Isu utama Rakor Perencanaan Program Adminduk dan PPKB yang diikuti oleh Kadis Dukcapil dan Kadis Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab/ Kota se Sumatera Barat di Bukittinggi tanggal 20-21 Maret kemaren membahas diantisipasi di tahun 2020 di urusan adminduk utamanya adalah pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan HAM.
Hal ini disampaikan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil ( PPKBK - Dukcapil) Provinsi Sumatera Barat, Novrial, SE, MA. Akt disela-sela kesibukan hari ini lewat Whastaapnya, Padang, Jum'at (22/3/2019).
Novrial lebih lanjut menyampaikan, sementara pada urusan PPKB isu utamanya masih terletak pada regulasi yang mengatur pelaksanaan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh dinas Provinsi, dinas Kabupaten Kota dan Perwakilan BKKBN Provinsi.
" Dari pemaparan narasumber dari Ditjen Dukcapil, Ditjen Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi dan Dinas PPKBKPS Provinsi, disepakati bahwa alokasi program di tahun 2020 akan dititik beratkan pada upaya pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan oleh semua OPD lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana substansi pasal 58 UU. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan", ujarnya
Ia menyebutkan juga untuk urusan PPKB, titik beratnya adalah dukungan pelaksanaan HARGANAS 2020 yang akan dilakukan pada bulan Juni 2020.
" Fasilitasi dan sosialisasi dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Prov. Sumatera Barat yang akan selesai tahun ini, serta perkuatan peran Provinsi di sub urusan keluarga berencana seperti fasilitasi lembaga non pemerintahan untuk program KKBPK, fasilitasi bina balita, bina remaja dan bina lansia skala Provinsi", kata Novrial
Sementara Novrial menambahkan dengan adanya sinkronisasi rencana program ini diharapkan pencapaian target nasional yang didistribusikan ke 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota, khusus oleh 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dapat tercapai secara efektif.
"Hasil dari Rakor ini akan menjadi subtansi materi yg akan diformulasikan pada Musrenbang Provinsi yang segera akan digelar di Padang", terangnya.
Pelaksanaan Rakor Perencanaan Program Adminduk dan PPKB yang diikuti oleh Kadis Dukcapil dan Kadis Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab/ Kota se Sumatera Barat, dalam rangka pensinergian program Pusat, Provinsi dan Kab/Kota di tahun 2020 di Bukittinggi 20-21 Maret 2019. (zs)
