 |
| Ketua MUI Kota Payakumbuh, H. Mismardi, BA |
Menyangkut Pemilu serentak tanggal 17 April 2019 yang semakin dekat, media mencoba mewawancarai Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kota Payakumbuh.
Wawancara ini terkait pandangan islam dalam memilih pemimpin. Untuk Indonesia di tanggal tersebut akan memilih anggota DPRD tingkat II, anggota DPRD tingkat I, anggota DPR RI, DPD dan Presiden bersama Wakil Presiden.
Ketua MUI Kota Payakumbuh, Mismardi menjelaskan terkait dalil yang menyatakan bahwa setiap umat muslim wajib memberikan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April nanti.
Dikatakan Mismardi, dalam Al quran umat muslim diperintahkan untuk menaati Allah melalui Al quran, Rasul melalui Sunnah, dan Ulil Amri atau pemimpin yang diberi kepercayaan.
"Kalau pimpinan itu wajib adanya maka wajib memilihnya. Karena itu jatuhlah golput atau tidak memilih diartikan oleh ulama kita sebagai hal yang haram karena tidak mengikuti Alquran dan Sunnah," katanya, Jumat 29 Maret 2019.
Dijelaskan Mismardi, saat ijtima' ulama dilaksanakan di Kota Padang Panjang pada 2009 silam juga diputuskan bahwa memilih itu wajib hukumnya bagi umat muslim. Karena itu, ia menghimbau seluruh warga Kota Payakumbuh untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu nanti.
Menurutnya, di Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi, pimpinan dipilih melalui suara terbanyak dan siapa yang banyak dapat suara itu ditetapkan sebagai pemimpin.
"Berdasarkan Undang-Undang, memilih adalah hak setiap warga negara, alangkah ruginya ketika memiliki hak tapi tidak digunakan, bisa saja karena kita tidak menggunakan hak pilih, maka terpilihlah pimpinan yang sebetulnya kurang baik untuk memimpin. Untuk itu, pilihlah sesuai hati nurani, keyakinan, dan prinsib kita," jelas Mismardi.
Terkait adanya sikap apatis di tengah-tengah masyarakat yang menyebut bahwasannya Pemilu tidak akan memberikan perubahan terhadap nasibnya, Mismardi dengan tegas membantah anggapan tersebut.
"Rakyat memang akan tetap menjadi rakayat tapi rakyat akan berada di bawah pimpinan. Kalau pemimpinnya baik, pasti rakyat akan merasakan manfaatnya," ulasnya.
Dia menyebut, setelah Pemilu nanti, petani memang akan tetap mengolah lahan yang dimilikinya, pedagang juga tetap berjualan, pengusaha, dan karyawan juga akan kembali menjalani kesehariannya seperti sebelum Pemilu.
"Tapi kesejahteraan itu akan berubah kalau pimpinannya baik dan bijaksana. Karena itu, istilah Pemilu tidak akan merubah nasib itu perlu dihilangkan karena yang menentukan pemimpin itu adalah kita," pungkasnya. (ul)
