Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, gelar rapat kerja dengan pemerintah provinsi Sumbar yang diwakili asisten II, bersama mitra kerja, dinas perhubungan provinsi Sumbar, dan kalaksaan BPBD Sumbar, dalam rangka membahas penanganan wabah pandemi (covid -19 ) dan monitoring. Rabu 8 April 2020 di ruang rapat Banggar DPRD Sumbar.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar Muhammad Iqbal mengatakan, pemerintah provinsi Sumbar harus mempersiapkan data yang sudah dikaloborasi. Tentu ini masukkan dari Kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat.
Data itu hanya diberi kelonggaran 15 persen, data tersebut masih data BDT untuk seluruh Indonesia, harusnya tidak pakai data 2011 yang tidak apdate lagi,”ujar Muhammad Iqbal
Menurut Iqbal, bagaimana pihaknya dapat mengakomodir masyarakat yang terdampak ekonomi disebabkan wabah covid -19. Apakah masih bisa digunakan data tambahan yang dimulai dari RT atau wali Nagari, ini akan menjadi pro kontra nanti,” ucapnya
Lebih lanjut Iqbal mengatakan, padahal yang terdampak ekonomi masyarakat, bukan hanya yang terdampak covid -19 ini saja. Pihaknya mengharapkan pemerintah provinsi Sumbar dapat bersinergi dalam pemberian bantuan dampak penyebaran virus covid -19.
Kita berharap pemprov untuk memghimbau Kabupaten dan Kota dalam menanggulangi di daerahnya masing- masing di luar bantuan provinsi Sumbar. katanya
“Kita menghimbau masyarakat gunakan masker biasa, tapi lebih baik juga menggunakan masker medis bedah yang ada anti virus dan membunuh kuman. pungkasnya (Ay)
0 Comments