IMPIANNEWS.COM (Libia).
Delegasi Libya untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Taher Al-Sunni mengkritik selektivitas komite sanksi PBB. Ia mempertanyakan sejumlah ketidakefektifan mereka dalam menghentikan pelanggaran dan agen ke beberapa negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan politik di negaranya.
Al-Sunni mengeluh tentang campur tangan Mesir dan Uni Emirat Arab (UEA) dalam urusan Libya, dan dukungan mereka untuk agresi milisi Khalifa Haftar di ibu kota Tripoli.
Ini datang dalam pidato yang disampaikannya pada Selasa malam di depan sesi komite sanksi Dewan Keamanan PBB di New York, yang diadakan atas permintaan Libya, di hadapan negara-negara yang terlibat dalam mendukung agresi terhadap Tripoli.
Dia menyatakan, "Rencana kerja komite sanksi menjadi tidak berguna untuk menghentikan pelanggaran, tidak hanya di Libya, tetapi di sebagian besar negara di dunia.
Badan-badan ini digunakan untuk melayani kepentingan politik beberapa negara, dengan mengeluarkan resolusi sanksi. Kemudian menjadi jelas bahwa mereka berupaya melemahkan pemerintah yang berurutan".
"Bagaimana kita masih bisa mendengar pernyataan yang menganggap pemerintah Libya yang sah dan para penjahat, yang bertanggung jawab atas agresi April 2019 (merujuk pada agresi milisi Haftar terhadap Tripoli), sama sederajat?" tanya Al-Sunni.
Dia melanjutkan, "Bagaimana negara berdaulat dapat dimintai pertanggungjawaban atas perjanjian yang telah ditandatangani dengan pihak lain untuk membela rakyatnya dan tanahnya melawan agresor dan mereka yang mendukung mereka, yang merupakan haknya yang sah, menurut Piagam Amerika Serikat Bangsa?"
November lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani dua nota kesepahaman dengan Fayez Al-Sarraj, kepala pemerintah Libya yang diakui secara internasional, mengenai keamanan dan kerja sama militer antara Ankara dan Tripoli.
Al-Sunni menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB meminta negara-negara anggota PBB untuk membantu pemerintah Libya dalam memperluas kedaulatannya di seluruh wilayah Libya, dan tidak berurusan dengan badan-badan paralel yang mengklaim legitimasi.
Dia mengajukan pertanyaan, “Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Berapa banyak negara yang hadir bersama kami hari ini (merujuk pada perwakilan negara-negara yang terlibat dalam mendukung agresi terhadap Tripoli) berurusan secara terbuka dengan institusi paralel dan mendukung para agresor dan tentara bayaran dengan senjata dan uang untuk membunuh rakyat Libya?”
Al-Sunni mengeluhkan campur tangan Kairo dalam masalah Libya, dengan menyatakan, "Pemerintah Mesir mengundang sekelompok orang Libya dan mempraktikkan hasutan publik dengan mandat palsu untuk campur tangan secara militer di Libya, mengancam mempersenjatai suku-suku kami, merekrut mereka, dan berkontribusi untuk membunuh orang-orang itu. Libya."
“Apakah ini bukan deklarasi perang, ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional, dan pelanggaran langsung terhadap resolusi Dewan Keamanan? Apakah lebih baik menyerukan dialog, perdamaian dan rekonsiliasi tanpa mengecualikan partai Libya?" tanyanya.
Pada pertengahan Juli, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi selama pertemuan di Kairo dengan syekh dan tokoh dari suku-suku Libya, menyerukan agar rakyat Libya terlibat dalam apa yang ia sebut sebagai “Tentara nasional yang bersatu dan membatasi senjata ke negara institusi dan bukan yang lain."
Partai-partai Libya mengkritik penggunaan Sisi dari sensitivitas kesukuan dalam perjuangan Libya untuk mendukung kudeta Haftar terhadap pemerintah yang diakui secara internasional.
Al-Sunni melanjutkan dengan mengkritik, "Selain semua laporan yang membuktikan keterlibatan perusahaan Wagner Rusia dan tentara bayaran dari banyak negara dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang terbaru telah mendokumentasikan keberadaan pejuang, senjata dan peralatan modern di Sirte, Al-Jufra dan beberapa fasilitas dan ladang minyak. "
Dia menyampaikan, "Ini adalah tambahan dari apa yang terungkap dalam laporan Anda tentang aliran senjata yang terus menerus dari Emirates, dan sayangnya dari Yordania, yang sebelumnya menyatakan posisi netralnya terhadap krisis Libya."
Pejabat Libya menyimpulkan, "Kami mengundang Anda semua untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Libya dan menghormati kehendak rakyatnya untuk menentukan nasib mereka dengan kehendak bebas."
Milisi Haftar, didukung oleh negara-negara Arab dan Eropa, melancarkan agresi terhadap Tripoli pada 4 April 2019, yang mengakibatkan pembunuhan dan melukai warga sipil, bersama dengan kerusakan materi yang luas, dan menimbulkan kerugian besar, di tengah seruan luas untuk dialog dan politik solusi untuk krisis yang memburuk.***
