 |
| Medi Iswandi dengan menghadirkan narasumber Direktur Pengembangan Strategi Kebijakan Pengadaan Umum (PSKU) LKPP RI, Ir. Fadly Arif, DES. |
Pemerintah Kota Padang melalui Bagian Layanan Pengadaan terus meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan kompetensi, serta kemampuan pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) khususnya Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat atau staf yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Demikian dikemukakan Kepala Bagian Layanan Setda Kota Padang, Yoga Natasha Amin dalam kegiatan Sosialisasi Perencanaan PBJ bagi PA, KPA, PPK di lingkungan Pemko Padang di Gedung Serbaguna Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Kamis (4/4).
Kegiatan ini dibuka secara resmi Wali Kota Padang diwakili Plh Sekda Medi Iswandi dengan menghadirkan narasumber Direktur Pengembangan Strategi Kebijakan Pengadaan Umum (PSKU) LKPP RI, Ir. Fadly Arif, DES.
Yoga melanjutkan, sosialisasi ini penting dilakukan mengingat masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku pengadaan barang/jasa baik dari segi jumlah maupun pemahaman tentang aturan PBJ itu sendiri. Sebagaimana hal ini telah diatur pelaksanaannya dalam Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya.
"Jadi maksud dan tujuan digelarnya sosialisasi ini adalah, untuk menyamakan persepsi PA, KPA, PPK di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemko Padang. Yaitunya tentang peran, fungsi dan kewenangannya sesuai Perpres No.16 Tahun 2018 beserta aturan turunannya. Di samping itu sekaligus menambah pengetahuan/pengayaan pelaku PBJ mulai dari perencanaan pengadaan sampai pelaksanaan pekerjaan hingga serah terima hasil pekerjaan," paparnya.
Sementara itu Plh Sekda Kota Padang Medi Iswandi, menyambut baik digelarnya sosialisasi tersebut. Sebagaimana pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang berat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program/kegiatan pembanguna yang ada pada setiap OPD.
"Maka itu berdasarkan hal tersebut, perlu terus dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur sebagai pelaku pengadaan barang/jasa. Sehingga memiliki pemahaman yang baik khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam proses pengadaan barang/jasa," imbaunya.
Lebih jauh diharapkannya, melalui sosialisasi ini diharapkan adanya satu peningkatan kualitas, pemahaman dan persepsi yang sama antara pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah agar bekerja secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai komitmen bersama.
"Kepada seluruh peserta mari ikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh dan dapat menjadi pedoman, sehingga jika apa yang selama ini menjadi permasalahan dan kegamangan kita dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dapat diatasi," tukuknya sembari membuka kegiatan.(dv)
