IMPIANNEWS.COM (Padang)
Komisi IV DPRD sumbar adakan rapat kerja guna membahas LKPJ Gubernur Sumbar tahun 2019 bersama mitra kerja. OPD yang menjadi mitra kerja Komisi IV diantaranya Dinas PUPR, Dinas PSDA dan Dinas Tarkim. Rapat kerja ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi IV, Mesra, Selasa 22 Mai 2020 di ruang Banggar gedung baru DPRD Sumbar.
Wakil ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Mesra, mengatakan, rapat kerja Komisi IV dengan OPD yang menjadi Mitra kerja Komisi IV dalam rangka pembahasan tentang LKPJ Kepala daerah Tahun 2019, untuk mengukur sejauh mana kinerja OPD menyangkut dengan capaian Visi Misi dari Kepala Daerah. Capaian indikator RPJMD yang sekarang sudah tahun ke empat, tahun depan LKPJ yang disampaikan adalah LKPJ akhir masa jabatan kepala daerah.
Mesra mengatakan kalau didengar dari laporan 3 OPD Dinas PUPR, Dinas PSDA dan Dinas Tarkim tidak ada persoalan yang menyangkut dengan capaian kinerja baik secara fisik maupun dari segi realisasi anggaran. Pekerjaan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan standar yang diharapkan.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Beni Utama mengatakan, dia sangat prihatin dengan RPJMD di Dinas PSDA yang tidak didukung dengan kebijakan anggran, kerena realisasi anggarannya tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh OPD terkait,
Lebih lanjut Beni memaparkan contoh, di kampung saya, Bonjol salah satu bendungan irigasi jebol sudah hampir dua tahun. sampai sekarang belum diperbaiki. Hal ini wajar karena kebijakan kurang didukung dengan penganggaran yang mencukupi. Begitu juga di Tiku. Sewaktu komisi IV melakukan kunjungan kerja, ditemukan salah satu bendungan sudah 5 tahun jebol juga tidak diperbaiki sampai sekarang, seakan akan pemerintah sepertinya tidak tahu, padahal masyarakat sudah menjerit." kata Beni
“Kedepan,untuk pencapaian target RPJMD, gubernur harus mengawal RPJMD ini dengan kebijakan anggaran dalam rangka untuk mencapai surplus pangan,” ujar Beni Utama.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Sabar AS juga mengatakan, ia meminta kepada OPD agar lebih serius dalam bekerja jangan masalah anggaran yang terbatas menjadi alasan.
“Kita harus kreatif mencari peluang dan baik melalui anggran pusat , Kementerian, dan bisa juga saling bersinergi dengan Kabupaten Kota, agar pencapaian pembangunan di Sumbar dapat optimal,” pungkasnya. ( Ay)
.webp)