Safaruddin Berharap Agar Bansos Segera Sentuh Warga

Foto by Mardianto 

IMPIANNEWS.COM 

LIMA PULUH KOTA, --- Menyikapi keterlambatan pengucuran dana bansos yang ditujukan untuk masyarakat terdampak penularan virus Covids19 yang telah meluluh lantakkan kehidupan sosial masyarakat, tentunya dibutuhkan keseriusan pemerintah. 

Khusus di Kabupaten Limapuluh Kota Sumbar, dengan penduduk kisaran 300 juta orang yang tersebar di 13 Kecamatan dan 79 Pemerintahan Nagari atau 410 Jorong. 

Safaruddin Dt Bdr Rajo, SH anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumbar sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Limapuluh Kota didampingi Doni Ikhlas, SH dan Putra Satria Very anggota DPRD Limapuluh Kota memberikan bantuan APD di beberapa Puskesmas. Seperti Puskesmas Mungka, Dangung-dangung, Suliki dan Baruah Gunung. 

Dalam bincang-bincangnya dengan media, Rabu (29/4/2020) melalui telepon selulernya, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, SH mengatakan, bahwa kondisi masyarakat pada umumnya sudah sangat tertekan dengan masalah sosialnya, penderitaan rakyat sudah terlihat dengan nyata, keadaan sosial ekonomi masyarakat sudah semakin terpuruk. 

Tentunya hal tersebut dapat mengancam ketentraman dan Kamtibmas itu sendiri. Melihat peta wilayah dan penyebaran penduduk, sekitar 65 persen penduduk Limapuluh Kota menyandarkan kelangsungan hidupnya sebagai petani penggarap, pedagang dan peternak ayam petelur dan pedaging, sekitar 10 persen ASN. 

Melihat kondisi ini, masyarakat bertanya-tanya tentang Bansos dan bantuan lainnya yang disampaikan Presiden RI H. Joko Widodo lewat media televisi swasta nasional maupun surat edaran menteri-menteri terkait. Namun realisasinya di masyarakat belum ada. 

Menindaklanjuti hal tersebut Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, SH yang akrab disapa dengan panggilan Datuak Sapar, setiap hari melakukan kegiatan turun ke lapangan untuk memberi bantuan sembako dan APD. Keluhan dan ratapan masyarakat tidak terlepas dari soal penyambung hidup. 

Disamping itu, hal yang lebih mencengangkan publik tentang ekspos dari Kantor Gubernur Sumbar beberapa hari yang lalu di media cetak terbitan daerah maupun yang diviralkan di medsos, tentang belum masuknya data masyarakat penerima bantuan terdampak penularan virus Covids-19 ini oleh masing-masing Kota maupun Kabupaten. 

"Tentunya ada rasa kecewa pada diri saya, hati saya sangat tersayat dengan penderitaan masyarakat yang terdampak penularan virus Copid-19 ini, kita harus membuat tindakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki,"keluhnya. 

Tidak hanya masyarakat yang telah diberikan bantuan, Datuak Sapar pun mengejar target dan prioritas kepada petugas medis yang tersebar di berbagai Puskesmas-puskesmas, karena petugas medis inilah sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. 

Di samping itu, bantuan sosial yang menjadi polemik saat ini, sebetulnya titik permasaalahan pengucuran bantuan tersebut untuk masyarakat terdampak penularan virus Covids-19 ini, tersandung masalah data. 

Sejatinya Pemkab Limapuluh Kota tidak perlu melakukan pendataan yang terkesan lambat dan ribet, dengan peta wilayah penyebaran penduduk dan data di Disdukcapil maupun BPS ditambah data pernagari tentang penduduk atau KK  penerima BLT, PKH dan bantuan lainnya. 

Ironis memang, bila Gubernur Sumbar melalui Bupati dan Walikota yang ditopang oleh stafnya di eselon III dan II bekerja dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati nuraninya, niscaya masyarakat tidak akan panik dan menjerit. Terhitung sejak tanggal 24 April sampai 5 Mei 2020 Sumatera Barat menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sudah lima hari berjalan, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Dilarang berada di kerumunan orang dan bahkan sarana ibadah pun seperti mesjid, mushalla dan surau turut mematuhi himbauan pemerintah pusat dan daerah. 

"Namun di balik masyarakat untuk patuh kepada himbauan pemerintah, seyogyanya Gubernur Sumbar dan para Bupati dan Walikota bersegera memberikan solusi terhadap kebutuhan hidup rakyatnya. Dalam menghadapi ancaman penularan virus Copid-19 yang dapat mengancam nyawa manusia setiap saat dan di tambah dengan informasi korban virus Copid-19 di Sumbar mengalami kenaikan, tentunya diperlukan tindakan cepat Pemerintah," imbuh Datuak Sapar dengan tegas.(rel Anto/014)