 |
| Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani berkata, mendukung penuh maskapai asing di Indonesia agar mengurangi dominasi Garuda Indonesia dan Lion Air. |
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka wacana maskapai asing bisa ekspansi rute di Indonesia. Ide ini dianggap bisa menunjang kompetisi antar maskapai sehingga harga tidak melonjak.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengaku sudah mengkaji langkah tersebut dan sekarang pihak pengusaha juga memberi dukungan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani berkata, mendukung penuh maskapai asing di Indonesia agar mengurangi dominasi Garuda Indonesia dan Lion Air.
Lantas maskapai mana saja yang sudah siap menyambut rencana ini? Hariyadi menyebut nama maskapai regional atau asing dari tiga negara, yakni Malaysia, Australia, dan Singapura.
"Yang siap itu AirAsia, Jet Star, dan Scoot," jelas Hariyadi di sela open house di rumah Gubernur BI Perri Warijyo di Patiunus, Jakarta Selatan, Rabu (5/6/2019).
Ketika ditanya apakah maskapai China juga akan ekspansi di Indonesia, Hariyadi berkata hal itu tidak memungkinkan.
"China kejauhan," ujar dia.
Hariyadi berkata harga tiket yang mahal memberi dampak negatif ke sektor pariwisata dan perhotelan. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyebut okupansi hotel menurun antara 10 persen sampai 30 persen akibat masalah tiket pesawat.
Hariyadi menyebut dampak tiket pesawat mahal paling besar ke daerah timur seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Kalimantan, hingga Jayapura. Yang kena dampak pun bukan hanya turisme melainkan geliat ekonomi nasional.
"Jadi tidak hanya pariwisata sebetulnya tapi juga pertumbuhan ekonomi mengganggu. Banyak aktivitas yang harusnya dilakukan, harga tiket mahal, mereka jadi tidak pergi, baik ke Jakarta maupun ke daerah," ucap dia.
Sebelumnya, Pengusaha setuju dengan ekspansi maskapai asing di Indonesia untuk menambah rute.
Masalah harga tiket pesawat yang mahal menjadi pertimbangan utama dari dukungan ini.
"Tiket pesawat masih dirasakan mahal dan kami mendukung penuh inisiatif pemerintah untuk memperkenankan pesawat regional atau pesawat penerbangan asing untuk menambah rute domestiknya. Itu kami dukung penuh," tegas Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani saat ditemui di acara open house Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warijyo, Rabu, 5 Juni 2019.
Hal lain yang disorot oleh Hariyadi adalah dominasi Garuda Indonesia dan Lion Air. Kedua maskapai itu dinilai membuat harga sulit turun.
Akibatnya hal itu memengaruhi minat para traveler lokal. Okupansi hotel pun ikut merosot, ini terutama mendampak daerah timur seperti Sulawesi Selatan.
"Memang dominasi Garuda dan Lion terlalu besar, sehingga harga itu akan sulit terkoreksi karena mereka terlalu dominan," ujar dia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, mahalnya harga tiket pesawat tak sebatas merugikan sektor pariwisata, melainkan urusan lainnya karena orang jadi enggan naik pesawat. Efek ini dia prediksi terasa usai Lebaran, lantaran saat ini permintaan tiket pesawat masih tinggi.
"Pengaruh harga tiket terkait Lebaran tidak begitu efek. Lebaran demand-nya tinggi. Tapi sesudah Lebaran baru terasa," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan agar pihak maskapai asing ikut serta berkompetisi di industri penerbangan domestik. Wacana ini dinilai untuk menurunkan tingginya harga tiket pesawat yang dirisaukan masyarakat hingga hari ini.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, saran tersebut memang baik untuk menciptakan iklim bisnis penerbangan di industri permaskapaian. Namun, masuknya maskapai asing juga menurutnya tidak mudah untuk dilakukan.
"Itu saran yang baik dari Presiden. Segala bisnis jika dilakukan dengan kompetisi maka timbul keseimbangan demand dan supply, jadi berimbang. Ide baik ini akan kita kaji," tuturnya di Jakarta, Senin, 3 Juni 2019.
Dia menjelaskan, masuknya maskapai asing juga harus mempertimbangkan asas cabotage yakni asas kedaulatan negara dimana mayoritas sahamnya harus dimiliki oleh perusahaan Indonesia.
"Kita tahu apabila perusahaan asing masuk ke Indonesia harus memenuhi asas cabotage, di mana perusahaan asing harus bekerja sama dengan perusahaan Indonesia. Jadi tentu kita tidak mudah menerima perusahaan asing, apalagi udara ini membutuhkan kualifikasi yang baik," ujarnya.
"Jadi kami sedang mengkaji dan kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden sebelum menetapkan apa yang akan dilakukan," tambah dia.
