Limapuluh Kota, --- Belum usai suasana Pemilu serentak 2019, riak jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota, mulai terasa. Bahkan ada juga partai yang mulai menakar koalisi, bakal calon independen juga terdengar mulai mengapung.
Pilkada yang disebut-sebut bakal digelar pada 2020 mendatang itu, hanya tinggal beberapa bulan saja. Artinya hanya sedikit waktu yang tersisa menjelang ajang demokrasi di tingkat daerah tersebut dilaksanakan.
“Setelah pembicaraan dengan ketua-ketua partai di Limapuluh Kota, arahannya, ya menuju untuk Pilkada. Ada wacana pembentukan koalisi untuk mengusung Bupati dan Wakil Bupati nanti,” terang Edward Idrus Perantau Luak Limopuluah pada Selasa (28/5/2019) siang kepada wartawan.
Ketua Koalisi dari Limapuluh Kota yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura dan PKS ini, juga telah sepakat saat Pilkada 2015 lalu. Di mana, pembentukan koalisi tersebut memang sudah menjadi niat darinya, mengingat pilkada yang sudah begitu dekat.
Diakui, saat pembicaraan dengan ketua-ketua serta pengurus partai tersebut di Pekanbaru beberapa waktu lalu, didapat kesepakatan untuk membentuk koalisi menuju pilkada. ”Yakni, Koalisi 50 Kota Adil, terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar dan PKB, serta tidak tertutup kemungkinan ada partai lain yang akan bergabung,” ucap Edward.
Ketiga parpol tersebut, berdasarkan hasil Pemilu 17 April lalu sudah memiliki 12 kursi di DPRD sebagai pengusung calon bupati dan wakil bupati nantinya. Yaitu 5 kursi Partai Golkar, 5 kursi Partai Demokrat dan 2 kursi di PKB.
”Untuk pengusungan calon, setidaknya koalisi partai memiliki 7 kursi. Sedangkan wacana dari pembentukan Koalisi 50 Kota Adil sudah memiliki 12 kursi,” timpalnya.
Ketika ditanya, apabila Koalisi 50 Kota Adil memang terbentuk, siapa kandidat yang bakal diusung nantinya. Edward pun belum bisa memastikan.
“Ada banyak figur yang bagus, tetapi yang penting kita bentuk koalisi dulu,” ucapnya.
Selain adanya kemungkinan dari partai politik, kandidat calon perseorangan juga mengapung. Salah satunya yang disebut-sebut dari kalangan wali nagari. Nama yang terdengar cukup santer yakni Maskar Musdar Datuak Pobo yang saat ini menjabat Wali Nagari Tanjuang Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, Kecamatan Luak.
Wali nagari dari kalangan pengusaha properti yang juga pengurus Persatuan Wali Nagari Limapuluh Kota itu disebut-sebut siap maju jika masyarakat Limapuluh Kota membutuhkan. Sebab, menurutnya, yang berhak menentukan adalah masyarakat.
“Kita lihat saja nanti, jika masyarakat membutuhkan tentu tidak ada alasan kita untuk menolak. Namun tentunya ini benar-benar untuk pengabdian ke masyarakat,” ucap Maskar Musdar Datuak Pobo, wali nagari yang telah membuktikan pengabdiannya dengan mengembalikan gajinya sebagai wali nagari untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya.
Tidak mengambil sepesen gajipun dari jabatannya, tentunya cukup menjadi bukti keikhlasan dalam mengabdikan diri di nagari. “Jika jadi Kepala Daerah juga dibutuhkan, kita siap juga sukarela. Artinya siap tidak digaji,” sambungnya. (rel/ul)
