IMPIANNEWS.COM (Kuala Lumpur).
Kelompok oposisi Malaysia Pakatan Harapan, Senin (6/7/2020), akhirnya menyetujui Anwar Ibrahim sebagai calon perdana menteri setelah mengalami jala terjal.
Meski demikian oposisi menekankan bahwa mereka harus melanjutkan pembicaraan dengan kelompok lain, termasuk calon kuat sebelumnya Shafie Apdal, karena pemilu mendatang akan sangat bersaing
Pakatan Harapan membutuhkan suara tambahan dari banyak pihak, terutama kalangan Melayu, untuk bisa merebut kembali pemerintahan.
Awalnya dua partai oposisi yakni DAP dan Partai Amanah Negara tidak menyetujui Anwar yang juga Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), melainkan Mahathir Mohamad.
Karena terjadi kebuntuan, DAP, Amanah, dan Mahathir sepakat mengajukan calon alternatif yakni Shaifie Apdal. Namun Anwar menentang langkah tersebut.
Dalam pertemuan kepemimpinan para pemimpin Pakatan pada Senin mereka akhirnya menyepakati Anwar sebagai calon perdana menteri.
Hanya saja hasil pertemuan juga mengamanatkan bahwa Pakatan membutuhkan dukungan semua pihak untuk bisa kembali ke pemerintahan.
"Dewan presiden memberi Anwar mandat penuh untuk melanjutkan diskusi dengan semua pihak, termasuk Shafie, untuk memastikan pemulihan mandat (pemilihan)," demikian isi keterangan bersama PKR, DAP dan Amanah, dikutip dari The Straits Times, Selasa (7/7/2020).
Pakatan Harapan tersingkir dari pemerintahan pada Februari lalu setelah sekitar 40 anggota parlemen koalisi keluar sehingga mereka bukan lagi mayoritas.
Di antara mereka yang keluar, termasuk pemimpin Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) yang saat ini menjadi perdana menteri Muhyiddin Yassin, membentuk aliansi baru Perikatan Nasional (PN).
Sementara itu oposisi kini menguasai 108 kursi parlemen, terdiri dari 91 dari Pakatan Harapan serta 17 orang pendukung Mahathir.
Mereka membutuhkan setidaknya 112 kursi parlemen untuk memimpin mayoritas 222 kursi. Sementara koalisi Perikatan Nasional memiliki 114 kursi.
Parlemen akan memulai sidang pada pekan depan dengan mengagenakan mosi tidak percaya terhadap perdana menteri sebagaimana diminta Mahathir.
Sidang seharusnya digelar pada Mei lalu, namun ditunda dengan alasan pemerintahan Muhyiddin sedang fokus menangai wabah virus corona.
Editor : Anton Suhartono
0 Comments