Perjuangan dan kekukuhan Susi Pudjiastuti untuk melarang penangkapan ikan menggunakan kapal pukat telah menjadi salah satu prestasi paling gemilang dari periode pertama Joko Widodo.
Berkat peraturan Menteri Susi, Indonesia sekarang merupakan produsen tuna terbesar, mewakili 16 persen dari total dunia, setengahnya diekspor ke AS dalam bentuk ikan utuh dan fillet.
Dalam 18 bulan terakhir, kapal pukat China menjauhi perairan Indonesia, tetapi seperti yang diketahui, ketidaksepakatan antara Susi Pudjiastuti dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan menggarisbawahi adanya konflik internal di Indonesia dalam berurusan dengan China.
Penangkapan ikannya telah meluas secara dramatis, ikannya lebih besar dan industri pengalengan baru bermunculan di seluruh Indonesia, semua ini adalah tanda nyata dari industri perikanan yang sehat dan kuat.
Tetapi Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti masih terus berjuang secara konsisten dengan melarang kapal pukat asing dari perairan Indonesia, salah satu prestasi paling menonjol dari masa jabatan pertama Joko Widodo sebagai presiden.
Dalam sebuah wawancara dengan Asia Times, Susi Pudjiastuti mengatakan dia yakin hingga 80 persen dari hasil tangkapan negara masih diekspor secara ilegal atau dimuat ke kapal induk luar negeri, yang seringkali dimiliki oleh China, di luar zona ekonomi ekslusif (ZEE)―praktik pemindahan muatan yang ingin dia nyatakan sebagai kejahatan internasional.
Selain itu, dia mengatakan hanya seperempat dari sekitar 3.000 kapal nelayan 100-200 ton baru yang dibangun secara lokal dalam tiga tahun terakhir yang telah terdaftar; sisanya dicat dengan warna yang sama dan membawa nama duplikat untuk menghindari pembayaran pajak.
Ada uang yang terlibat pada 100 atau lebih pengusaha Indonesia yang terlibat, di antaranya sekitar 20 orang memiliki 4.500 dari 7.600 kapal terdaftar di atas 30 ton, menurut menteri. Keuntungan tahunannya, katanya, berkisar antara $1-2 juta untuk 30-100 ton kapal, dan $2-4 juta untuk yang berkapasitas 100-200 ton.
Hasilnya: banyak pengusaha Indonesia yang sebelumnya terlibat dalam usaha patungan dengan China, Thailand, dan perusahaan perikanan regional besar lainnya untuk menjarah sumber daya laut Indonesia mereka sekarang menemukan cara untuk melakukannya secara mandiri.
Pekerja menurunkan tuna sirip kuning di pelabuhan perikanan di Banda Aceh, Indonesia, 4 April 2019. (Foto: AFP/Chaideer Mahyuddin)
Lima tahun setelah diberlakukannya larangan tersebut, Indonesia sekarang merupakan produsen tuna terbesar, mewakili 16 persen dari total dunia, setengahnya diekspor ke AS dalam bentuk ikan utuh dan fillet. Indonesia menjadi pasar yang menguntungkan yang telah tumbuh sebesar 130 persen sejak tahun 2014.
Setelah menderita selama tahun-tahun awal yang sulit karena larangan dan kurangnya ikan, pelabuhan perikanan Sulawesi Utara Bitung, misalnya, sekarang menjadi rumah bagi 47 pengalengan sejak beberapa tahun yang lalu, memproses sebagian besar dari 76.700 ton tuna kaleng Indonesia yang diekspor pada tahun 2017.
Susi Pudjiastuti mengatakan para nelayan Indonesia sekarang dapat menangkap tuna seberat 80 kilogram, hampir dua kali ukuran tangkapan tuna beberapa tahun lalu.
Orang China telah berupaya melemahkan tindakan Indonesia dengan menggunakan sistem satelit yang mendeteksi kepadatan air dan mengarahkan armada penangkapan ikan ke konsentrasi biomassa terutama spesies tuna sebelum mencapai perairan Indonesia.
Citra satelit menunjukkan hampir 4.000 perahu nelayan dan kapal pendukung ada di sekitar Mikronesia di Pasifik Barat pada suatu waktu, sekitar 85 persen dari mereka berasal dari China dan Taiwan. Ini adalah gambaran yang menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan perikanan di sekitar Indonesia.
“Kebijakan [Susi Pudjiastuti] sangat efektif,” kata seorang analis maritim yang melacak pergerakan armada perikanan China yang luas di Pasifik Barat. “Mereka (China) sekarang mencoba untuk mendapatkan semua ikan sebelum ikan-ikan itu masuk ke perairan Indonesia.”
Menteri Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti mengawasi pembongkaran kapal penangkap ikan asing yang tertangkap perburuan di perairan Indonesia. (Foto: AFP Forum/NurPhoto/Donal Husni)
Kapal China sering mematikan transponder mereka atau mengubah peraturan maritim internasional, Maritime Mobile Service Identity (MMSI) yang mensyaratkan setiap kapal harus lebih dari 100 ton.
