China meminta politisi Amerika Serikat (AS) untuk segera berhenti mencoreng China terkait Muslim Uighur.
Beijing juga meminta Washington berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dengan menciptakan desas desus berdalih Xinjiang.
Hal itu diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo atas kebijakan China terhadap Muslim Uighur.
"Kami mendesak politisi AS seperti Pompeo untuk menolak bias dan standar ganda, menghadapi masalah diskriminasi rasial di dalam negeri, menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk meningkatkan kondisi hak asasi manusia di rumah, dan segera berhenti mencoreng China dan mencampuri urusan dalam negeri China dengan menciptakan rumor dengan dalih Xinjiang," kata Zhao seperti dikutip dari Xinhua, Rabu (1/7/2020).
Zhao mengatakan pemerintah China sama-sama melindungi hak dan kepentingan sah semua orang dari semua kelompok etnis, termasuk etnis minoritas.
"Dari 1978 hingga 2018, populasi Uigur di Xinjiang tumbuh dari 5,55 juta menjadi 11,68 juta, mencatat kenaikan 2,1 kali dan menyumbang sekitar 46,8 persen dari total populasi Wilayah Otonomi Uigur Xinjiang," kata juru bicara itu.
Sebaliknya, Zhao mengatakan, etnis minoritas di Amerika Serikat telah lama menderita bullying, pengucilan dan diskriminasi sistemik yang luas dalam aspek ekonomi, budaya, sosial dan lainnya. Ia mengutip contoh-contoh dari pembunuhan orang Indian melalui Ekspansi ke arah barat hingga kematian orang Afrika-Amerika George Floyd.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengecam China yang melakukan sterilisasi dan aborsi paksa serta pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi (IUD) kepada Muslim Uighur.
Ia juga menyerukan China untuk menghentikan kampanye penindasan terhadap Muslim Uighur dan kaum perempuan kelompok minoritas lainnya.
"Dunia menerima laporan yang mengganggu hari ini bahwa Partai Komunis China (PKC) menggunakan sterilisasi paksa, aborsi paksa dan keluarga berencana dengan paksa terhadap Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang, sebagai bagian dari kampanye penindasan yang berkelanjutan," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan yang diposting oleh situs Departemen Luar Negeri AS.
Pompeo mengeluarkan pernyataan itu berdasarkan laporan investigasi Associated Press (AP) yang diterbitkan hari Senin.
Laporan itu menyatakan pemerintah China dilaporkan "menundukkan" ratusan ribu perempuan Uighur dan minoritas Muslim lainnya dengan metode kontrol kelahiran yang dipaksakan termasuk wajib aborsi. (***)
0 Comments