Ini Bahasan Diskusi Limapuluh Kota Untuk 5 Tahun Kedepan

IMPIANNEWS.COM

Limapuluh Kota, --- Sudah 3 periode Bupati, tidak nampak perubahan, mulai sejak pertama dipindah masih seperti dulu tidak ada perubahan, tidak seperti Pariaman dan Dhamasraya yang baru pindah IKK nya nampak kemajuannya. Dan juga bagi Kepala Daerah yang berkantor di pusat kota sangat miris

Hal tersebut disampaikan Budi Febriandi dalam Diskusi PWI dengan forum diskusi penggiat Lapau, Sabtu (05/10/2019) dengan menghadirkan Nurkholis Dt Bijo Dirajo Anggota DPRD Provinsi, dalam mencari solusi untuk 5 tahun kedepan untuk Luak 50, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan dengan telah dilantiknya Anggota DPRD Kota dan Kabupaten,dan juga telah dilantiknya Anggota DPRD Sumbar.

Banyak hal yang dilakukan untuk Luak 50, karena saat ini untuk Ketua DPRD Sumbar dan salah Satu Wakil Ketua berasal dari Luak 50, yaitu Supardi dari Partai Gerindra sebagai Ketua DPRD Sumbar dan Irsyad Safar Wakil Ketua dari PKS, yang telah diambil sumpahnya, Minggu kemaren.

Nurkholis Anggota DPRD Sumbar Dapil 5, memaparkan untuk kemajuan Limapuluh Kota kedepannya, karena harus banyak membuka akses jalan dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat dan juga Pertanian harus diperhatikan pemerintah, karena tidak adanya ikut campur pemerintah, pertanian tidak akan maju dan juga harus ada kontrol harga hasil tani seperti gambir yang saat ini sangat murah pemerintah harus mencarikan solusinya.

Diakhir pembicaraan, Budi Febriandi dari sikola Lapau yang bersifat sosial, bukan organisasi atau LSM, Sikola Lapau adalah suatu wadah yang tugasnya bersifat membantu kawan di nagari untuk diskusi dan menyusun RPJM, serta memapar Undang- Undang Desa bagi perangkat nagari agar paham tupoksi masing-masing perangkat nagari dalam menjalan kan tugasnya

Dan juga untuk membantu warga miskin yang begitu banyak untuk Limapuluh Kota yang tiap tahun bukan berkurang malahan bertambah. Karena Sikola Lapau mempunyai solusi untuk mengatasi secara kaum, dengan memberdayakan hutan dan lahan pertanian yang ada pada kaum setempat dengan dukungan pemerintah.(ul)