Ada banyak cara lain juga. Pada suatu hari, sebuah kapal yang konon terdaftar di Afghanistan, negara yang tidak memiliki daerah perairan, muncul di tengah-tengah armada China.
Sementara China menggunakan para nelayannya―beserta Coastguard dan kapal patroli milisi―sebagai bagian dari pengerahannya, Indonesia mengadaptasi taktik serupa di bagian selatan Laut China Selatan, yang diklaim China sebagai bagian dari tempat memancing tradisional mereka.
Susi Pudjiastuti mengatakan sekarang ada 600 kapal penangkap ikan Indonesia yang beroperasi di kepulauan Natuna, wilayah paling utara Indonesia, di mana pemerintah sedang membangun tempat penyimpanan dan pemrosesan ikan dan akomodasi sementara bagi para nelayan.
Dengan kapal-kapal angkatan laut yang secara teratur berpatroli di wilayah Laut Natuna Utara, ada rencana untuk mengerahkan sebuah kapal tanker untuk mengisi bahan bakar armada penangkapan ikan, mengerahkan pesawat pengintai kecil dan juga memperluas landasan pacu di Pulau Natuna Besar.
Dalam 18 bulan terakhir, kapal pukat China menjauhi perairan Indonesia, tetapi seperti yang diketahui, ketidaksepakatan antara Susi Pudjiastuti dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan menggarisbawahi adanya konflik internal di Indonesia dalam berurusan dengan China.
Susi Pudjiastuti tetap bertekad dan keras kepala dalam menghadapi orang China dan praktik penangkapan ikan mereka. Sedangkan Luhut mengawasi banyak proyek yang didanai China di Indonesia, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung senilai $6 miliar yang sebelumnya telah tertunda lama.
Susi Pudjiastuti juga dimusuhi di luar negeri dengan tetap bertahan dalam kebijakannya untuk menenggelamkan kapal-kapal nelayan asing yang ditangkap karena perburuan liar di perairan Indonesia setelah mengetahui bahwa para pemilik kapal membeli kembali kapal-kapal itu senilai $50.000 saat pelelangan.
Peledakan dan penenggelaman kapal penangkap ikan oleh Angkatan Laut Indonesia di Laut Pangandaran, Jawa Barat. (Foto: AFP/NurPhoto/Donal Husni).
Sebelumnya pada bulan Mei, Kementerian Kelautan Perikanan menenggelamkan 51 kapal yang disita, menjadikan jumlah total kapal yang dihancurkan menjadi lebih dari 500 karena larangan penangkapan ikan diberlakukan sebagai bagian dari kebijakan maritim baru yang tegas dari Joko Widodo.
Pada penenggelaman terbaru, ada 38 kapal berbendera Vietnam; dalam beberapa bulan terakhir, penjaga pantai Vietnam telah terlibat dalam empat insiden dengan kapal patroli Indonesia di dalam ZEE Indonesia, menyebabkan pemerintah Vietnam mengeluarkan protes diplomatik.
Sebuah video dari insiden terbaru yang beredar di media sosial menunjukkan sebuah kapal Vietnam menabrak sisi kapal korvet Indonesia, salah satu kapal korvet Indonesia yang dibeli dari angkatan laut Jerman Timur pada awal 1990-an.
Indonesia adalah negara pertama di dunia yang membuat data publik real-time yang menunjukkan lokasi semua kapal di perairannya, menggunakan Sistem Identifikasi Otomatis dan pencitraan yang dikembangkan Italia untuk membuat tinjauan umum di tiga zona yang terbentang dari Aceh hingga Papua.
Sebagian besar fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sistem terpisah yang digunakan oleh angkatan laut adalah pada jalur air utama, seperti Selat Malaka, Sunda, dan Lombok, kepulauan Natuna dan Selat Makassar dan lebih jauh ke timur sampai ke Papua, tempat angkatan laut membentuk armada ketiga yang berbasis di pelabuhan minyak Sorong.
Dalam sebuah insiden yang tidak banyak diketahui pada bulan April 2018, sebuah kapal patroli angkatan laut mencegat kapal pelacak satelit China, Yuan Wan 7 setelah berbelok keluar dari jalur pelayaran internasional di lepas pantai pulau Sulawesi di bagian timur laut.
Sumber-sumber mengatakan bahwa perhatian angkatan laut tertuju pada cara kapal berkapasitas 21.000 ton itu melakukan manuver tidak menentu yang tidak konsisten dengan transit biasanya. Tidak ada kontak radio yang dilakukan antara kedua kapal dan Yuan Wang, yang dengan cepat berbalik arah dan menuju utara ke perairan internasional.
Keterangan foto utama: Seorang prajurit angkatan laut Indonesia berdiri di depan kapal pukat China “Hua Li-8” (kiri) di Belawan, Sumatera Utara, setelah ditahan karena diduga beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia pada tahun 2016. (Foto: AFP/Abimata Hasibuan)
Indonesia vs China: Pertarungan Sengit di Lautan Indonesia
