Payakumbuh, --- Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh diwakili Asisten I Setdako Yoherman menghadiri Rapat dalam kantor diluar jam kerja tentang Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan yang digelar di Kantor Bawaslu Kota Payakumbuh, Rabu (27/11/2019).
Rapat itu juga dihadiri Wakil Ketua Komisi Infomasi Sumatra Barat Noval Wiska, Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh Muhammad Khadafi dan jajarannya.
Dikatakan Yoherman, sebagai lembaga negara, Bawaslu harus kuat, harus ada kekompakan, karena saat Pesta Demokrasi nanti digelar, butuh koordinasi jelas di dalam instansi itu sendiri, jangan sampai berbeda informasi satu sama lain, dari pimpinan kepada bawahan maupun kepada instansi lain.
"Selama ini kita merasa masalah penatausahaan dan kearsipan ini simpel, tapi tentusaja ini menyangkut dengan administrasi, perlu diperhatikan bagaimana sebuah pekerjaan selesai, namun juga mengikuti aturan yang berlaku," kata Yoherman.
Lebih lanjut, Yoherman menyebutkan hal lain paling penting yang harus diperhatikan lagi adalah SDM, bagaimana inovasi yang dilahirkan dalam bekerja. Arsip adalah bukti fisik dari sebuah catatan pekerjaan untuk diperiksa nanti.
"Kita sangat berharap kepada Bawaslu sebagai wasit, bagaimana Pemilu nanti digelar di Payakumbuh tanpa ada masalah, tahapannya akan dimulai, apalagi sekarang sudah akan dibentuk Panwascam," katanya.
Yoherman mengapresiasi Bawaslu, KPU, dan seluruh stakeholder terkait atas penyelenggaraan Pileg 2019 kemaren di Payakumbuh bisa berlangsung lancar.
"Sinergi antara Pemko, Bawaslu, KPU, dan seluruh lini dalam mewujudkan pesta demokrasi yang baik bagi Indonesia di Payakumbuh sudah baik, hal ini kedepan akan terus kita tingkatkan," ujarnya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh M. Khadafi mengatakan ingin agar bagaimana Bawaslu dapat menjadi lembaga kredibel, selain terbuka untuk memberi informasi, penataan dan arsip adalah hal penting, apabila nanti berkendala maka hal ini bisa menjadi masalah.
"Kita sangat terbuka dengan publik, Pileg akan sangat berbeda dengan Pilkada nanti, kita ingin lebih baik dari kemarin, persoalan bagaimana anggaran dan informasi tahapan Pemilu. Seluruh pihak memiliki hak untuk mengawasi bagaimana jalannya Pemilu," kata Khadafi.
Ditambahkannya, Bawaslu membuka diri sebagai lembaga negara untuk memberikan informasi kepada masyarakat, wartawan, maupun lembaga lain yang menjadi sahabat dekat Bawaslu.
"Jangan sampai Demokrasi kita rusak karena egoisme dari lembaga dengan tidak adanya keterbukaan informasi publik dan ketidakmampuan untuk mengelola tatausaha dan arsip," pungkasnya. (rel/014)
.webp)