Ilustrasi TKA China
IMPIANNEWS.COM (Sultra).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) Sudirman menyatakan siap memimpin demo penolakan kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China.
Sudirman mengaku kecewa dengan sikap inkonsisten Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh terhadap kedatangan TKA China di Bumi Anoa.
Padahal saat video conference dengan kementerian terkait, Abdurrahman Shaleh menggebrak meja dan berlinang air mata menolak kedatangan 500 TKA China itu.
Pria yang akrab disapa Imeng ini menyebut, pernyataan Abdurrahman Saleh yang belakangan menerima kehadiran TKA dengan syarat tak bisa mewakili institusi DPRD.
Sebab, kata dia, keputusan tertinggi dewan ada di tingkat paripurna dan sifatnya kolektif kolegial.
“Sikap Ketua DPRD bukan hasil keputusan bersama 45 anggota dewan. Keputusan DPRD itu diambil melalui rapat paripurna,” kata Sudirman, Sabtu 20 Juni 2020.
Sudirman mengaku, tetap berpegang pada hasil rapat sebelumnya, Rabu 29 April 2020, yang mana keputusan saat itu menolak kedatangan 500 TKA China.
Jika Abdurrahman Shaleh tak jadi memimpin demo kedatangan TKA China yang dikabarkan datang sebanyak tiga gelombang, dirinya siap mengambil alih komando sebagai koordinator lapangan.
“Kalau pun mereka tetap datang itu TKA tanggal 23 Juni, sementara Ketua DPRD Sultra tidak bisa pimpin, saya yang akan ambil alih untuk pimpin demo,” kata Sudirman tegas.
Dalam demo penolakan TKA China, tak hanya anggota dewan yang turun di jalan. Dari organ Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Pembela Demokrasi FORKOM-P3D Sultra menyatakan akan turun langsung menghalau kedatangan ratusan TKA China di Bandara Halu Oleo Kendari 23 Juni 2020 nanti.
“Kami akan memboikot Bandara. Kita akan turunkan ratusan massa. Harga mati TKA China tidak boleh menginjakkan kaki di Sultra,” kata La Saharuddin yang juga Ketua Umum Forkom-P3D.
Ia juga menyoroti sikap tidak konsisten pemerintah baik Gubernur Sultra Ali Mazi maupun Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh terhadap penolakan 500 TKA.
“Sikap yang tidak konsisten yang ditunjukkan pemerintah sangat menyayat hati masyarakat. Sikap yang berubah-ubah itu sama saja membohongi publik, ketika pemimpin tidak bisa dipegang bicaranya, kepada siapa lagi rakyat berpaling,” katanya.
Sebelumnya, Manager HRD PT VDNI Ahmad Saekuzen mengaku tetap akan memasukkan 500 TKA China meskipun banyak penolakan dari berbagai kalangan.
Ahmad mengaku, seluruh izin maupun persyaratan yang diatur dalam konstitusi telah dipenuhi. Sehingga, kata dia, tak ada alasan menolak kedatangan TKA China itu.
“Karena sudah ada izinnya, kenapa harus tidak datang. Penolakan di sini harus diliat lagi, apa alasan mereka menolak itu. Ini kan sudah melalui semua prosedur. Harusnya itu tidak ada alasan lagi untuk tidak memasukkan (TKA China),” katanya Kamis 18 Juni 2020.
Ia juga menyebut, TKA China yang didatangkan ini telah memenuhi persyaratan kesehatan sesuai standar WHO. Mereka juga akan menjalani karantina saat tiba di Sultra.
“Kalau kita mendengarkan semua seolah-olah kita bukan negara hukum lagi. Negara kita punya protokol terkait Covid-19, kedatangan mereka pun mengikuti itu, jangan TKA, kita saja yang di Indonesia mengikuti protokol kesehatan,” imbuhnya.
Menurut Ahmad, visa yang digunakan para TKA China ini merupakan visa 213 atau visa kerja. Bukan visa 211 seperti yang diberitakan sebelumnya.
Ia menyebut, para TKA China ini merupakan tenaga ahli yang akan merampungkan pengerjaan 33 tungku smelter di industri VDNI Morosi Kabupaten Konawe.
Kedatangan TKA China di Sultra rencananya akan dibagi tiga gelombang. Gelombang pertama sebanyak 152 orang TKA ditambah empat petugas kesehatan dari Indonesia.
Berdasarkan rute, mereka akan berangkat dari China lalu transit di Malaysia dan menyeberang ke Manado Sulawesi Utara. Setelah itu terbang ke Kendari melalui Bandara Halu Oleo Kendari pada 23 Juni 2020.
Namun rencana kedatangan para TKA ini mengundang protes dari berbagai kalangan. Selain karena kedatangan mereka tidak tepat di tengah pandemi Corona, TKA asal negeri Tirai Bambu ini diragukan keahliannya.
