IMPIANNEWS.COM (Bogor).
Sempat mendapat penolakan, Ijtimak Ulama 3 dipastikan berlangsung hari ini, Rabu (1/5/2019). Kegiatan yang akan dihadiri 1000 ulama itu digelar di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Ketua panitia, Slamet Maarif mengatakan, musyawarah ini membahas sikap konstitusional menanggapi maraknya kecurangan dalam Pilpres 2019. Ijtimak kali ini melibatkan tokoh nasional.
Penanggung jawab Ijtimak Ulama 3, Muhammad Yusuf Martak mengatakan, forum ini diharapkan memberi pedoman kepada rakyat untuk mengambil sikap dalam menghadapi pilpres yang mereka nilai penuh kecurangan.
"Ijtimak ulama dan tokoh nasional 3 adalah keniscayaan memimpin umat islam melawan kezaliman dan kecurangan dengan cara syar‘i dan konstitusional," kata Yusuf.
Rencananya, Ijtimak Ulama 3 tidak akan dihadiri pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Yusuf mengatakan, kegiatan ini memang tak melibatkan paslon.
Seperti biasa, acara ini juga tetap menghadirkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab. Rizieq akan menyampaikan arahannya langsung dari Mekah melalui video.
"Iya Habib Rizieq nanti di awal akan menyampaikan record dari Makkah," kata wakil ketua panitia Ijtimak Ulama 3, Ustaz Bernard Abdul Jabbar.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyatakan tidak setuju dengan acara tersebut. Menurut dia, negara sudah memberikan saluran untuk menyampaikan keberatan dengan proses atau pun hasil Pemilu, yakni melalui Bawaslu hingga Mahkamah Konstitusi (MK).
"Lalu untuk apa (Ijtima Ulama 3)?" ucap Wiranto.
Loading...
Hal senada disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Dia khawatir acara itu menciptakan gerakan massa usai pemungutan suara Pemilu 2019.
"Iya bisa ke arah situ (menciptakan gerakan). Karena apa? Persoalan kecurangan itu selalu diembuskan. TSM itu ya, terstruktur, sistematis, masih, ada satu lagi luar biasa. Ini menurut saya sebuah upaya yang harus kita hentikan," kata Moeldoko, Jumat (26/4/2019).
Moeldoko meminta semua pihak tak langsung menjustifikasi sebuah persoalan yang belum tuntas. Menurutnya, dugaan kecurangan maupun kelalaian dalam pesta demokrasi lima tahunan bisa diselesaikan melalui jalur konstitusional.
"Bukan dengan ijtimak, itu apa urusannya itu. Urusan politik kok dicampuradukkan enggak karu-karuan, sehingga membingungkan masyarakat," ujarnya.
Namun, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla lebih bijak. Dia berharap acara tersebut tidak didasari kepentingan politis, melainkan merujuk pada pedoman yang benar seperti hadis.
"Kita harapkan ijtimak itu betul-betul berdasarkan pedoman atau aturan dan hadisnya, jadi ada dasar hukumnya yang benar. Jangan dasarnya politis, tapi betul-betul dasarnya aturan hadis," kata JK di Istana Wakil Presiden, Selasa (30/4/2019).
Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin ini mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi terkait pembahasan dalam acara Ijtimak Ulama 3. Namun, hasil dari acara tersebut tergantung pada figur-figur yang hadir.
"Kita belum tahu apa yang mau dibicarakan, itu ijtimak juga kadang-kadang ya tergantung siapa yang hadir. Kalau yang hadir tentu ada kelompok-kelompok tertentu, tentu isinya lain lagi kalau ulama NU atau Muhammadiyah, tergantung masing-masing kepercayaan," kata JK.
Sumber : RAKYATKU.COM
