 |
| Tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan KKBPK dari Presiden RI, Joko Widodo |
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani menyematkan tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada Bupati Sijunjung Yuswir Arifin.
Tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan KKBPK dari Presiden RI, Joko Widodo itu diserahkan pada acara puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke- XXVI di Banjar Baru
Kalimantan Selatan, Sabtu (6/7).
Anugerah tanda kehormatan itu diberikan berdasarkan keputusan Presiden RI Joko Widodo nomor 41/TK/Tahun 2019 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan.
Bupati Sijunjung Yuswir Arifin merasa bersyukur atas penganugerahan Satyalancana Pembangunan tersebut." Alhamdulillah, ini merupakan prestasi Kabupaten Sijunjung.Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung program KKBPK di Kabupaten Sijunjung," ucap bupati yang didampingi Kadis Pengendalian Penduduk dan KB, Rina Defina EP, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Khamsiardi, Ketua TP PKK, Ny.Endra Yuswir Arifin, Kabag Umum, Jasril, Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Defri Antoni, Kabid Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga, Maryusman, Kasi Kesehatan Reproduksi, Nuswita.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Rina Defina EP mengatakan, Satyalencana Pembangunan ini, merupakan penghargaan dari Presiden RI kepada kepala daerah yang sukses mendorong pembangunan bidang KKBPK.
" Bupati Yuswir Arifin diganjar tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan karena dinilai peduli dan mempunyai komitmen dalam menyukseskan program KKBPK di Kabupaten Sijunjung," katanya.
Diantaranya, pembentukan dan pembinaan kampung KB dan grand design pembangunan kependudukan.Termasuk dukungan terhadap program dan pembinaan GenRe serta peningkatan SDM para kader." Hingga saat ini di Sijunjung telah terbentuk 26 Kampung KB," ucapnya.
Sekedar diketahui, tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden RI, diterima Bupati Yuswir Arifin bersama satu Gubernur dan 16 Bupati/Walikota di Indonesia.
“ Di Sumatera Barat, hanya Bupati Sijunjung dan Walikota Padang,” ucap Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung.-(zet)
