Rusia Ingatkan AS Hanya Rakyat Venezuela Memiliki Hak untuk Menentukan Nasib Mereka.

Hanya rakyat Venezuela yang memiliki hak untuk menentukan nasib mereka, yang diperlukan dialog antara semua kekuatan politik di negara itu,
IMPIANNEWS.COM (Maskow). 
Rusia memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa langkah agresif Washington terhadap Venezuela penuh dengan konsekuensi serius. Peringatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov kepada koleganya dari AS, Mike Pompeo.
"Hanya rakyat Venezuela yang memiliki hak untuk menentukan nasib mereka, yang diperlukan dialog antara semua kekuatan politik di negara itu, dan pemerintah Venezuela telah lama menyerukan hal itu," kata Lavrov, menurut pernyataan yang dipublikasikan di situs Kementerian Luar Negeri Rusia.
"Tekanan destruktif dari luar, terutama kekuatan, tidak ada hubungannya dengan proses demokrasi," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (2/5/2019).
Lavrov melakukan pembicaraan dengan Pompeo melalui telepon pada Rabu, sehari setelah pemimpun oposisi Venezuela Juan Guaido mengumumkan awal dari 'fase terakhir' upaya oposisi untuk merebut kekuasaan dari tangan Presiden Nicolas Maduro.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan sementara AS lebih suka melihat transisi damai di Venezuela, Washington tidak akan mengambil opsi militer.
"Tindakan militer adalah mungkin. Jika itu yang diperlukan, itulah yang akan dilakukan Amerika Serikat," kata Pompeo.
Sebelumnya, kementerian luar negeri Rusia menolak klaim Pompeo bahwa Moskow meyakinkan Presiden Nicolas Maduro untuk tidak melarikan diri dari negaranya ke Kuba. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut klaim itu 'palsu' yang hanya bagian dari perang informasi AS yang ditujukan terhadap negara Amerika Latin itu.
Para pejabat Venezuela juga menolak klaim Pompeo itu sebagai "berita palsu," dan menambahkan dengan menunjukkan gagalnya aksi demonstrasi sebagai upaya kudeta yang didukung oleh AS.
Pada hari Selasa, oposisi Venezuela berkumpul di Caracas, menyerukan militer untuk bergabung dengan mereka untuk "tahap akhir" kampanye "Operasi Kebebasan" untuk menggulingkan pemerintah Maduro. Bentrokan antara oposisi dan pasukan keamanan menyebabkan setidaknya 69 orang terluka, dan mendorong Presiden Maduro untuk mengumumkan di televisi bahwa ia telah menunjuk jaksa penuntut untuk menyelidiki percobaan kudeta di negara itu.
Anggota parlemen Majelis Nasional Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela pada 23 Januari, dua minggu setelah pelantikan Presiden Maduro untuk masa jabatan kedua setelah pemilihan umum pada Mei 2018. 
Guaido segera diakui oleh AS dan sekutu-sekutu Amerika Latin dan Eropa, serta Kanada. Sementara Rusia, China, dan puluhan negara lain menyuarakan dukungan mereka untuk Maduro, atau mendesak tidak campur tangan dalam urusan internal Venezuela.

sumber : Sindinews