Sebab, diduga, beberapa TKA ini mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal. ***
IMPIANNEWS.COM (Sultra).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) Sudirman menyatakan siap memimpin demo penolakan kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China.
Sudirman mengaku kecewa dengan sikap inkonsisten Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh terhadap kedatangan TKA China di Bumi Anoa.
Padahal saat video conference dengan kementerian terkait, Abdurrahman Shaleh menggebrak meja dan berlinang air mata menolak kedatangan 500 TKA China itu.
Pria yang akrab disapa Imeng ini menyebut, pernyataan Abdurrahman Saleh yang belakangan menerima kehadiran TKA dengan syarat tak bisa mewakili institusi DPRD.
Sebab, kata dia, keputusan tertinggi dewan ada di tingkat paripurna dan sifatnya kolektif kolegial.
“Sikap Ketua DPRD bukan hasil keputusan bersama 45 anggota dewan. Keputusan DPRD itu diambil melalui rapat paripurna,” kata Sudirman, Sabtu 20 Juni 2020.
Sudirman mengaku, tetap berpegang pada hasil rapat sebelumnya, Rabu 29 April 2020, yang mana keputusan saat itu menolak kedatangan 500 TKA China.
Jika Abdurrahman Shaleh tak jadi memimpin demo kedatangan TKA China yang dikabarkan datang sebanyak tiga gelombang, dirinya siap mengambil alih komando sebagai koordinator lapangan.
“Kalau pun mereka tetap datang itu TKA tanggal 23 Juni, sementara Ketua DPRD Sultra tidak bisa pimpin, saya yang akan ambil alih untuk pimpin demo,” kata Sudirman tegas.
Dalam demo penolakan TKA China, tak hanya anggota dewan yang turun di jalan. Dari organ Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Pembela Demokrasi FORKOM-P3D Sultra menyatakan akan turun langsung menghalau kedatangan ratusan TKA China di Bandara Halu Oleo Kendari 23 Juni 2020 nanti.
“Kami akan memboikot Bandara. Kita akan turunkan ratusan massa. Harga mati TKA China tidak boleh menginjakkan kaki di Sultra,” kata La Saharuddin yang juga Ketua Umum Forkom-P3D.
Ia juga menyoroti sikap tidak konsisten pemerintah baik Gubernur Sultra Ali Mazi maupun Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh terhadap penolakan 500 TKA.
“Sikap yang tidak konsisten yang ditunjukkan pemerintah sangat menyayat hati masyarakat. Sikap yang berubah-ubah itu sama saja membohongi publik, ketika pemimpin tidak bisa dipegang bicaranya, kepada siapa lagi rakyat berpaling,” katanya.
Sebelumnya, Manager HRD PT VDNI Ahmad Saekuzen mengaku tetap akan memasukkan 500 TKA China meskipun banyak penolakan dari berbagai kalangan.
Ahmad mengaku, seluruh izin maupun persyaratan yang diatur dalam konstitusi telah dipenuhi. Sehingga, kata dia, tak ada alasan menolak kedatangan TKA China itu.
“Karena sudah ada izinnya, kenapa harus tidak datang. Penolakan di sini harus diliat lagi, apa alasan mereka menolak itu. Ini kan sudah melalui semua prosedur. Harusnya itu tidak ada alasan lagi untuk tidak memasukkan (TKA China),” katanya Kamis 18 Juni 2020.
Ia juga menyebut, TKA China yang didatangkan ini telah memenuhi persyaratan kesehatan sesuai standar WHO. Mereka juga akan menjalani karantina saat tiba di Sultra.
“Kalau kita mendengarkan semua seolah-olah kita bukan negara hukum lagi. Negara kita punya protokol terkait Covid-19, kedatangan mereka pun mengikuti itu, jangan TKA, kita saja yang di Indonesia mengikuti protokol kesehatan,” imbuhnya.
Menurut Ahmad, visa yang digunakan para TKA China ini merupakan visa 213 atau visa kerja. Bukan visa 211 seperti yang diberitakan sebelumnya.
Ia menyebut, para TKA China ini merupakan tenaga ahli yang akan merampungkan pengerjaan 33 tungku smelter di industri VDNI Morosi Kabupaten Konawe.
Kedatangan TKA China di Sultra rencananya akan dibagi tiga gelombang. Gelombang pertama sebanyak 152 orang TKA ditambah empat petugas kesehatan dari Indonesia.
Berdasarkan rute, mereka akan berangkat dari China lalu transit di Malaysia dan menyeberang ke Manado Sulawesi Utara. Setelah itu terbang ke Kendari melalui Bandara Halu Oleo Kendari pada 23 Juni 2020.
Namun rencana kedatangan para TKA ini mengundang protes dari berbagai kalangan. Selain karena kedatangan mereka tidak tepat di tengah pandemi Corona, TKA asal negeri Tirai Bambu ini diragukan keahliannya.
Sebab, diduga, beberapa TKA ini mengerjakan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal. ***
