Masyarakat setiap saat harus waspada menghadapi gempa bumi. Kesiapsiagaan dibutuhkan mengingat adanya tren peningkatan ancaman bencana tersebut pada Juli dan berlanjut Agustus nanti.
Peringatan ini disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Selain gempa, kewaspadaan juga diarahkan terhadap tsunami karena Indonesia memiliki banyak zona megathrust yang bisa memicu gempa di atas 7 Skala Richter (SR), yang bisa menyebabkan terjadinya tsunami.
Menghadapi potensi ancaman tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) meminta pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan mitigasi.
Berdasarkan data BMKG, selama Juli 2019, Indonesia mengalami 840 kali gempa, sebagian besar terjadi di wilayah bagian timur.
Jumlah ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya mengalami 735 kali gempa. Dari jumlah tersebut, 51 gempa di antaranya mempunyai magnitudo di atas 5 SR terjadi. Jumlah ini juga meningkat jika dibandingkan dengan bulan lalu sebanyak 35 kali gempa dengan kekuatan setara.
Tren peningkatan gempa juga diprediksi akan terjadi Agustus nanti. BMKG menyebut, potensi zona aktif gempa ada di wilayah Bengkulu, Mentawai dan Nias, Selat Sunda dan di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Potensi gempa pada zona menengah dengan dampak tidak seberapa juga terjadi di selatan Sumbawa.
Selain itu, BMKG juga meminta Ambon, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara untuk waspada karena ada indikasi peningkatan aktivitas potensi gempa.
Kepala Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Daryono menandaskan, kondisi ini terjadi karena wilayah Indonesia merupakan wilayah seismik aktif dan kompleks sehingga memilik banyak sumber gempa. Selain itu, Indonesia memiliki 16 zona megathrust yang bisa memicu terjadinya gempa besar di atas 7 SR dan 290 sesar aktif.
“Sehingga potensi ini harus kita kenali. Ini kondisi tektonik yang harus kita terima, harus kita cari solusi agar aman berada di wilayah rawan gempa," ungkap Daryono saat konferensi pers Evaluasi Bencana bulan Juli, di Graha BNPB, Jakarta, kemarin.
Komisi VIII DPR mengimbau kepada masyarakat dan instansi terkait untuk siap siaga menghadapi bencana yang berpotensi muncul Agustus mendatang. DPR mengingatkan perlunya sosialisasi, pembekalan, dan kewaspadaan untuk menghadapi ancaman tersebut.
“BNPB, BPBD, serta instansi terkait harus memiliki kewaspadaan dan mitigasi menghadapi bencana tersebut. Kewaspadaan ini juga harus dilakukan masyarakat agar lebih siap menghadapi terjadinya bencana,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily di Jakarta kemarin.
Ace menekankan perlunya BNPB dan BPBD melakukan sosialisasi dan pembekalan kepada masyarakat sehingga mereka bisa lebih siap.
Instansi terkait seperti pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait, juga perlu dilibatkan dan diberikan sosialisasi terkait potensi bencana ini, karena mereka pun akan terlibat dalam penanganan bencana nanti. “Instansi lain antara lain pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota,” tambahnya.
Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Bernardus Wisnu Widjaja menyebut Indonesia bisa belajar dari Jepang bagaimana mengatasi ancaman gempa dan tsunami. Pasalnya, kedua negara sama-sama berada di wilayah lempeng tektonik dengan ancaman bencana sama, yakni gempa dan tsunami.
"Gambaran potensi tsunami di Indonesia hampir sama dengan Jepang. Kita perlu belajar sejauh mana Jepang menyiapkan dan mengantisipasinya, sejauh mana kita membandingkan apa yang telah Jepang lakukan," ujar Wisnu.
Namun, antisipasi tsunami tidak mudah. Ahli tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Abdul Muhari mengungkapkan kendala dalam upaya mitigasi bencana tsunami di Indonesia karena belum ada peta potensi tsunami.
"Kemarin LIPI juga sudah membuat, dan KKP juga sudah mulai melakukan kajian. Kita harapkan akhir tahun Indonesia akan memiliki peta gempa yang berpotensi tsunami sehingga nanti lengkap. Karena apa? Kalau sudah punya informasinya, akan mudah melakukan mitigasinya," ungkapnya.
