mesir, Yordania, Irlandia, Prancis, serta Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Jenderal OKI, yang seluruhnya mengamini upaya Indonesia untuk mencegah dan menolak aneksasi.
Sebelumnya Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, menegaskan wilayah Palestina di Tepi Barat adalah hak yang harus diperjuangkan warga Palestina.
”Tidak pernah berubah. Sejak dahulu, sekarang, dan seterusnya kami selalu bersama rakyat Palestina. Hati kita selalu bersama Palestina. Ashabul haq, yang memiliki kebenaran adalah Palestina. Perjuangan ini tak akan pernah surut,” papar Said Aqil.
Berkali-kali pula, NU melakukan sejumlah langkah dan upaya strategis untuk membantu penyelesaian konflik di Palestina, serta secara intensif menggalang komunikasi dengan berbagai pihak untuk memberi masukan demi pencapaian kedaulatan Palestina.
Ini dibuktikan sejak 1983, sikap NU tidak berubah. Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu mendukung penuh tiga agenda penting untuk perdamaian di Palestina, yakni memberikan perlindungan bagi penduduk sipil, memulihkan kondisi sosial politik, serta mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina.
(fin/ful)
LAWAN ISRAEL
CAPLOK TEPI BARAT
•30 persen wilayah:
Sejak 1 Juli 2020, Israel urung menjalankan rencana pencaplokan yang menargetkan 30 persen wilayah Tepi Barat, sesuai dengan perjanjian damai yang diusulkan Presiden AS Donald Trump dalam Kesepakatan Abad Ini.
•AS Kembali Lepas Tangan:
Sejumlah hal yang melatarbelakangi penundaan adalah sikap AS yang terkesan lepas tangan terhadap rencana aneksasi serta munculnya pandemi Covid-19 yang memukul dunia, tidak terkecuali Israel.
•Pendundaan Aneksasi:
Penundaan aneksasi oleh Israel terhadap Palestina juga merupakan hasil dari tekanan yang diberikan masyarakat internasional.
•Konsep Two State Solution:
Penundaan terjadi karena adanya pressure internasional terhadap Israel. Oleh karena itu, dunia harus bersatu untuk mewujudkan konsep two-state solution. ***
