IMPIANNEWS.COM (Jakarta).
Ketua Umum Korps Pegawai RI atau Korpri, Zudan Arief Fakhrulloh mewanti-wanti agar rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi memangkas lapisan eselon tidak sampai mengurangi kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Jangan sampai kesejahteraan ASN berkurang. Nanti jabatannya hilang, belum jadi pejabat fungsional, penghasilannya pasti berkurang," ujar Zudan melalui sambungan telepon kepada Tempo, Ahad, 27 Oktober 2019.
Karena itu, ia mengatakan jabatan fungsional itu juga mesti disiapkan terlebih dahulu. Di samping, Zudan mengingatkan bahwa berdasarkan aturan yang ada saat ini pun tunjangan untuk pejabat fungsional lebih rendah dari pegawai struktural.
Dengan demikian, ia meminta agar perubahan pada struktural itu tak memengaruhi pendapatan. Misalnya, eselon III atau eselon IV yang dijadikan pejabat fungsional nantinya tunjangannya tetap setara dengan tunjangan eselon. Sehingga pendapatannya tetap setara.
Kalau itu tidak dilakukan, Zudan khawatir kebijakan tersebut justru menimbulkan gejolak di tubuh pegawai pelat merah. Malahan kebijakan tersebut bisa menjadi kontraproduktif dengan keinginan Presiden Jokowi.
"Karena kan sekarang teman-teman saya itu tunjangan dipakai untuk angsuran rumah, angsuran sepeda motor, untuk bayar kuliah anak-anak, ongkos, itu sudah gunakan itu. Kalau tunjangan struktural enggak ada, tunjangan fungsional jauh lebih kecil, itu tidak akan mencukupi, kesejahteraan turun," ujar dia.
Turunnya kesejahteraan ASN, dikhawatirkan Zudan akan membuat kinerja mereka menjadi tidak optimal. "Karena pulang kerja nyambi kerja lagi. Capek, lalu jadi tidak optimal. Itu problem yang harus dicermati pemerintah."
Sebelumnya rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian ini muncul dalam pidato Joko Widodo usai dirinya dikukuhkan sebagai Presiden periode 2019-2024. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran.
Investasi untuk penciptaan lapangan kerja, menurut Jokowi, harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong dan birokrasi yang panjang harus dipangkas.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
Ketua Umum Korps Pegawai RI atau Korpri, Zudan Arief Fakhrulloh mewanti-wanti agar rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi memangkas lapisan eselon tidak sampai mengurangi kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Jangan sampai kesejahteraan ASN berkurang. Nanti jabatannya hilang, belum jadi pejabat fungsional, penghasilannya pasti berkurang," ujar Zudan melalui sambungan telepon kepada Tempo, Ahad, 27 Oktober 2019.
Karena itu, ia mengatakan jabatan fungsional itu juga mesti disiapkan terlebih dahulu. Di samping, Zudan mengingatkan bahwa berdasarkan aturan yang ada saat ini pun tunjangan untuk pejabat fungsional lebih rendah dari pegawai struktural.
Dengan demikian, ia meminta agar perubahan pada struktural itu tak memengaruhi pendapatan. Misalnya, eselon III atau eselon IV yang dijadikan pejabat fungsional nantinya tunjangannya tetap setara dengan tunjangan eselon. Sehingga pendapatannya tetap setara.
Kalau itu tidak dilakukan, Zudan khawatir kebijakan tersebut justru menimbulkan gejolak di tubuh pegawai pelat merah. Malahan kebijakan tersebut bisa menjadi kontraproduktif dengan keinginan Presiden Jokowi.
"Karena kan sekarang teman-teman saya itu tunjangan dipakai untuk angsuran rumah, angsuran sepeda motor, untuk bayar kuliah anak-anak, ongkos, itu sudah gunakan itu. Kalau tunjangan struktural enggak ada, tunjangan fungsional jauh lebih kecil, itu tidak akan mencukupi, kesejahteraan turun," ujar dia.
Turunnya kesejahteraan ASN, dikhawatirkan Zudan akan membuat kinerja mereka menjadi tidak optimal. "Karena pulang kerja nyambi kerja lagi. Capek, lalu jadi tidak optimal. Itu problem yang harus dicermati pemerintah."
Sebelumnya rencana perampingan jabatan eselon dalam tubuh kementerian ini muncul dalam pidato Joko Widodo usai dirinya dikukuhkan sebagai Presiden periode 2019-2024. Jokowi menjelaskan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran.
Investasi untuk penciptaan lapangan kerja, menurut Jokowi, harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong dan birokrasi yang panjang harus dipangkas.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.
