Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Sambut Hangat Kunjungan Kerja Pemko Bukittinggi

IMPIANNEWS.COM (Bukit Tinggi).

Tiga tahun secara berturut – turut sejak kepemimpinan Walikota Ramlan Nurmatias – Irwandi, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemko Bukittinggi selalu menunjukkan peningkatan, terakhir nilai yang sebelumnya mendapatkan B pada tahun 2017 pada tahun 2018 yang lalu mendapatkan predikat “BB” atau Sangat Baik.

Tidak puas sampai disitu Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias terus menggenjot SKPD dengan target pada tahun 2019 Kota Bukittinggi meraih nilai SAKIP dengan predikat A. Untuk itu dengan membawa rombongan yang terdiri dari Kasubag Perencanaan disetiap SKPD dan Tim SAKIP Pemko serta beberapa orang Kepala SKPD terkait, melakukan studi banding atau studi tiru tentang Penerapan SAKIP dan Efisiensi Anggaran ke Pemda DIY yang merupakan satu – satunya daerah di Indonesia yang berhasil memperoleh predikat AA pada tahun 2018, dan rombongan dipimpin langsung oleh Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Senin (4/3).

Rombongan diterima oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis Kepatihan. Pada kesempatan tersebut Walikota Ramlan mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemda DIY dan menyampaikan keinginannya untuk memperdalam pengetahuan tentang DIY dan sekaligus mengetahui cara meningkatkan implementasi SAKIP dan efisiensi anggaran untuk diterapkan pada Pemko Bukittinggi.

“bukan nilai yang kita cari, tapi bagaimana mengimplementasikan sasaran – sasaran yang kita inginkan dalam penganggaran dan perencanaan yang baik. Tentu yang kita harap hasil akhir dari penggunaan uang negara ini betul – betul dirasakan baik untuk masyarakat maupun daerah sendiri, dengan demikian tidak hanya kegiatan dan penyerapan anggaran saja terserap  dengan baik, namun terasa dampaknya terhadap pembangunan dan pelayanan publik dalam rangka kesejahteraan masyarakat dengan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel” ujar Ramlan.   

Disamping itu Ramlan juga menyegarkan kembali ingatan tentang sejarah dan peran kedua daerah antara Bukittinggi dan Yogyakarta dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia serta sekaligus mengundang Gubernur DIY Sri Sutan Hamengku Buwono X untuk kiranya berkunjung ke Bukittinggi.

Gubernur DIY Sri Sutan Hamengku Buwono X menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Yogyakarta sebagai lokasi kunjungan kerja pemerintah Kota Bukittinggi, karena antara Yogyakarta dengan Bukittinggi mempunyai sejarah dan peran yang sama dalam perjuangan NKRI.

Terkait penerapan SAKIP Sri Sultan menjelaskan, capaian Pemda DIY menjadi yang terbaik tidak terlepas dari upaya yang secara konsisten melakukan sejumlah terobosan yang nyata telah membawa perubahan tata kelola pemerintahan secara lebih efektif dan efisien serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“bagi Pemda DIY, untuk meminimalisir eksploitasi anggaran, pendekatan yang dilakukan adalah melalui standar belanja berbasis program dan justru memberikan apresiasi terhadap efisiensi, bukan kepada serapan anggaran dan mendorong setiap kepala OPD untuk melakukan inovasi serta memastikan kegiatan berorientasi hasil”, jelasnya.

Untuk mempelajari aktifitas kepemerintahan Pemda DIY, lebih lanjut Sri Sultan menyarankan kiranya Pemko Bukittinggi menempatkan sebanyak 5 (lima) oang stafnya untuk magang selama beberapa hari, disamping itu Sri Sultan juga menjelaskan strategi  untuk memperoleh nilai SAKIP AA dengan cara mengumumkan secara periodik yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali progress pelaksanaan program disetiap SKPD dan menerapkan IT secara konsisten guna memudahkan pelayanan publik dan palaksanaan pemerintahan, paparnya.

Setelah disambut oleh Gubernur DIY, kemudian rombongan diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Tavip Agus Riyanto yang didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan Kabag. Organisasi di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan.

Tavip memberikan penjelasan terkait implementasi SAKIP  dalam hal tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil yang telah diterapkan oleh Pemda DIY.

“setiap rupiah harus mampu dipertanggungjawabkan karena itu uang rakyat dari pajak dan retribusi, jadi semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan”, jelas Tavip.

Tavip pun berpesan untuk mencapai prediat yang baik, bukan hanya sistem yang harus diperbaiki, namun juga konsistensi para eksekutif dalam rangka memperbaiki sistem harus terus dijaga.(Sy)