IMPIANNEWS.COM (Jakarta).
Sidang Gugatan Hasil Pilpres 2019 Tinggal Menunggu Hitungan Hari. Namun, koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) dilanda isu perpecahan internal.
Isu ini karena manuver Ketua Komando Satuan Tugas Bersama, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang menemui capres petahana Jokowi pasca-pengumuman rekapitulasi hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum. Padahal, Demokrat merupakan salah satu partai pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.
Merespons hal tersebut, Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan tak menampik pihaknya menjaga jarak dengan koalisi 02. Salah satu alasannya, karena perbedaan pandangan dengan elite BPN dalam menyikapi pengumuman rekapitulasi pilpres.
"Iya jadi memang dinamika koalisi 02 sebulan terakhir cepat berubah. Sejak KPU umumkan hasil rekapitulasi 21 Mei lalu, banyak suara berbeda dengan elite 02. Seperti soal people power dan ini sangat tidak disetujui Pak SBY. Pak SBY memberikan petunjuk maka kami mengambil sikap menjaga jarak," kata Ferdinand dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Minggu 9 Juni 2019.
Dia menekankan usai pengumuman rekapitulasi KPU, terjadi rangkaian peristiwa politik seperti aksi unjuk rasa di Bawaslu yang berujung kerusuhan. Lalu, ia menyinggung sebagian pendukung 02 via media sosial yang mem-bully Ani Yudhoyono saat masih sakit dan mendapat perawatan di Singapura.
Lalu, testimoni Prabowo saat takziah ke Cikeas yang dinilai kurang sesuai saat menyampaikan pilihan politik Ani Yudhoyono. Ucapan Prabowo diprotes suami Ani Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
"Itu agak tidak patut, apa yang disampaikan (Prabowo) seharusnya yang baik dikenang. Kami merasa semakin jauh dengan 02, saat gugatan ke MK, kami juga tidak diajak. Jadi, kami merasa sudah menjadi tinggal catatan," ujar Ferdinand.
Respons Gerindra
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Taufik Riyadi merespons santai soal manuver Demokrat. Begitupun indikasi pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Jokowi sebagai spekulasi politik.
Bagi dia, selama tak ada deklarasi resmi dari pucuk pimpinan Demokrat dan PAN maka kedua partai tersebut masih jadi bagian BPN.
"Itu gimmick, gimmick saja. Sepanjang tidak ada deklarasi dari Ketua Umum SBY dan Zulkifli Hasan, bagi kami itu tidak ada. Kami ini sekarang fokus di MK. Itu fokus BPN. Kami siapkan bukti-bukti yang kuat," tutur Taufik di acara APa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Minggu, 9 Juni 2019.
Dia menilai manuver Demokrat dan PAN biasa dalam politik. Ia melihat hal tersebut bisa juga bagian upaya kubu Jokowi menarik partai lawan untuk memperkuat suara di parlemen. Cara ini agar mempermudah dan menjalankan kebijakan pemerintah dengan menguasai kursi di DPR.
"Namanya proses prolitik seperti ini, mau tidak mau, presiden akan menarik gerbong sebanyaknya masuk ke DPR untuk mengawal kebijakan agar tak terhambat. Menurut saya itu dinamika saja. Apa karena Demokrat berlabuh ke Jokowi, itu akan kita hormati," ujar Taufik.
Adapun sidang gugatan hasil pilpres yang dilayangkan BPN akan digelar perdana di MK pada Jumat, 14 Juni 2019. Agenda sidang perdana ini akan memutuskan lanjut atau tidak sengketa ke tahapan persidangan. Pertimbangan permohonan beserta barang bukti yang diajukan akan menjadi rujukan hakim MK.
sumbar : viva.co
.webp)