Abdul mengungkapkan, dalam upaya mitigasi bencana, saat ini Indonesia telah memiliki regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010. "Kalau kita sudah tahu potensi dan risikonya maka kita akan tahu upaya mitigasinya seperti apa. Daerah yang berisiko tinggi akan berbeda penanganannya dibandingkan dengan daerah yang berisiko rendah. Upaya mitigasi strukturkah atau nonstruktur."
Selain itu, untuk memperkuat mitigasi bencana tsunami, Abdul menjelaskan sudah ada edaran dari Setkab mengenai penanaman hutan pantai.
Penekanan program tersebut dilaksanakan di area sepanjang pinggir pantai untuk kawasan rawan tsunami di wilayah barat Sumatera, Selat Sunda, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku.
"Kalau berbicara mengenai mitigasi tsunami harus ada ruangnya, karena kalau tidak ada ruangnya, mitigasinya tidak bisa berjalan. Yang harus kita pahami adalah agar pembangunan di pinggir pantai juga selaras dengan mitigasi bencana. Namun, upaya mitigasi bencana tidak akan substain jika tidak ada kegiatan ekonomi di belakangnya," ujar Abdul.
Dia lantas menuturkan, berkaca dari tsunami yang telah melanda Indonesia, Abdul menekankan untuk Indonesia harus memiliki tidak hanya peta tsunami darat, tetapi juga laut. "Dengan peta ini harus dimiliki Indonesia.
Karena apa? Indonesia memiliki lebih dari 500 pelabuhan maupun perikanan dengan total aset lebih dari 500 triliun. Ini juga harus mulai kita perlu kaji lagi ke depannya, dan salah satunya belajar dari Jepang."
Sementara itu, Naoto Tada, tenaga ahli bidang pencegahan bencana dari Japan International Coperation Agency (JICA), menceritakan tsunami tahun 2011 membuat Jepang belajar mitigasi.
Bahkan, Jepang telah mengeluarkan regulasi bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah korban bencana akibat tsunami harus berkurang hingga 80%.
"Setelah melakukan estimasi pascatsunami 2011, kami membuat undang-undang baru.
Dalam undang-undang baru, dalam waktu 10 tahun ketika terjadi bencana tsunami, jumlah korban harus turun hingga 80%. Ada beberapa cara-cara mitigasi tsunami Jepang, seperti bikin rumah tahan gempa, bikin tanggul laut, ataupun pendidikan bencana. Kalau di Jepang, pembuatan tanggul laut adalah hal yang umum," ungkap Tada.
Dia menuturkan, tsunami yang terjadi pada 2011 melebihi ekspektasi orang Jepang. Melalui pengalaman itu, orang Jepang memutuskan tidak ada batasan untuk mengatasi tsunami.
"Jepang sama seperti Indonesia, jadi kami harus menghadapi bencana tersebut. Untuk menangani bencana tsunami, di Jepang membuat beberapa konsep.
Pertama adalah mengidentifikasi setiap wilayah di Jepang, karena ketika terjadi bencana belum tentu menghadapi secara sempurna," katanya.
Adapun untuk meminimalkan jumlah korban, Tada mengungkapkan bahwa pemerintah Jepang telah melakukan langkah-langkah secara struktural maupun nonstruktural.
"Setelah terjadi tsunami pada 2011, pemerintah Jepang melakukan estimasi untuk mitigasi. Dan, hasil estimasi diketahui tinggi tsunami di Jepang hingga 34 meter.
Kita memang tidak bisa melakukan penanggulangan secara sempurna, tetapi kita bisa membuat tanggul dan lain-lain.
Pemerintah terus mengingatkan agar masyarakat Jepang tidak panik untuk menghadapi bahaya tsunami," beber Tada.
Bagaimana dengan Indonesia? Dia meyakini Indonesia mampu menghadapi bencana tsunami yang bisa datang kapan saja.
Apalagi, Indonesia sudah mempunyai pengalaman seperti bencana besar tsunami Aceh. Dia meyakini, meski akan datang tsunami, baik Jepang maupun Indonesia akan mampu mengatasinya.
"Langkah-langkahnya adalah membuat penduduk tetap memegang prinsip tidak akan menyerah, segera melakukan evakuasi ketika terjadi guncangan gempa, evakuasi lebih cepat ke tempat yang aman.
Jadi, walaupun memiliki potensi terkena bencana, namun dalam proses mitigasi bencana, pemikiran penduduk di kota yang berpotensi tsunami juga harus diubah," kata.
