Pentagon menuduh China menembakkan laser tingkat militer terhadap pesawat mata-mata Amerika Serikat dalam eskalasi baru yang berbahaya di Laut China Selatan. Tuduhan itu meningkatkan ketegangan AS-China di tengah perang dagang yang belum tuntas dan merebaknya wabah virus corona dari China.
Sementara perhatian global berfokus pada epidemi Covid-19 yang menyebar cepat, ketegangan Amerika Serikat-China yang bergejolak di Laut China Selatan merupakan ancaman lain yang terus meningkat terhadap stabilitas regional.
Pentagon mengumumkan pekan lalu, kapal perang China menembakkan laser tingkat militer terhadap pesawat pengintai Angkatan Laut AS P-8 sambil melakukan misi rutin di wilayah maritim yang diperebutkan.
Dikenal sebagai “dazzler”, laser semacam itu dalam waktu sementara dapat membutakan pilot dengan memancarkan cahaya yang kuat melintasi jarak yang sangat jauh dan menuju kokpit pesawat di langit.
“Tindakan kapal perusak angkatan laut China tidak aman dan tidak profesional,” seru Armada Pasifik AS dalam sebuah pernyataan.
“Laser kelas senjata berpotensi menyebabkan kerusakan serius pada awak dan pelaut, serta sistem pesawat dan kapal.”
Pentagon juga melakukan perlawanan di media sosial. akun Instagram resmi Angkatan Laut AS menuduh China “melanggar Kode untuk Pertemuan yang Tidak Direncanakan di Laut, perjanjian multilateral yang dicapai pada Simposium Angkatan Laut Pasifik Barat 2014 untuk mengurangi kemungkinan suatu insiden di laut.”
Pentagon juga memperingatkan China, “Anda tidak ingin bermain Laser Tag dengan kami.”
AS diperkirakan akan mengajukan keluhan diplomatik resmi atas insiden laser tersebut dalam beberapa hari mendatang, menurut berbagai laporan berita.
Ini bukan insiden semacam itu yang pertama kalinya. Pada 2018, para pejabat AS memperingatkan pilot, pangkalan udara China di Djibouti, Afrika Timur mungkin menargetkan pesawatnya dengan “sinar laser tingkat militer”, yang mengakibatkan Amerika mengajukan keluhan diplomatik resmi ke Beijing.
Menurut catatan Asia Times, insiden laser itu menjadi babak baru potensial provokasi saling balas di wilayah maritim yang dipersengketakan. China mau pun AS sama-sama terjebak dalam kompetisi panas untuk berebut supremasi.
Para analis strategis kini mempertimbangkan apakah ketegangan AS-China yang lebih luas, termasuk dalam kaitannya dengan perang dagang yang belum terselesaikan serta retorika dan klaim yang memanas di tengah krisis virus corona yang tersebar dari China, dapat meningkatkan eskalasi situasi di Laut China Selatan.
Provokasi terbaru China terjadi dengan latar belakang Operasi Kebebasan Navigasi (FONOP) yang meningkat pesat, termasuk manuver yang diklaim China melanggar kedaulatannya atas berbagai fitur laut yang telah diubahnya menjadi pulau-pulau buatan.
Pada 2019, AS melakukan rekor tertinggi sembilan Freedom FONOP di Laut China Selatan, naik dari lima operasi pada 2018 dan enam operasi pada 2017.
Pada Januari 2020, kapal perang littoral kelas-independence USS Montgomery, melakukan FONOP AS pertama pada 2020. Kapal itu berlayar dalam jarak beberapa mil laut dari Fiery Cross Reef yang diklaim China.
Pada Februari 2020, AS mengerahkan kapal perusak rudal USS Wayne E Meyer dalam 12 mil laut dari Fiery Cross dan Mischief reefs, dua pulau buatan terbesar di wilayah maritim itu.
Ini pertama kalinya sebuah kapal perang Amerika dilaporkan menantang klaim China atas dua fitur daratan dan perairan sekitarnya dalam satu operasi tunggal.
