Limapuluh Kota, --- "Kami minta Saudara Bupati 50 Kota, segera cairkan anggaran penanganan covid-19 yang sudah direfocussing. Jangan tunggu ada resiko, baru direalisasikan," kata Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra, melalui siaran persnya, Selasa 28 April 2020.
Seruan tersebut disampaikan Ketua DPRD Deni Asra, usai melaksanakan rapat pimpinan di gedung DPRD kawasan Bukik Limau, Sarilamak, Harau. Rapat itu, dilaksanakan membahas hasil monitoring yang dilakukan komisi-komisi DPRD.
Dari hasil monitoring melalui kunjungan lapangan anggota fraksi di seluruh kecamatan oleh komisi DPRD, ternyata ditemukan sejumlah fakta. Pertama, Alat Pelindung Diri (APD) di RSUD Ahmad Darwis maupun Puskesmas sangat tidak memadai dan tidak lengkap.
Kedua, lanjut Deni, bantuan sembako/pangan belum satupun diterima masyarakat terdampak wabah covid-19. "Padahal, sudah banyak masyarakat kita mengeluh, kehabisan bahan pokok untuk pangan," ulasnya.
Deni didampingi dua wakil DPRD, Wendi Chandra dan Syamsul Mikar juga menyayangkan kinerja Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Limapuluh Kota. Padahal, anggaran penanganan covid-19 sudah sediakan dengan nilai cukup besar Rp15 miliar.
Dia menegaskan, tidak ingin kecolongan mengingat daerah lain di Sumbar sudah banyak berstatus zona merah, akibat terjangkit virus corona. Sementara para petugas medis di Limapuluh Kota, tidak kunjung dibekali persiapan APD menangani pasien.
"Anggaran Rp15 miliar yang semula diperuntukan buat pengadaan APD, sedianya akan didistribusikan ke rumah sakit dan puskesmas. Namun, sampai kini tak kunjung dicairkan oleh Bupati sebagai ketua gugus tugas," tutur Ketua DPC Partai Gerindra ini.
Pihaknya menyebut, akan terus memastikan Bupati selaku ketua Gugus Tugas melaksanakan pencairkan dana dalam waktu tiga hari ini. Termasuk merealisasi bantuan sosial atau sembako ke masyarakat terdampak.
Senada dengan Deni Asra, ungkapan kekecewaan juga disampaikan Wendi Chandra dan Syamsul Mikar. Keduanya memastikan, akan mengawasi penggunaan APBD kendati belum mengetahui detail penggunaan penanganan covid-19.
Setidaknya, ada tiga hal hasil kesepakatan rapat pimpinan bersama fraksi DPRD. Pertama, DPRD akan mendesak Bupati mencairkan anggaran penanganan covid-19, senilai Rp15 miliar dalam tiga hari ke depan.
Kedua, mendesak agar pemerintah daerah segera memberikan bantuan berupa sembako ke masyarakat terdampak wabah covid-19.
Adapun ketiga, DPRD juga mendesak Pemkab membuat aturan yang jelas mengenai PSBB di Limapuluh Kota.
"Jangan hanya himbauan-himbauan saja, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih aturan di tingkat kecamatan dan nagari. Kami minta, agar segera dibuat aturan dengan dasar yang jelas," imbuh Wendi dan Syamsul.(rel/014)
.webp)