Sebanyak 87 orang tenaga pendamping program keluarga harapan (PKH) se-Kota Padang mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek).
Mereka juga diwarning (diperingatkan), untuk bekerja secara profesional dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis.
"Jadi saya ingatkan, jangan anda coba-coba salahgunakan amanah yang diberikan untuk kepentingan tertentu. Termasuk kepentingan politik praktis. Kalau terbukti, tanggung resikonya sendiri," tegas Kadis Sosial Provinsi Sumbar, Jumaidi, SPd, MPd, saat membuka kegiatan Bimtek Pendamping PKH Kota Padang di aula Dinsos Kota Padang, Selasa (21/7/2020).
Menurutnya, kegiatan pendamping PKH adalah kegiatan sosial dalam rangka membantu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Oleh sebab itu, seorang pekerja sosial harus jeli dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan bertanggungjawab terhadap apa yang dilaporkannya," tuturnya menjelaskan.
Untuk urusan teknis, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Kabid Linjamsos (Perlindungan Jaminan Sosial) Dinsos Sumbar, Irwan Basir, SH, MM, Dt. Rajo Alam.
"Salah satu tujuan kita memasang stiker penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dari program PKH itu supaya jelas siapa yang layak dan yang tidak layak. Artinya apa, supaya yang tidak layak merasa malu menerima bantuan sosial tersebut," ucap Irwan Basir dalam arahannya kepada peserta bimtek.
Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan bimtek pendamping PKH ini, lanjut Irwan Basir, supaya timbul motivasi dari pendamping untuk bekerja lebih baik sesuai tupoksi yang telah ditetapkan.
"Oleh sebab itu, seorang pendamping harus tahu objek fokus tugasnya dan menjauhkan private recht (kepentingan pribadi) demi tercapainya tujuan utama dari program pemerintah ini," ujarnya mengingatkan.
Di antara yang menjadi objek fokus pendamping PKH dalam mengumpulkan data-data di lapangan tersebut adalah berapa jumlah ibu-ibu hamil, anak-anak balita, kelompok disabilitas serta jumlah anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin yang menjadi target penerima bantuan sosial itu.
"Kalau boleh jujur, masih banyak keluarga miskin yang layak mendapatkan bantuan PKH ini tapi belum terakomodir. Inilah tugas kita bersama supaya ke depan kita lebih selektif lagi dalam melakukan pendataan supaya benar-benar valid," tukas Irwan Basir berharap.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Kadis Sosial Kota Padang diwakili Kabid Linjamsos, Rustim dan segenap pegawai di lingkungan Dinsos tersebut. (noa)