Kolonel Li Huamin, juru bicara Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA), mengecam Amerika “yang telah bertindak sebagai hegemoni karena mengabaikan hukum dan peraturan internasional.” Dia memperingatkan AS terhadap kemungkinan “tindakan provokatif” untuk menghindari “insiden tak terduga”.
“Pasukan kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk secara tegas mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional serta dengan tegas menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan,” tambah juru bicara militer itu.
Prajurit Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China di kapal angkatan laut di Laut China Selatan. (Foto: Twitter)
Pentagon dengan cepat membenarkan FONOP terbaru, yang semakin meningkat frekuensinya di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Juru bicara Armada ke-7 AS Reann Mommsen menegaskan, “Semua operasi dirancang sesuai dengan hukum internasional dan menunjukkan Amerika Serikat akan terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan.”
Pada Juli 2016, pengadilan arbitrase di Den Haag yang dibentuk di bawah naungan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) mematahkan apa yang disebut sebagai peta “sembilan garis putus-putus” China yang secara efektif menetapkan klaim atas sebanyak 90 persen wilayah Laut China Selatan.
Putusan penting yang mendukung klaim Filipina tertentu atas China di Laut China Selatan itu juga mengecam kegiatan reklamasi China yang ekspansif dan merusak secara ekologis serta tindakan-tindakan koersif di wilayah maritim.
China menolak mematuhi keputusan itu, yang tidak memiliki mekanisme penegakan hukum. Sementara itu, AS menyatakan FONOP konsisten dengan UNCLOS dan putusan pengadilan internasional berdasarkan arbitrase.
Dengan berlayar dalam jarak 12 mil laut dari pulau-pulau buatan, Pentagon secara langsung menantang kepemilikan China atas fitur-fitur yang diperebutkan serta perairan dan sumber daya di sekitarnya.
Pada saat yang sama, terdapat tanda-tanda AS menjadi semakin khawatir dengan kekuatan militer China yang meningkat dengan cepat dan biaya yang kian melonjak untuk melawan dan membatasi ambisi maritim China.
“Taruhan tantangan konflik dengan China sangat dahsyat,” tegas Chad Sbragia, wakil asisten Menteri Pertahanan AS untuk urusan China. “Ini adalah proses jangka panjang.
Kita harus gesit dan cerdas.”
Bersaksi pada Februari 2020 di hadapan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS-China, pejabat Pentagon menyatakan, Amerika perlu “membangun dan mengerahkan pasukan gabungan yang lebih mematikan dan tangguh” untuk menghadapi meningkatnya kemampuan militer China.
Meningkatnya gesekan dengan sekutu sejak lama menambah kekhawatiran strategis Amerika Serikat.
Asia Times melaporkan, keputusan Filipina pada Februari 2020 untuk membatalkan Perjanjian Pasukan Kunjungan (VFA) yang telah berlangsung puluhan tahun dengan AS menjadi perhatian khusus.
Pakta itu telah memungkinkan penempatan pasukan dan peralatan Amerika di tanah Filipina.
Langkah itu, jika memang dilaksanakan pada Agustus 2020, akan secara signifikan mengurangi kemampuan Amerika Serikat untuk memproyeksikan kekuatan ke wilayah barat Laut China Selatan.
Sbragia mencatat, langkah Filipina tidaklah mengejutkan. “Ini kompetisi,” kata pejabat itu.
“Kita harus sangat berpandangan jernih. Negara-negara ini berada di bawah tekanan yang meningkat oleh China.”
Penerjemah: Fadhila Eka Ratnasari
Editor: Purnama Ayu Rizky
Keterangan foto utama: Kapal induk pertama China, Liaoning, melaut tahun lalu. China kemungkinan akan berusaha menggusur dominasi militer Amerika di Pasifik barat. (Foto: Agence France-Presse/Getty Images)
Ketegangan Maritim AS-China atas Tembakan Laser di Laut China Selatan.
#tafch
0 Comments