IMPIANNEWS.COM
Limapuluh kota, --- Guna mendapatkan masukan dan gambaran serta permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembinaan kesadaran bela negara, sekaligus sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan membangun Monumen Nasional PDRI.
Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa bersama kementerian terkait melakukan kunjungan kerja dan Focus Group Discussion (FGD), di Gedung Pokiteknik Pertanian Negeri Payakumbuh, pada Selasa, (5/11/2019).
Brigjen TNI Rufbin Marpaung, Asisten Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa saat membuka FGD mengatakan, diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme secara umum di Sumatra Barat serta menjaga sejarah perjuangan bangsa. Salah satunya sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
“Sudah selayaknya sejarah ini diwariskan kepada generasi muda sebagai bentuk apresiasi dengan membangun monumen bela negara,” jelasnya.
Dia berharap, pembangunan monumen ini akan ada manfaat lanjutannya sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang unggul dan kompetitif.
“tugas kami dari Menkopolhukam disini untuk mendorong dan mengorganisir, kami melihat pembangunan monumen bela nagara ini perlu didorong dan diorganisir ulang. Demikian juga dengan pelaksanaan peringatan hari Bela Negara, kami juga akan mendorong untuk dilaksanakan secara Nasional di Kabupaten Limapuluh Kota,” tutupnya.
Sementara itu Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan sekaligus sekretaris YPP PDRI saat menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan, sesuai dengan visi misi dan RPJM, Kabupaten Limapuluh kota telah melaksanakan pembangunan, penghargaan kepahlawanan dan pemuliaan terhadap perjuangan PDRI.
Terlebih dari pada itu, Ferizal Ridwan juga mengakui dalam perjalanannnya ada beberapa masalah persoalan Nomenklatur yang terjadi dalam mewujudkan pembangunan Monumen Nasional PDRI, sehingga pembangunan monumen PDRI sempat mangkrak dua kali anggaran, yang pertama 7 Milyar dan yang kedua 9 Milyar tidak dapat dilaksanakan.
"Mohon maaf barangkali karena persoalan Nomenklatur. Keinginan pihak pusat yang berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) pembangunan dilaksanakan oleh daerah melalui tugas perbantuan (TP), sementara kami di daerah mempunyai kelemahan karena setiap TP diwajibkan ada dana pendampingan 10 persen. Oleh karena itu, dua kali anggaran tidak dapat dilaksanakan," tutur Ferizal Ridwan dihadapan para peserta FGD.
Namun, saat menjadi Plt. Bupati pada Tahun 2017, menggantikan Bupati Irfendi Arbi yang pada saat itu tengah menunaikan ibadah haji, Wabup Ferizal Ridwan sempat menyurati seluruh kementerian dan lembaga yang terkait dalam pembangunan monas PDRI.
Setidaknya ada 3 poin yang disampaikan dalam surat tersebut, yang pertama agar kiranya untuk kelanjutan pembangunan monas PDRI seyogyanya dijadikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), kedua tidak adanya kesiapan oleh daerah karena naiknya ditengah jalan dan yang ke tiga tidak cukupnya anggaran daerah karena harus dibahas dengan DPRD.
"Alhamdulillah, tahun ini Kementerian pendidikan Nasuonal kembali mengucurkan dana sebesar 32 Milyar untuk pembangunan monas PDRI," ucapnya penuh syukur.
Dengan telah dimulainya pembangunan ini, atas nama pemerintah daerah Wabup Ferizal Ridwan berharap mendapatkan berbagai masukan dan kerjasama serta tindak lanjut pengembangan kedepan agar lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
"Bahwa kesepan kita mesti memikirkan bagai mana memamfaatkan monas dan segenap isinya nanti dengan sebaik baiknya, tidak saja bernilai sejarah tentu disamping itu perlu punya multi efek dan berdampak manfaat yang besar," sebutnya.
Untuk itu, demi kelanjutan dan jaminan ketersediaan anggaran dan terlaksananya pembangunan, Wabup Ferizal Ridwan berpendapat ini mesti didorong dengan regulasi baru yang lebih kuat, seperti Kepres atau Inpres. Sebab, jika masih dengan mengandalkan SKB, dikhawatirkan ketaatan para pihak sulit terlaksana.
"Kami bersama di YPP PDRI telah memulai memperjuangkan pengakuan dan pelurusan sejarah PDRI secara propesional semenjak 2000. Selanjutnya tentu akan memperjuangkan hak-hak lepehlawanan, perhatian khusus, maupun kompensasi PDRI sebagai penyelamat republik yang sebelumnya digagas Tan Malaka," pungkasnya.
Selain Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, juga bertindak sebagai narasumber dalam FGD tersebut Ketua DPD Perpabri Sumatera Barat, Letkol Saiful Bahri, dan Wannofri Syamri, M.Hum, pakar sejarah Universitas Andalas.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh mantan Bupati Limapuluh Kota, dr. Alis Marajo, Ketua Yayasan Peduli Perjuangan (YPP) PDRI, N Ben Yuza, Labid 1.4/VI Kesbang, Kolonel CZI Kun Wardana, staf ahli bidang ekonomi, Kemenko Polhukam Asmarni SE, para tokoh dan Wali Nagari. (rel/014)
